Kordinator Wilayah VIII KPK RI Deputi Bidang Pencegahan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penertiban aset dan optimalisasi pendapatan daerah di Kabupaten Majene.

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, 2 September 2019, dihadiri tim dari KPK, Bupati, Sekda, Kepala BPN, Perwakilan Kejari, dan Kepala OPD se-Kabupaten Majene.

Kepala-kepala OPD yang hadir dalam acara Monev KPK

Ardiansyah Malik Nasution, Deputi KPK, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan perwujudan dari 5 kewenangan yang dimiliki KPK, yaitu kordinasi, supervisi, penyelidikan ,pencegahan, dan monitoring.

Dalam kegiatan tersebut, Ardiansyah menyoroti beberapa permasalahan yang berhubungan dengan aset daerah, diantaranya kordinasi antar OPD yang perlu ditingkatkan, optimalisasi fungsi dan kewenangan beberapa OPD, misalnya Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang diharapkan bisa lebih mempermudah pelayanan karena sistem yang terpadu, dan gratifikasi yang harus dihindari oleh semua pejabat dan ASN.

Dalam monitoring tersebut juga dipaparkan aset-aset daerah, baik yang sedang dalam proses pengurusan administrasi, maupun yang masih bermasalah.

Untuk aset daerah berupa tanah, BPN menjelaskan bahwa untuk tahun 2019, Majene memiliki 283 aset yang sedang dalam proses sertifikasi, 11 sudah selesai bulan Agustus, 80 bulan September, dan sisanya diperkirakan dapat dirampungkan akhir oktober 2019. Majene merupakan kabupaten di Sulbar yang tercepat dalam proses sertifikasi aset tanah.

Majene juga memiliki beberapa aset tanah diluar Kabupaten Majene, diantaranya 2 aset di Jakarta belum bersertifikat, 4 aset di Makassar yang difungsikan sebagai asrama mahasiswa belum bersertifikat, 1 aset di Yogyakarta sudah bersertifikat, dan 1 aset di Mamuju.

KPK berharap semua aset tanah segera disertifikatkan untuk menghindari masalah yang mungkin timbul, dan agar semua pihak terkait membantu BPN dalam percepatan prosesnya, misalnya dalam pengukuran dan pengawalan prosesnya.

Dari sekian aset tanah yang dimiliki, tercatat 1 aset di Lutang yang masih bermasalah hukum karena gugatan dari pihak lain yang saat ini masih dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi setelah Pengadilan Negeri Majene memenangkan Pemkab Majene. Terkait hal tersebut, Kejari Majene menyatakan siap memberikan bantuan hukum kepada Pemkab Majene untuk menyelesaikan aset yang bermasalah.

Selain aset berupa tanah, aset berupa kendaraan juga dievaluasi oleh KPK, tercatat 13 kendaraan roda 2 masih belum dikembalikan oleh pegawai yang yang sudah pensiun maupun meninggal dunia.

Selain kedua jenis aset tersebut, KPK juga menyoroti aplikasi Simda yang belum terintegrasi dengan aplikasi E-Budgeting.

Bupati Majene Fahmi Massiara menyampaikan paparan dalam acara Monev KPK

Bupati Majene, Fahmi Massiara, saat menyampaikan sambutan mengharapkan agar dengan Monev yang dilakukan oleh KPK ini, dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.