Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdir dari;

  1. Kepala Satuan;
  2. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub bagian Keuangan Perencenaan Evaluasi Dan Pelaporan;
    2. Sub bagian Umum Dan Kepegawaian.
  3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
    1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
    2. Seksi Penindakan;
    3. Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan.
  4. Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat, terdiri dari:
    1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
    2. Seksi Operasional dan Pengendalian;
    3. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  5. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
    1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
    2. Seksi Kerja Sama;
    3. Seksi Teknis Fungsional.
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  7. Kelompok Jabtan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Klik (disini)

Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Satuan

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah penyelenggaraan  ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan    Bupati, perlindungan masyarakat, pembinaan penyidik  pegawai  negeri  sipil  serta  pembinaan  wilayah  dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati,  ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat;
  3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;
  4. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  5. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan    ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara  Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  8. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati,  ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat;
  9. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat; dan
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

Sekretariat

 

Sekretariat  dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, sekretaris mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
  2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.
  3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
  4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
  5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Dinas.
  6. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.
  7. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.
  8. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas
  9. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
  10. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
  11. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  12. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

 

Sekretariat Satuan Polisi dan Pamong Praja, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Keuangan Perencenaan Evaluasi Dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Keuangan Perencenaan Evaluasi Dan Pelaporan  mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada satuan polisi pamong praja.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan Perencenaan Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Pelaksanaan Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja
  2. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  4. Pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan.
  5. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.
  6. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil.
  7. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
  8. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
  9. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
  10. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan
  11. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaan keuangan.
  12. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas.
  13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  14. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  15. Pelaksanaan koordinasi pngelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian  mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,  perlengkapan,  perbekalan  dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
  2. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.
  3. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
  4. Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Dinas.
  5. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.
  6. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
  7. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.
  8. Pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
  9. Pelaksanaan pngelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
  10. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian.
  11. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan Dinas.
  12. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan Dinas.
  13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  14. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  15. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas

 

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan tugas – tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundangundangan daerah.
  2. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  3. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  4. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  5. Penetapan rumusan peyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  6. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  7. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah.
  8. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan paeraturan perundangundangan daerah.
  9. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS.
  10. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
  11. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS.
  12. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  13. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  15. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:

  1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  2. Seksi Penindakan;
  3. Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan.

Seksi  ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan  mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelidikan dan penyidikan Peraturan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  2. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaran peraturan perundang-undangan daerah.
  3. Pelaksanaan penyususunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggararan peraturan perundang- undangan daerah.
  4. Penyususnan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
  5. Pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelangaraan peraturan perundang- undangan daerah.
  6. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang –undangan daerah.
  7. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
  8. Pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah.
  9. Pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Majene.
  10. Pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  11. Pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan.
  12. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS.
  13. Pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS.
  14. Pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS.
  15. Pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS.
  16. Penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
  17. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  19. Pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP

 

Kepala Seksi Penindakan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Penindakan Pelangaran Peraturan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Seksi Penindakan mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Penindakan Peraturan Daerah;
  2. Penyusunan bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan penindakan Peraturan Daerah;
  3. Pelaksanaan kegiatan urusan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
  4. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan urusan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
  5. Pelaksanaan fasilitasi dan mediasi penindakan    Peraturan    Daerah    dan Peraturan/Keputusan Bupati;
  6. Pelaksanaan operasi gabungan penertiban dan  pengendalian  bangunan,  tempat- tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin dengan instansi lainnya;
  7. Pelaksanaan operasi yustisi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
  8. Pelaksanaan kegiatan pemberian peringatan dan penyegelan kegiatan warga masyarakat dan/atau badan hukum yang  melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
  9. Pelaksanaan penyelesaian  pengaduan  dan  keluhan  masyarakat  terkait  dengan urusan penindakan Peraturan Daerah;
  10. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
  11. evaluasi pelaksanaan  tugas  dan  menginventarisasi  permasalahan  di  lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  13. Pelaksanaan koordinasi Penindakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP

 

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan  mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  2. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
  3. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan peraturan perundang-undangan daerah.
  4. Penyusunan bahan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  5. Penyusunan bahan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  6. Penyusunan bahan penyulihan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  7. Pengelolaan data pembinaan,pengawasan danpenyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  8. Penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.
  9. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
  10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  11. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

 

Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat

Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluas dan melaporkan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta bertanggung jawab terhadap Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyrakat.
  2. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seta kerjasama operasional.
  3. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional.
  4. penenatapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  5. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
  6. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
  7. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
  8. penetapan rumusan Penjagaan, pengawasan dan pembinaan tugas Anggota polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Majene;
  9. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Majene;
  10. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
  11. penetapan rumusan pelaksanan pengamanan gedung – gedung milik Pemerintah Daerah;
  12. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  13. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  14. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  15. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

 

Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat, terdiri dari:

