Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:

  1. Sekretaris;
  2. Bagian Umum :
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perlengkapan;
    3. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan.
  3. Bagian Kajian Hukum dan Persidangan, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
    2. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundangan;
    3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokoler dan Dokumentasi.
  4. Bagian Keuangan:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Perbendaharaan;
    2. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Verifikasi.

Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretaris DPRD

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas, sekretaris DPRD mempunyai fungsi mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD, meliputi:

  1. Memfasilitasi rapat anggota dewan, administrasi keuangan, urusan rumah tangga, perjalanan, perlengkapan serta ketatausahaan dan kepegawaian sekretariat DPRD dan anggota DPRD.
  2. Pengkoordinasian konsep perumusan kebijakan DPRD.
  3. Pembinaan administrasi yang terdiri dari urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, pembekalan DPRD dan pelaksanaan tugas Sekretariat.
  4. Pembinaan dibidang kajian hukum dan perundang-undangan
  5. Pembinaan di bidang Risalah dan Persidangan
  6. Pengkoordinasian kegiatan penerangan, publikasi, pemberitaan kegiatan DPRD serta urusan keprotokoleran.
  7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat DPRD.
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Umum

Bagian Umum, dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Tata Usaha dan perjalanan dinas serta di bidang Urusan Rumah Tangga dan perlengkapan.

Dalam menyelenggaran tugas pokok, Kepala Bagian umum mempunyai fungsi membantumengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang Tata usaha dan perjalanan Dinas serta Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan;

  1. Urusan rumah tangga, sarana dan prasarana
  2. Pengelolaan urusan perlengkapan dan perjalanan dinas
  3. Penatausahaan surat-menyurat dan arsip dokumentasi;
  4. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Umum, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perlengkapan;
  3. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan.

Sub Bagian  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian,  mempunyai tugas pokok membantu kepala bagaian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Tata Usaha dan Kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang tata usaha dan kepegawaian, meliputi:

  1. Pengaturan tempat dan penyediaan segala sesuatu yang diperlukan bagi rapat rapat dan pertemuan lainnya;
  2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  3. Penyiapan data untuk penyusunan bahan laporan kegiatan Sekretariat DPRD dan pengadministrasian naskah dinas DPRD dan Sekretariat DPRD;
  4. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip dan dokumentasi;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang perlengkapan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang perlengkapan, meliputi:

  1. Pelayanan kebutuhan peralatan, perlengkapan kantor dan pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor, kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan operasional beserta pemeliharaannya dilingkungan Sekretariat DPRD;
  2. Pemeliharaan kebersihan dan ketertiban Kantor DPRD, rumah jabatan Pimpinan DPRD;
  3. Penyusunan pedoman dan teknis pembinaan perlengkapan pimpinan/anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
  4. Penyusunan rencana dan program pengadaan perlengkapan dan kebutuhan DPRD dan Sekretaris DPRD;
  5. Penyiapan bahan bimbingan dan petunjuk teknis pendistribusian barang, penyimpanan dan pemeliharaan barang;
  6. Pemeliharaan/pengawasan gedung/kantor, rumah jabatan pimpinan DPRD, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya;
  7. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  8. Pegurusan administrasi yang berubungan dengan kendaraan dinas;
  9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang urusan rumah tangga dan perjalanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang URT dan perjalanan, meliputi:

  1. Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
  2. Pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan dinas operasional beserta pemeliharaannya dilingkungan Sekretariat DPRD.
  3. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas Pimpinan dan anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD
  4. Penyiapan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan suku cadang kendaraan dinas.
  5. Pengurusan administrasi yang berhubungan dengan kendaraan dinas.
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kajian Hukum dan Persidangan

Bagian Kajian Hukum dan Persidangan, dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta serta melaksanakan kegiatan di bagian Kajian Hukum dan Persidangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut kepala bagian kajian hukum dan persidangan mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bagian kajian hukum dan persidangan.

Bagian Kajian Hukum dan Persidangan, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
  2. Sub Bagian Analisa dan Kajian Hukum;
  3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokoler dan Dokumentasi.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud  dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kajian Hukum dan Persidangan.

Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di sub bagian persidangan dan risalah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di sub bagian persidangan dan risalah yang meliputi:

  1. Penyusunan jadwal kegiatan persidangan dan rapat anggota dan pimpinan DPRD;
  2. Penyusunan risalah hasil rapat dan persidangan;
  3. Penyiapan kelengkapan, kebutuhan dan absensi rapat;
  4. Pengkoordinasian terselenggaranya acara-acara rapat dan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD;
  5. Penyusunan konsep pidato pimpinan DPRD pada rapat-rapat;
  6. Pencatatan hasil rapat dan aspirasi dari peserta rapat;
  7. Fasilitasi penyampaian aspirasi kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  8. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Analisa dan Kajian Hukum, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang persidangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian Analisa dan Kajian Hukum mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang perlengkapan, meliputi:

  1. Pengumpulan dan pengolahanbahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pembahasan rancangan perda dan keputusan pimpinan DPRD;
  2. Pengkajian dan evaluasi terhadap produk-produk hukum;
  3. Pemberian saran dan pertimbangan atas rancangan peraturan daerah yang diajukan eksekutif untuk dijadikan pembahasan DPRD;
  4. Pengklasifikasian produk hukum DPRD serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan DPRD;
  5. Penyiapan dan pengkoordinasian konsep Ranperda atas usul dan inisiatif DPRD;
  6. Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan pelaporan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undanganserta informasi hukum yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah;
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokoler dan Dokumentasi, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang urusan rumah tangga dan perjalanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokoler dan Dokumentasi mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang URT dan perjalanan, meliputi:

  1. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan hubungan kemasyarakatan dan keprotokoleran DPRD dan Sekretariat DPRD;
  2. Pengadaan berbagai literature dan publikasi lainnya, serta penelusuran bahan pustaka yang diperlukan di lingkungan Sekretariat DPRD;
  3. Pengumpulan dokumen yang diperlukan dari berbagai sumber, baik peraturan perundang-undangan, laporan, statistik, peta, surat kabar dan naskah lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
  4. Pengkoordinasian pengumpulan arsip dari unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD;
  5. Pengdokumentasian data dan informasi tentang Sekretariat DPRD melalui media cetak dan media elektronika;
  6. Pengumpulan, pengaturan ruang rapat, pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan urusan keprotokoleran;
  7. Pemberian fasilitas hubungan timbal balik antara DPRD dengan pemerintah dan masyarakat;
  8. Pengaturan penjadwalan /penugasan pendamping pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan di luar kantor sesuai tugas dan fungsinya;
  9. Pengaturan persiapan rapat-rapat, pertemuan yang memerlukan pelayanan yang bersifat keprotokoleran;
  10. Penyiapan bahan penyusunan pedomam teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat;
  11. Pengumpulan informasi melalui media cetak/elektronik untuk memperoleh data dan informasi yang benar;
  12. Penyiapan acara dan jadwal perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD;
  13. Pendokumentasian produk-produk hukum DPRD;
  14. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Bagian Keuangan

Bagian Keuangan, dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bagian pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut kepala bagian kajian hukum dan persidangan mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bagian pengelolaan keuangan.

Bagian Keuangan, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Perbendaharaan;
  2. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Verifikasi.

Sub Bagian  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perbendaharaan,  mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta serta melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan anggaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian perbendaharaan mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan anggaran, meliputi:

  1. Penyusunan RKA, DPA yang meliputi rancangan anggaran, perubahan anggaran, perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
  2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran DPRD;
  3. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD;
  4. Penyusunan laporan pengendalian anggaran dan laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  5. Penyiapan administrasi perjalanan dinas Pimpinan/Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangn kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan  mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, mengolahimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di sub bagian pembukuan dan pelaporan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  kepala sub bagian Perbendaharaan mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di sub bagian pembukuan dan pelaporan, meliputi:

  1. Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta pengelolaan administrasi keuangan;
  2. Pelaksanaan pembukuan secara sistimatis dan kronologis dari penerimaan uang dan pengeluaran uang;
  3. Penghimpunan dan penyimpanan dokumen keuangan secara teratur dan tertib;
  4. Penyimpanan data untuk penyusunan bahan laporan kegiatan Sekretariat DPRD pada bidang pekerjaannya;
  5. Pelaksanaan pencatatan/pembukuan dan pengelolaan administrasi keuangan
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangn kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Kepala Sub Bagian Verifikasi,  mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Verifikasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  kepala sub bagian Verifikasi mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang Verifikasi, meliputi:

  1. Pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran;
  2. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan dan/atau fungsi tata usaha keuangan;
  3. Pelaksanaan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggung jawaban atau tanda bukti pengeluaran-pengeluaran;
  4. Pelaksanaan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan pertanggung jawaban keuangan;
  5. Pelaksanaan penertiban pengesahan surat pertanggung jawaban keuangan yang telah ditandatangani atau disahkan;
  6. Penyusunan laporan secara berkala dan membuat laporan akhir tahun pertanggungjawaban Bupati;
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangn kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.