Pemkab Majene terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi Perbub Majene tentang Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja PNS.

Point penting dalam perbub tersebut adalah Aplikasi Kinerja, yang memonitor kinerja PNS secara menyeluruh. Mulai dari waktu datang dan pulang, apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan tupoksinya, hingga lama waktu pelaksanaan pekerjaan.

Indikator penilaian yang dimonitor tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja PNS yang berimbas semakin meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil penilaian dari indikator tersebut sekaligus menjadi dasar perhitungan TPP yang diberikan kepada PNS sebagai penghargaan atas meningkatnya kinerja dan pelayanan.

Sejak aplikasi diujicobakan mulai April 2019, Pemkab Majene terus melakukan perbaikan dan penyesuaian sampai aplikasi yang diadaptasi dari Pemkot Bandung tersebut betul-betul siap diberlakukan dan sesuai dengan keadaan dan iklim kerja di Pemkab Majene.

Para pejabat eselon II, III, dan IV antusias mengikuti sosialisasi

Penyesuaian yang dilakukan akhirnya dituangkan dalam Perbub Majene tentang TPP berbasis kinerja PNS.

Beberapa hal yang mengalami penyesuaian diantaranya waktu masuk kantor dari selasa sampai kamis yang semula dari pukul 7.30 pagi diundur menjadi pukul 8 pagi, konsekuensinya jam pulang juga ikut diundur dari semula pukul 4 sore menjadi pukul 4.30 sore.

Waktu penginputan aktifitas yang semula dapat dilakukan kapan saja, kini hanya boleh dilakukan diluar jam kerja yaitu dari pukul 4 sore sampai pukul 7.30 pagi keesokan hari, hal ini dimaksudkan agar kegiatan input aktifitas tidak mengganggu kinerja PNS.

Lama waktu aktifitas yang sebelumnya belum ditarget, dengan Perbub ini PNS ditarget harus beraktifitas selama 6000 menit per bulan atau 300 menit/5 jam per hari.

Selain itu terdapat pula aktifitas negatif, misalnya PNS yang tidak melakukan review perilaku, atau atasan yang tidak memvalidasi aktifitas yang sudah diinput bawahan, akan dicatat sebagai aktifitas negatif. Aktifitas negatif tersebut akan mengurangi presentasi TPP yang diterima pegawai.

Sedangkan bagi PNS dan atasannya yang sepakat melakukan manipulasi data yang tidak sesuai dengan fakta, maka keduanya diberikan sanksi tidak akan mendapatkan TPP pada bulan berkenaan.

Sosialisasi Perbub mendapatkan tanggapan beragam dari pejabat eselon II, III, dan IV yang hadir. Salah satu hal utama yang menjadi sorotan adalah belum meratanya kemampuan PNS di Kabupaten Majene dalam menggunakan internet sebagai satu-satunya syarat untuk mengakses dan melakukan input Aplikasi berbasis kinerja.