Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

  1. Sekretaris Daerah;
  2. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
    • Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
      • Sub Bagian Pemerintahan Umum;
      • Sub Bagian Bina Wilayah;
      • Sub Bagian Otonomi Daerah.
    • Bagian Hukum, terdiri dari:
      • Sub Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi;
      • Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
      • Sub Bagian Tindak Lanjut.
    • Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
      • Sub Bagian Protokoler;
      • Sub Bagian Data dan Pelayanaan Media Massa;
      • Sub Bagian Pelayanan Informasi.
  3. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
    • Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
      • Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan;
      • Sub Bagian Ekonomi;
      • Sub Bagian Pengendalian.
    • Bagian Kesejahteraan Rakyat , terdiri dari:
      • Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat:
      • Sub Bagian Pembinaan Keagamaan;
      • Sub Bagian Pengembangan Masyarakat.
    • Bagian Kerja Sama, terdiri dari:
      • Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
      • Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga;
      • Sub Bagian Kerjasama Badan Hukum dan Personalia.
    • Bagian Unit Layanan Pengadaan, terdiri dari:
      • Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Konsultasi;
      • Sub Bagian Pengadaan Konstruksi;
      • Sub Bagian Pengembangan Sumberdaya Pengadaan Dan Pengelolaan Sistim Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  4. Asisten Bidang Administrasi dan Umum.
    • Bagian Keuangan, terdiri dari:
      • Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran
      • Sub Bagian Perbendaharaan;
      • Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
    • Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari:
      • Sub Bagian Kelembagaan;
      • Sub Bagian Tata Laksana;
      • Sub Bagian Kepegawaian.
    • Bagian Umum, terdiri dari:
      • Sub Bagian Tata Usaha;
      • Sub Bagian Perlengkapan;
      • Sub Bagian Rumah Tangga.
    • Bagian Korpri, teridiri dari:
      • Sub Bagian Usaha dan Kesejahtraan;
      • Sub Bagian  Olah raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
      • Sub Bagian Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan wawasan Kebangsaan.

Tugas dan Fungsi  Sekretariat Daerah :

Sekretaris Daerah  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, kerjasama, pembinaan administrasi, organisasi dan tatalakasana serta menyusun kebijkan dan mengkoordinsikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi memimpin koordinasi pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah, meliputi:

  1. Perumusan kebijakan pemerintahan;
  2. Penyelenggaraan administrasi Pemerintah;
  3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana pemerintah daerah;
  4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan;
  5. Pembinaan pelaksanaan pembangunan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian;
  6. Pembinaan kemasyarakatanserta memantau penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan;
  7. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum;
  8. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kerjsama antar daerah dan antar lembaga;
  9. Penyusunan anggaran serta memantau pelaksanaan penyelenggaraan anggaran;
  10. Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah lainnya;
  11. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Asisten Bidang Pemerintahan

Asisten Bidang Pemerintahan  mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah menyelenggarakan kewenangan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi membantu mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi kegiatan di pemerintahab, meliputi:

  1. Perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan Pemerintah;
  2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah;
  3. Penyusunan bahan kajian kebijakan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan;
  4. Perumusan kebijakan pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan produk hukum daerah;
  5. Perumusan kebijakan dan pedoman dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari:

  1. Bagian Pemerintahan;
  2. Bagian Hukum;
  3. Bagian Hubungan Masyarakat.

Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan, dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok membantu asisten bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan, meliputi:

  1. Pengumpulan bahan pembinaan koordinasi perangkat daerah;
  2. Penyelenggaraan pemerintahan dan menyusun rencana program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengamanan prasarana fisik pemerintahan;
  3. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum;
  4. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan administrasi Pemerintahan umum dan penyelenggaraan kewenangan di bidang pertanahan;
  5. Perencanaan, pemberian petunjuk teknis dan pembinaan pelayanan administrasi bidang pertanahan yang menjadi kewenangannya;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

  1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  2. Sub Bagian Bina Wilayah;
  3. Sub Bagian Otonomi Daerah.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, meliputi:

  1. Penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan bidang pemerintahan umum;
  2. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan umum;
  3. Penyiapan bahan penyusunan laporan bidang pemerintahan umum;
  4. Pelayanan administrasi di bidang pemerintahan umum; dan
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub bagian Bina Wilayah mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian Pemerintahan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Bina Wilayah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub bagian Bina Wilayah mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, meliputi :