  1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  2. Seksi Operasional dan Pengendalian;
  3. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Seksi pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat  mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
  2. Pelaksaaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  3. Pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  4. Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  5. Pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
  6. Pengumpulan dan penginventarisasian data yang berkaitan dengan segala macam bentuk penyakit masyarakat;
  7. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan penanganan Penyakit masyarakat
  8. Pelaksanaan penyuluhan pencegahan dan operasi pencegahan penyakit masyarakat;
  9. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
  10. Pelaksaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  12. Pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

 

Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan , mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengendalian Anggota Satuan polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  3. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  4. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan / kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
  5. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  6. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  7. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  8. pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  9. pelaksanaan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Majene;
  10. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Majene;
  11. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan daerah dengan institusi terkait;
  12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang – undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
  13. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  14. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  15. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
  16. pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP

 

Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat  mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,  melaksanakan,  mengoordinasikan,  mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan Potensi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi, meliputi :

  1. penyusunan rencana dan program kerja operasional Bina Potensi Masyarakat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  2. Pelaksanaan urusan pembinaan potensi masyarakat skala Kabupaten;
  3. Penyiapan bahan  koordinasi  kegiatan  urusan  bidang  pembinaan  Potensi masyarakat;
  4. Penyiapan bahan    penyuluhan,    sosialisasi    dan    bimbingan    teknis    kepada masyarakat  tentang  penyelenggaraan  ketenteraman  dan  ketertiban  umum  dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
  5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat skala Kabupaten;
  6. Pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat, alim ulama dan tokoh pemuda dalam rangka pembinaan potensi masyarakat dan wilayah;
  7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengamanan lingkungan wilayah skala Kabupaten;
  8. Pelaksanaan pembinaan  dan  bimbingan  teknis  petugas  siskamling  di  wilayah skala Kabupaten;
  9. Pelaksanaan penyelesaian  pengaduan  dan  keluhan  masyarakat  terkait  dengan urusan pembinaan potensi masyarakat;
  10. Penyusunan bahan-bahan   perencanaan   kegiatan,   evaluasi   dan   laporan   hasil kegiatan;
  11. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
  12. pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
  2. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota perlindungan masyarakat;
  3. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan masyarakat;
  4. Penetapan rumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat;
  5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data Polisi Pamong Praja dan anggota Perlindungan Masyarakat;
  6. Penetapan rumusan kebijakan operasional PPNS, pengelolaan data dan administrasi PPNS;
  7. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemapuan dan wawasan PPNS;
  8. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan Sumber Daya Aparatur;
  9. penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
  10. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  11. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  13. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
  14. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
  15. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  16. Seksi Kerja Sama;
  17. Seksi Teknis Fungsional.

Seksi pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Operasional pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi pendidikan dan pelatihan
  3. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di seksi pendidikan dan pelatihan
  4. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemanpuan dan keterampilan sumber daya aparatur
  5. Pelaksanaan Bimbingan teknis kemanpuan dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
  6. Pelaksanaan Pengembangan Sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan penjenjangan jabatan (Struktural)
  7. Pelaksanaan Pengembangan Sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, meliputi baris-berbaris, beladiri, pengawalan, kesamaptaan, dan pengamanan
  8. Pelaksanaan Pengembangan sumber daya Korps Musik Satpol. PP melalui pendidikan dan pelatihan rutin
  9. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Terkait sebagai mitra pelaksana diklat
  10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  11. Pelaksanaan koordinasi Pendidikan dan pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

Kepala Seksi Kerja Sama  mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan Sumber Daya Aparatur.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kerja Sama mempunyai fungsi, meliputi :

  1. penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama peningkatan Sumber Daya Aparatur;
  2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan Sumber Daya Aparatur;
  3. penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi kerjasama di bidang Sumber Daya Aparatur;
  4. pelaksanaan kerjasama operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dengan instansi terkait dalam rangka menunjang Tugas Satpol. PP.
  5. Pelaksanaan kerjasama operasional bidang Sumber Daya Aparatur dengan instansi terkait.
  6. Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
  7. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerjasama Bidang Sumber Daya Aparatur;
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  9. Pelaksanaan koordinasi kerjasama Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas diklat Teknis Fungsional peningkatan Sumber Daya Aparatur.

Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi, meliputi :

  1. penyusunan rencana dan program kerja operasional teknis Fungsional peningkatan Sumber Daya Aparatur;
  2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan diklat teknis fungsional peningkatan Sumber Daya Aparatur;
  3. penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi Seksi teknis fungsional di bidang Sumber Daya Aparatur;
  4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan pelatihan teknis fungsional.
  5. Pelaksanaan bimbingan Teknis fungsional kemanpuan dan keterampilan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
  6. Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan mengikuti Diklat teknis fungsional.
  7. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi teknis fungsional Bidang Sumber Daya Aparatur;
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  9. Pelaksanaan koordinasi seksi teknis fungsional Bidang Sumber Daya Aparatur dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP