Pemkab Majene melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian menggelar Sosialisasi dan Bimtek SP4N-LAPOR di Ruang Pola Kantor Bupati pada Kamis , 19 Desember 2019.

SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia.

Lembaga pengelolanya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik.

Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan Ir. Fadiah Machmud, Propvicial Advisor Tim Lapor Sulsel sebagai pemateri, dihadiri oleh Asisiten 3, Kepala OPD, Camat, Lurah, dan Admin penghubung di Tiap OPD. Admin penghubung ini nantinya yang akan bertugas sebagai operator pengelola aplikasi di tiap OPD.

Dengan SP4N-LAPOR masyarakat dapat melaporkan setiap keluhan apapun terkait pelayanan publik melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708, twitter @lapor1708 dan aplikasi Android, dengan SP4N-LAPOR, keluhan masyarakat mempunyai legalitas yang jelas.

Tingkat kerahasiaan pelapor juga sangat terjaga, ada 3 tingkatan laporan yaitu umum, anonim, dan rahasia.

“Umum berarti pelaporan dan laporannya dapat terlihat oleh publik, anonim berarti laporan bisa dilihat oleh publik tapi pelapornya dirahasiakan, sementara tingkat rahasia berarti pelapor dan laporannya tidak terlihat oleh publik,” Jelas Insyiah Syamti, Kabid Pelayanan Media Diskominfo Majene.

“Untuk bisa membuat pengaduan di SP4N-LAPOR, terlebih dahulu harus memiliki akun melalui registrasi, selanjutnya akun inilah yang akan digunakan untuk login setiap kali kita ingin mengadukan setiap permasalahan melalui salah satu kanal yang tersedia,” lanjutnya.

SP4N LAPOR dibentuk untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional. Sebelumnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya.

(diskominfomajene)