  1. Menyusun Program Kerja Sub Bagian Bina Wilayah untuk acuan pelaksanaan tugas;
  2. Menganalisis penataan dan penetapan batas wilayah pemekaran;
  3. Menfasilitasi dan melakukan pembinaan penyelesaian sengketa batas wilayah;
  4. Menyiapkan bahan penentuan dan penetapan batas wilayah;
  5. Menerima, mensistemasikan, menganalisa dan mengevaluasi laporan-laporan tentang penyelenggaraan Pemerintahan dari Kecamatan dan Kelurahan;
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian Pemerintahan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang otonomi daerah

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, meliputi :

  1. Menyusun Program Kerja Sub Bagian Otonomi Daerah untuk acuan pelaksanaan tugas;
  2. Mempersipkan petunjuk pelaksanaan teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dalam rangka Otonomi Daerah;
  3. Melakukan Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
  4. Melakukan harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
  5. Mempersiapkan, membentuk, menghapus, merubah batas, merubah nama Daerah dan Kecamatan serta memindah, penggabungan daerah, merubah nama Ibu Kota Daerah dan Kecamatan;
  6. Menfasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPO) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL).

Bagian Hukum

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas pokok membantu Asisten Bidang Pemerintahan Umum dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang hukum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang hukum, meliputi :

  1. Perumusan kebijakan teknis peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penanganan tindak lanjut;
  2. Penyusunan rencana dan program di bidang peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan HAM serta penanganan tindak lanjut temuan aparat pengawas fungsional;
  3. Penyiapan bahan rancangan produk hukum seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Bersama;
  4. Perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan HAM serta penangaan tindak lanjut;
  5. Penyiapan pedoman dan petunjuk di bidang penelitian pegolahan data hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;
  6. Penyelesaian sengketa hukum dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
  7. Pengkoordinasian dengan unit kerja/instansi terkait tentang pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
  8. Pemantauan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah;
  9. Pengumpulan peraturan perundang-undangan, publikasi produk-produk hukum serta dokumentasi hukum;
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan;
  11. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Hukum terdiri dari:

  1. Sub Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi;
  2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
  3. Sub Bagian Tindak Lanjut.

Sub Bagian  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian hukum.

Kepala Sub Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang penyusunan produk hukum dan dokumentasi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian produk hukum dan dokumentasi mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang penyusunan produk hukum dan dokumentasi, meliputi:

  1. Penghimpunan, pengumpulan, serta pengolahan data dan informasi peraturan perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis pedoman yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyusunan dan pengharmonisan rangcangan produk hukum daerah yang terdiri dari peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati,keputusan bersama dan instruksi bupati serta naskah kerjasama;
  3. Pelaksanaan pemantauan perkembangan hukum dalam rangka pengelolaan data hukum dan peraturan perundang-undangan, penelitian yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah;
  4. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem jaringan dukomentasi dan informasi hukum serta memperbanyak produk-produk hukum yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah;
  5. Pengkajian, penelitian dan penelusuran/penelaan produk hukum serta melakukan penataan dan pemeliharaan terhadap keutuhan buku-buku/dokumentasi peraturan perundang-undangan termasuk pencatatan, statistik dan katalog produk-produk hukum secara teratur dan berkesinambungan;
  6. Penyusunan produk-produk hukum daerah dan melakukan sosialisasi dan/penyebarluasan produk-produk hukum dan produk hukum daerah;
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan  pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peraturan perundang-undangan dan dokumnetasi hukum;
  8. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang bantuan hukum dan HAM, meliputi:

  1. Penghimpunan, pengumpulan serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan HAM;
  2. Penyiapan bahan konsultasi dengan unit terkait serta memberikan petunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  3. Pemberian bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan kepada pegawai yang tersangkut perkara kedinasan termasuk menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah atau pegawai di lingkungan Pemerintah daerah yang terlibat dengan perkara/kasus kedinasan;
  4. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewenangan pemberian bantuan hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Majene;
  5. Pemberian pertimbangan teknis pelaksanaan bantuan hukum dan HAM kepada pimpinan;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya.

Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut,  mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang penanganan tindak lanjut.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang penanganan tindak lanjut, meliputi :

  1. Penghimpunan, pengumpulan, dan menelusuri data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan;
  2. Pendokumentasian hasil temuan aparat pengawasan baik yang telah di tindak lanjuti maupun yang belum di tindak lanjuti;
  3. Pengamanan arsip-arsip atau naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan tindak lanjut hasil temuan para aparat pengawasan;
  4. Penanganan masala tindak lanjut;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c dipimpin oleh seorang kepala bagian, mempunyai tugas pokok Asisten Bidang Pemerintahan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang hubungan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungs membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang hubungan masyarakat, meliputi :

  1. Perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat.
  2. Penyusunan rencana dan program hubungan antar pemerintah daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dari kegiatan pemerintah daerah.
  3. Pengoreksian dan memaraf konsep Press Release termasuk hasil kliping berita dan mengatur pendistribusiannya secara periodik sebagai bahan informasi untuk instansi terkait maupun masyarakat luas, konsep surat dan laporan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
  4. Pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan.
  5. Pembinaan hubungan dengan lembaga profesi kewartawanan.
  6. Pengkoordinasian pemberitaan-pemberitaan yang memuat berita di mass media yang dapat meresahkan masyarakat umum.
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

  1. Sub Bagian Protokoler;
  2. Sub Bagian Data dan Pelayanan Media Massa;
  3. Sub Bagian Pelayanan Informasi.

Sub Bagian  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian hubungan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Protokoler  mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang hubungan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Protokoler mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Pengumpulam dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan urusan keprotokoleran;
  2. Penyiapan bahan bimbingan, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta disrtibusi bahan-bahan pemberitaan dan peliputan serta penyelenggaraan jumpa pres secara berkala;
  3. Pengaturan akomodasi penerimaan, pengawalan dan acara perjalanan tamu negara dan daerah;
  4. Penyiapan dan pengaturan pelaksanaan acara-acara pemerintah daerah, upacara-upacara keprotokolannya, berikut koordinasi peliputannya;
  5. Penyiapan acara penyelengaraan upacara pelantikan, rapat dinas dan pertemuan lainnya;
  6. Pengkoordinasian wartawan/koresponden yang akan meliput kegiatan-kegiatan pemerintah daerah;
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Data dan Pelayanan Media Massa sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang hubungan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Data dan Pelayanan Media Massa mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyiapan dan pengolahan bahan-bahan untuk penerangan dan dokumentasi;
  2. Penyiapan pemberitaan kegiatan pemerintah daerah melalui media cetak maupun media elektronik;
  3. Pengumpulan dan publikasi data aktual untuk kebutuhan;
  4. Pembuatan Press Release, klipping berita dan mengatur pendistribusiannya secara periodik sebagai bahan informasi untuk instansi terkait maupun masyarakat luas;
  5. Pemberian pelayanan kepada masyarakat termasuk tamu-tamu yang memerlukan informasi;
  6. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka pengadaan dokumentasi;
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pelayanan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Penghimpun dan menganalisa data sebagai bahan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pelayanan informasi kepada masyarakat;
  2. Pengumpulan bahan penyusunan rencana kegiatan dan program pelayanan informasi kepada masyarakat;
  3. Penghimpun data tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai bahan perumusan kebijakan pelayanan informasi kepada masyarakat;
  4. Penyampaian informasi tentang program-program pembangunan dan hasilnya kepada masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan lainnya yang membutuhkannya;
  5. Penyiapan bahan koordinasi dengan lembaga perangkat daerah lainnya serta membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga kehumasan lainnya;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah menyelenggarakan kewenangan bidang pembangunan berdasarkan prinsip ekonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka pembinaan di bidang administrasi pembangunan, sumber daya alam dan perekonomian.
  2. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah.
  3. Perumusan rancangan kebijakan bidang administrasi pembangunan, administrasi sumber daya alam dan administrasi perekonomian.
  4. Penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan antar sektor dan pemberian bantuan serta pelayanan kesejahteraan masyarakat.
  5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan serta memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan untuk bahan penentuan kebijakan.
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan, terdiri dari:

  1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  3. Bagian Kerja Sama;
  4. Bagian Unit Layanan Pengadaan.

Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Bagian Ekonomi dan Pembangunan, dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok membantu Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi pembangunan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Perumusan dan pengendalian program pembinaan antar sektor, sub sektor, program, proyek dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan, pemberian bantuan dan pelayanan sosial.
  2. Penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pekerjaan umum, perhubungan dan lingkungan hidup serta pemukiman dan pengembangan wilayah, kesehatan. Kehutanan, produksi pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, industri, penanaman modal, koperasi, perdagangan, pertambangan dan energi, transmigrasi serta BUMD.
  3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

  1. Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Ekonomi;
  3. Sub Bagian Pengendalian.

Sub Bagian  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan.

Kepala Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pelayanan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Pengumpulan dan pengolahan informasi yang berhubungan dengan bidang pendataan dan pelaporan pembangunan daerah ;
  2. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pendataan dan pelaporan pembangunan daerah;
  3. Penyusunan pelaporan pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD dan pembangunan daerah;
  4. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi, rekomendasi di bidang pendataan dan pelaporan
  5. Pelaksanaan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Ekonomi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Ekonomi mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, perdagangan dan perindustrian, pertambangan dan energi serta pariwisata;
  2. Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta Penanaman Modal dan Badan Usaha daerah;
  3. Optimalisasi, efisiensi dan peningkatan produktivitas, pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah;
  4. Pengembangan dan pngendalian kebijakan perekonomian daerah dalam rangka peningkatan produksi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Penanganan penanaman modal daerah;
  6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah;
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Pengendalian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan dibidang pengendalian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pengendalian mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengendalian pembangunan;
  2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah;
  3. Penyusunan laporan hasli pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat, dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Penyusunan kebijakan teknis pembinaan kgiatan kesejahteraan masyarakat;
  2. Pengumpulan bahan-bahan untuk pelaksanaan identifikasi dan analisa peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam kegiatan interaksi kesejahteraan masyarakat;
  3. Penyusunan proram penyuluhan dan pembinaan terpadu pada organisasi kemasyarakatan, generasi muda olahraga dan pemberdayaan perempuan;
  4. Penyiapan bahan-bahan untuk konsep kebijakan operasional pelaksanaan pembinaan kesejahteraan masyarakat;
  5. Penyiapan bantuan pembinaan kessejahteraan organisasi keagamaan dan urusan haji;
  6. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan motivasi peringkatan peran serta masyarakat dalam program keluarga sejahtera;
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat:
  2. Sub Bagian Pembinaan Keagamaan;
  3. Sub Bagian Pengembangan Masyarakat.

Sub Bagian  dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pelayanan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat di daerah;
  2. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan masyarakat;
  3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Pembinaan Keagamaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pembinanan Keagamaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pembinaan Keagamaan mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Pelaksanaan petunjuk teknis tentang keagamaan;
  2. Pengaturan dan penyiapan izin dan/atau rekomendasi terhadap kegiatan di bidang pembinaan keagamaan;
  3. Peleksanaan bimbingan dan pembinaan keagamaan;
  4. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Pengembangan Masyarakat, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pengembangan Masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pengembangan Masyarakat mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Pengumpulan dan pemberian petunjuk teknis pengembangan masyarakat di daerah;
  2. Pembinaan kepada organisasi masyarakat;
  3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kerjasama

Bagian Kerjasama, dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok membantu Asisten Bidang Pembangunan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bagian Kerjasama mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan kerjasama antar daerah dan antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial, dan budaya;
  2. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemerintahan dan lembaga lain di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya;
  3. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga lain dalam rangka kerjasama di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya;
  4. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data kerjasama antar daerah dan antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya;
  5. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kerjasama antar daerah;
  6. Penyiapan bahan sosialisasi dan petunjuk pelaksanaan kerjasama antar daerah dan antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya;
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian di bidang kerjasama di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya;
  8. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kerjasama, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
  2. Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga;
  3. Sub Bagian Kerjasama Badan Hukum dan Personalia.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama.

Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang kerjasama antar daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah mempunyai fungsi, meliputi:

  1. penyusunan program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
  2. pelaksanaan koordinasi dalam rangka kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
  3. penyiapan data kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
  4. pelaksanaan pembinaan kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
  5. perumusan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah berkaitan dengan kerjasama;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kerjasama antar daerah;
  7. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan membersaran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang kerjasama antar daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga mempunyai fungsi, meliputi:

  1. penyusunan program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaankerjasama antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya;
  2. pelaksanaan koordinasi dalam rangka kerjasama antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
  3. pengumpulan, pengolahan, penyiapan data kerjasama antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
  4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pengendalian kerjasama antar  lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
  5. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Kerjasama Badan Hukum dan Personalia, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian melaksanakan kegiatan di Bagian Kerjasama.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Kerjasama Badan Hukum dan Personalia mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama antar Badan Hukum dan Personalia di bidang Pemerintahan, ekonomi, pembangunan sosial dan budaya;
  2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka kerjasama antar badan hukum dan personalia di bidang pemerintahan ekonomi, pembangunan soaial dan budaya;
  3. Pengumpulan, pengelolaan, penyiapan data kerjasama antar badan hukum dan personalia di bidang pemerintahan ekonomi, pembangunan sosial dan budaya;
  4. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pengendalian kerjasama antar badan hukum dan personalia di bidang pemerintahan ekonomi, pembangunan sosial dan budaya;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Unit Layanan Pengadaan

Bagian Unit Layanan Pengadaan, dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa  di lingkungan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan layanan pengadaan barang dan jasa;
  2. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;
  3. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia pengadaan dan teknologi informasi pengadaan;
  4. Menyiapkan dokomen pengadaan berupa KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS.
  5. Menetapkan Kelompok kerja (Pokja);
  6. Menugaskan anggota pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
  7. Menyiapkan hasil pemilihanpenyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Pokja ULP kepada PPK.

Bagian Unit Layanan Pengadaan, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Konsultasi;
  2. Sub Bagian Pengadaan Konstruksi;
  3. Sub Bagian Pengembangan Sumberdaya Pengadaan Dan Pengelolaan Sistim Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan.

Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Konsultasi, mempunyai tugas pokok membantu kepala Bagian dalam bidang Pengadaan Barang/jasa dan konsultasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Konsultasi mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan anggaran sub bagian pengadaan barang/jasa dan konsultasi;
  2. Mengiventariskan paket-paket yang akan di lelangkan;
  3. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang di butuhkan Pokja pengadaan barang/jasa dan konsultasi;
  4. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedian barang yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Konsultasi;
  5. Mengangendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa dan konsultasi;
  6. Mengelola system pengadaan dan system informasi data manajemen pengadaan untuk mendukun pelaksanaan pengadaan barang /jasa dan konsultasi;
  7. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa dan konsultasi;
  8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksana pengadaan dan penyususn laporan evaluasi;
  9. Menyusun laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan konsultasi;
  10. Menyiapkan dan mengkoordinasdikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa dan konsultasi.

Kepala Sub Bagian Pengadaan Konstruksi, mempunyai tugas pokok membantu kepala Bagian dalam bidang Pengadaan Konstruksi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pengadaan Konstruksi mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan anggaran Kepala Sub Bagian Pengadaan Konstrusi;
  2. Mengiventariskan paket-paket yang akan di lelangkan;
  3. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang di butuhkan Pokja Pengadaan Konstrusi;
  4. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedian barang yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Konstruksi;
  5. Mengangendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia;
  6. Mengelola system pengadaan dan system informasi data manajemen pengadaan untuk mendukun pelaksanaan pengadaan Konstruksi;
  7. Mengelola dokumen pengadaan barang konstruksi;
  8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksana pengadaan dan penyususn laporan evaluasi;
  9. Menyusun laporan pelaksanaan pengadaan konstruksi;
  10. Menyiapkan dan mengkoordinasdikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan konstruksi.

Kepala Sub Bagian Pengembangan Sumberdaya Dan Pengelolaan Sistim Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam bidang Pengembangan  Sumberdaya Dan Pengelolaan Sistim Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pengembangan Sumberdaya Dan Pengelolaan Sistim Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan anggaran Kepala Sub Bagian Pengembangan Sumber daya dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan  Barang/Jasa;
  2. Menyelengarakan pengkajian dan penetapan petunjuk teknis layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
  3. Menyelenggarakan pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi penerapan system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
  4. Menyelenggarakan layanan informasi;
  5. Menyelenggarakan pendayagunaan dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi;
  6. Pelaksanaan sosialisasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
  7. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi LPSE kepada panitia, PA/KPA/PPK dan Penyedia/Rekanan/Vendor.
  8. Mengolah dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak system informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, serta perangkat lunak pendukun lainnya.
  9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  10. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Bidang Administrasi dan Umum

Asisten Bidang Administrasi dan Umum, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah menyelenggarakan kewenangan bidang administrasi dan umum berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Bidang Administrasi dan Umum mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka pembinaan di bidang organisasi dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan urusan umum.
  2. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah.
  3. Perumusan kebijakan di bidang administrasi dan kepegawaian, tata laksana, pengelolaan keuangan dan urusan umum.
  4. Pembinaan pelaksanaan tugas bagian organisasi dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan urusan umum.
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Asisten Bidang Administrasi dan Umum, terdiri dari:

  1. Bagian Keuangan;
  2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
  3. Bagian Umum;
  4. Bagian Korpri.

Bagian Keuangan

Bagian Keuangan, dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dan Umum dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi.
  2. Penyusunan rencana dan program di bidang anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi.
  3. Penyiapan bahan perumusan dan petunjuk teknis pengkoordinasian kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan verifikasi.
  4. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengeloaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Nota Keuangan Pemerintah Daerah serta laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Daerah.
  5. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara kabupaten dan desa.
  6. Pengeloaan dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan verifikasi.
  8. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keuangan, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran
  2. Sub Bagian Perbendaharaan;
  3. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;

Sub Bagian  ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam Perencanaan dan Penganggaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan perencanaan dan penganggaran;
  2. Membagi tugas kepada bawahan agar sesuai dengan tanggung jawab masing-masing agar tugas dapat terlaksana sesuai target capaian;
  3. Mengumpulkan dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran, baik belanja langsung maupun tidak langsung;
  4. Mengelola dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH);
  5. Melaksanakan sosialisasi serta melakukan pembinaan dalam upaya pengelolaan dan pelaksanaan disiplin Anggaran;
  6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, perubahan anggaran, dan perhitungan sisa anggaran sekretariat daerah serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
  7. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugas yang telah diberikan untuk melihat perkembangan capaian proses kegiatan;
  8. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian program kegiatan dan kegiatan di bidang pengelolaan anggaran;
  10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub bagian Perbendaharaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Perbendaharaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub bagian Perbendaharaan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyiapan dan pengumpulan bahan, mengolah data informasi yang berhubungan dengan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan pengelolaan perbendaharaan;
  2. Penyiapan dan pelaksanaan Pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Penyiapan monitoring, evaluasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perbendaharaan;
  4. Penyiapan bahan pembuatan SPP untuk meminta, menyimpan, mengelolah dan mengeluarkan keuangan untuk kepentingan sekretariat Daerah;
  5. Pelaksanaa penerbitan SPMU dan/atau dokumen-dokumen lainya yang berkaitan dengan proses pengelolaan penatausahaan keuangan;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pembukuan dan Verifikasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyiapan dan pengumpulan bahan, mengelolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pembukuan dan verifikasi;
  2. Penysun laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Sekretariat Daerah;
  3. Pelaksaan verivikasi yang meliputi penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan SPP, SPMU dan surat pertanggungjawaban atau tanda bukti pengeluaran-pengeluaran termasuk kesesuaian rekening;
  4. Pengelolaan tanda bukti pengeluaran atau surat pertanggungjawaban keuangan masing-masing serta mengesahkan dan meregister Surat Pertanggungjawaban keuangan yang telah ditandatangani atau disahkan;
  5. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran tugas perbendaharaan dan verifikasi;
  6. Penyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Bagian Organisasi dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dan Umum dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta kegiatan di bidang Organisasi dan Kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian sesuai dengan kewenangannya;
  2. Penyusunan rencana dan program di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  3. Penyiapan pedoman dan petunjuk di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian serta menyusun profil/data pelayanan dasar;
  4. Perumusan tata naskah dinas, program waskat, peningkatan disiplin dan standar pelayanann minimum, kinerja pelayanan publik, serta alat kelengkapan pakaian dinas dan atributnya;
  5. Pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah, uraian/rincian tugas aparata pemerintah daerah, analisa dan formasi jabatan serta ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja, dan prosedur kerja;
  6. Palaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan fungsi ketatalaksanaan, sumber daya aparatur dan organisasi perangkat daerah;
  7. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkupsekretariat daerah;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Kelembagaan;
  2. Sub Bagian Tata Laksana;
  3. Sub Bagian Kepegawaian.

Sub Bagian  dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian Organisasi.

Kepala Sub Bagian Kelembagaan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang kelembagaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas selesai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baksecara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas
  4. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di Bidang Kelembagaan, Pendayagunaan Aparatur Negara;
  5. Melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan perangkat daerah;
  6. Mengumpulkan bahan perumusan tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas, dan kerja organisasi perangkat daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja melaksanakan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  8. Mengevaluasi tugas dan fungsi serta susunan organisasi satuan kerja di lingkup pemerintah daerah;
  9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Tata Laksana,  mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang tatalaksana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Tata Laksana mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Ketatalaksanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Manyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang Ketatalaksanaan;
  5. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepada aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan fungsi ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah;
  6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaksanaan analisis jabatan dan formasi jabatan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja dan prosedur kerja;
  7. Melaksanakan pembinaan tata naskah dinas, jam kerja, prosedur kerja ;
  8. Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) lingkup Sekretariat Daerah;
  9. Melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lingkup Sekretariat Daerah;
  10. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Lingkup Sekretariat Daerah;
  11. Menyiapkan dan menyusun kegiatan analisi jabatan (ANJAB) Lingkup Sekretariat Daerah;
  12. Menyiapkan pelaksanaan sidang majelis Kode Etik Kepegawaian;
  13. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan sidang kode etik kepegawaian;
  14. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  15. Membuat laporan pelaksanaan pembinaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  16. Manyampaiakn saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Kepegawaian berdasarkan evaluasi kegiatan tahun lalu sesuia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Pengolahan data dan informasi yang berhubungan denga bidang kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah;
  5. Penyelesaian Administrasi kepegawaian dan pengelolaan Administrasi pegawai Non-PNS termasuk pengangkatan dan penempatannya dalam lingkup Sekretariat daerah;
  6. Melaksanakan pembinaan, penerapan dan pelaporan disiplin pegawai lingkup Sekretariat Daerah;
  7. Penyiapan bahan dalam rangka proses Pengelolaan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah, menyusun Daftar Urut Kepegawaian (DUK), memproses gaji berkala, cuti, Impassing, Kenaikan Pangkat, dan Pensiun, dan LATPIM;
  8. Merekapitulasi daftar kehadiran pegawai dan laporan kepegawaian lainnya lingkup Sekretariat Daerah;
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
  10. Penyusunan laporan hasli pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  11. Pelaksanaan tugas lai yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Umum

Bagian Umum, dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok membantu Asisten bidang Administrasi dan Umum dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang tata usaha, rumah tangga menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang perlengkapan dan Umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Bagian umum mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang Umum dan Perlengkapan, meliputi:

  1. Merencanakan kegiatan bagian umum sesuai dengan pedoman yang ada untuk keteraturan tahap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlakusebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan agar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing agar dapat terlaksana sesuai dengan target capaian;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Merumuskan kebijakan teknis bagian umum dibidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, urusan perlengkapan serta sandi dan telekomunikasi agar terlaksana tanpa kendala;
  5. Melaksanakan pemantauan kegiatan bagian umum secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;
  6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan tugas bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana;
  7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menjaadi bahan evaluasi atasan;
  8. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan.

Bagian Umum, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Sub Bagian Perlengkapan;
  3. Sub Bagian Rumah Tangga.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Tata Usaha.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Menyusun rencana kegiatan yang meliputi surat menyurat dan urusan dalam sebagai pedoman kerja;
  2. Pengkoordinasian bawahan dalam kegiatan surat menyurat serta urusan dalam;
  3. Pemberian petunjuk pengadaan barang alat tulis kantor sesuai dengan pedoman yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan dengan rapi;
  4. Pengaturan pembagian tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis agar pelaksanaan sesuai dengan rencana;
  5. Penyelia kegiatan tata usaha untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan tugas dan upaya tindak lanjut;
  6. Pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pembuatan laporanunit tata usaha berdasarkan data yang masuk;
  7. Pemeriksaan surat masuk dan keluar serta memantau penyelesaian tugas yang diproses;
  8. Pengevaluasian kegiatan tata usaha untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Perlengkapan,  mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
  2. Penyiapan bahan dalam rangka evaluasi susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
  3. Mengadakan barang/perlengkapan untuk kebutuhan kantor lingkup Sekretariat Daerah;
  4. Pemeliharaan dan pengawasan gedung/kantor serta pengurusan dan penyelesaianadministrasi yang berhubungan dengan kendaraan dinas antara lain STNK, Pajak, Jasa Raharja, dan KIR kendaraanLingkup Sekretariat Daeah;
  5. Memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan dan tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugas yang telah diberikan untuk melihat perkembangan capaian proses kegiatan;
  6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan tugas bawahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja;
  7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menjadi bahan evaluasi atasan;
  8. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan.

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Rumah Tangga.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Merencanakan kebutuhan peralatan serta perlengkapan rumah jabatan dan melakukan pemeliharaan peralatan perlengkapan rumah jabatan;
  2. Memelihara kebersihan, keamanan, dan ketertiban, kenyamanan, dan keserasian rumah jabatan bupati, wakil bupati, dan sekretaris Daerah;
  3. Menyiapkan dan pemeliharaan kendaraan bupati dan wakil bupati serta kendaraan dinas operasional lainnya agar setiap saat siap untuk dipergunakan serta mendistribusikan kebutuhan bahan bakarnya;
  4. Memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban, kenyamanan dan keserasian ruang pimpinan dan ruang lainnya lingkup Sekretariat Daerah serta menyiapkan bahan kebutuhan Sekretariat Daerah dalam rangka pelaksanaan suatu acara termasuk makan minum rapat, tamu dan harian;
  5. Menyiapkan bahan kebutuhan Sekretariat Daerah dalam rangka pelaksanaan suatu acara termasuk makan minum rapat, tamu dan harian;
  6. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai denganpembagian tugas yang telah diberikan untuk melihatperkembangan capaian proses kegiatan;
  7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan tugas bawahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja;
  8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menjadi bahan evaluasi atasan;
  9. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan.

Bagian Korpri

Bagian Korpri  dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok membantu Asisten bidang Administrasi dan Umum dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang tata usaha, rumah tangga menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Korpri.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, , Kepala Bagian Korpri mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang Korpri, meliputi:

  1. Menyelenggarakan pembinaan disiplin jiwa korps dan wawasan kebangsaan;
  2. Menyelengarakan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
  3. Menyelenggarakan kegiatan usaha dan kesejahtraan ;
  4. Mengkoordinasi dan memfasilidasi penyelenggaraan pengurus KORPRI kabupaten;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Korpri, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Usaha dan Kesejahtraan;
  2. Sub Bagian  Olah raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
  3. Sub Bagian Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan wawasan Kebangsaan.

Sub Bagian sebagaimana  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian Umum.

Kepala Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang usaha dan kesejahteraan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
  2. Menyusunkebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota;
  3. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun bahan-bahan rapat koordinasi;
  4. Melaksanakan kegiatan usaha dan bantuan sosial/ Kesejahteraan Anggota Korpri;
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian Korpri sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian  Olah raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Olah raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian  Olah raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Menyusun rencana kegiatan pemberdayaan Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan    rohani;
  2. Melaksanakan koordinasi kegiatan Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
  3. Melaksanakan kegiatan pekan Olahraga, Seni dan Budaya;
  4. Melaksanakan kegiatan pembinaan Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
  5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Korpri sesuai tugas dan fungsinya;

Kepala Sub Bagian Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan wawasan Kebangsaan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Melaksanakan persiapan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan wawasan kebangsaan;
  2. Menyusunkebijakan dan program Pembinaan Disiplin Apartur Sipil Negara;
  3. Melaksanakan kegiatan Pembinaan Disiplin Apartur Sipil Negara;
  4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Korpri sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

STAF AHLI

Staf ahli mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya dan membantu kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam pemberian saran dan Pertimbangan di minta atau tdak di minta dalam rangka pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintahan Daerah  sesuai Bidang Tugas masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas pokok, staf ahli mempunyai fungsi:

  1. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai penyelesaian atas permasalahan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akibat penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  2. Menganalisis cara dan/atau tekhnis penyelesaian permasalahan Pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
  3. Dapat melakukan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran penyelesaian permasalahan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan atas penetapan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi staf ahli, sesuai pembidangan fungsi sebagai berikut :

  1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM;
  2. Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya;
  3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Staf ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok membantu Bupati memberikan saran dan pertimbangan di minta atau tidak di minta dalam penyelesaian masalah Pemerintahan Daerah di Bidang Urusan Umum Pemerintahan.

Dalam menyelengarakan Tugas Pokok Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan telaahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM;
  2. Menganalisa dan mengkaji permasalahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM;
  3. Identifikasi masalah dan Evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM;
  4. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan satuan Perangkat Daerah terkait dalam penyiapan bahan telaahan di Bidang Hukum;
  5. Penyampaian laporan hasil telaahan di Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM;
  6. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain yang di berikan Bupati sesuai dengan Bidang tugas dan fungsinya.

Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Bupati memberikan saran dan pertimbangan di minta atau tidak di minta dalam penyelesaian masalah pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya.

Dalam menyelengarakan Tugas pokok Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. penyusunan telaahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya;
  2. menganalisa dan mengkaji  permasalahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan  di Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya;
  3. Identifikasi masalahan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya;
  4. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan satuan Perangkat Daerah terkait Dalam penyiapan bahan telaahan di bidang sosial Pendidikan dan Sosial Budaya pemerintah Daerah;
  5. penyampaian laporan hasil telaahan di Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya pemerintah Daerah kepada Bupati melalui sekretaris Daerah;
  6. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain di berikan Bupati sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Bupati memberikan saran dan pertimbangan di minta atau tidak di minta dalam penyelesaian masalah pemerintahan Daerah di Bidang pengembangan dan peningkatan perekonomian dan pembangunan serta Kesejahteraan Rakyat.

Dalam menyelengarakan tugas pokok Staf Ahli Bidang Ekonomi pembangunan dan kesajateraan rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Penyusunan telaahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang pengembangan dan Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan serta kesejahteraan rakyat
  2. Menganalisa dan mengkaji  permasalahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan  masalah Ekonomi  dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang peningkatan perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan Rakyat;
  3. Identifikasi masalah dan evaluasi kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang pengembangan  dan peningkatan perekonomian  dan kesejahteraan Rakyat;
  4. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Perangkat Daerah terkait dalam penyiapan bahan telaahan di Bidang Peningkatan perekonomian dan pembagunan dan kesejahteraan rakyat;
  5. Penyampaian laporan hasil telaahan di Bidang perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan rakyat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan Bupati sesuai dengan Bidang tugas dan fungsinya.