Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Klik di sini)

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, terdiri dari;
    1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
  3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:00
    1. Seksi Perluasan Kerja;
    2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
    3. Seksi Penempatan dan Informasi Pasar Kerja.
  4. Bidang Hubungan Industrial dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
    1. Seksi Hubungan Industrial Dan Perlindungan Tenaga Kerja;
    2. Seksi Energi Sumber Daya Mineral;
  5. Bidang Transmigarsi, terdiri dari:
    1. Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan, Permukiman Transmigrasi;
    2. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Kepala Dinas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Membantu kepala daerah menyelenggarakan kewenangan bidang tenaga kerja transmigras dan ESDM berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi mempunyai fungsi, yang meliputi :

  1. Mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah di bidang tenaga kerja transmigrasidan ESDM, meliputi;
  2. Perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk, operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan bidang tenaga kerja transmigrasidan ESDM.
  3. Pengorganisasian renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang tenaga kerja transmigrasidan ESDM.
  4. Pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
  5. Pengendalian dan pemantapan pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang tenaga kerja transmigrasidan ESDM.
  6. Pelaporan hasil pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang tenaga kerja transmigrasidan ESDM.
  7. Pelaporan hasil pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang tenaga kerja transmigrasidan ESDM.
  8. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang tenaga kerja transmigrasidan ESDM.
  9. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan daerah

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan bidang tenaga kerja transmigrasi dan ESDM yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi dan pengelolaan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, sekretaris mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Membantu mengkoordinir, dan/atau memfasilitasi unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang tenaga kerja transmigrasi dan ESDM khususnya urasan dalam, meliputi :
  2. Bahan penyusunan RKA, DPA, dan dokumen perencanaan perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan bidang tenaga kerja transmigrasidan ESDM.
  3. Pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian kebijakan yang meliputi : penata usahaan keuangan, pelayanan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
  4. Pelaksanaan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara berkala dan periodic sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada atasan
  5. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang tenaga kerja transmigrasidan ESDM.
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan  mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urasan dalam organisasi khususnya Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran dinas
  2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang anggaran.
  3. Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan
  4. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran.
  5. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan member saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  7. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di lingkup dinas
  8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup dinas.
  9. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Renstra SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD, Penetapan Kinerja, Lakip, LPPD.
  10. Pengumpulan, pengolahan dan pengkajian dan pengkajian data bahan evaluasi dan pelaporan.
  11. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urasan dalam organisasi khususnya penatausahaan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Penatausahaan surat menyurat, kegiatan pengadaan dan kebutuhan barang perlengkapan dan tugas umum lainnya.
  2. Administrasi kepegawaian, kearsipan dan protocol, perjalanan dinas.
  3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengola serta melaksanakan kegiatan di bidang Pelatihan dan Penempatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok , Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi membantu mengkoordinir atau memfasilitasi kegiatan di bidang koperasi dan UKM, meliputi :

  • Memberikan surat izin lembaga latihan kerja (lkk) swasta.
  • Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan penetapan tenaga kerja antara lokal, antara daerah, dan antara provinsi.
  • Menciptakan dan memperluas lapangan kerja.
  • Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  • Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.
  • Evaluasi pelaksanaan program pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja serta pengawasan ketenaga kerjaan.
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:

  1. Seksi Perluasan Kerja;
  2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
  3. Seksi Penempatan dan Informasi Pasar Kerja.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

  • Kepala Seksi Perluasan Kerja mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengola serta melaksanakan kegiatan di bidang Pelatihan dan Penempatan.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok , Kepala Seksi Perluasan Kerja mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan usaha, meliputi :
  1. Menyebarluaskan informasi pasar kerja dan pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;
  2. Penolaan dan penganalisa data pencari kerja dan lowongan kerja;
  3. Pembinaan layanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepala dan pengguna tenaga kerja;
  4. Penyuluhan, rekrutmen selesksi dan pengesahan pengantar kerja serta penempatan tenaga kerja akad, akl dan akantki;
  5. Penerbitan rekomendasi isin pendirian kantor cabang pptkis;
  6. Menerbitkan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten / kota berdasarkan asal / alamat calon TKI;
  7. Peneliti dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri;
  8. Pembinaan, pengawasan, monitoring penempatan dan perlindungan TKI maupun pelayanan kepulangan TKI;
  9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
  • Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas tenaga Kerjamempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan di bidang ketenaga kerjaan.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok , Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi, meliputi:
  1. Menyusun rencana dan program kerja bidang perlindungan dengan jaminan sebagai acuan pelaksanaan tugas
  2. Pendistribusian dan pemberian petunjuk kepada bawahan
  3. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan dan membuat rencana pelatihan, kurikulum, silabus.
  4. Pembinaan lembaga pelatihan baik lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta
  5. Pelaksanaan Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri dan Teknologi Tepat Guna
  6. Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya
  7. Mengoreksi dan memaraf naskah dinas
  8. Penyusunan rencana program bidang perlindungan dan jaminan berdasarkan peraturan perundang-undangan
  9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas perlindungan dan jaminan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  • Kepala Seksi Penempatan dan Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengola serta melaksanakan kegiatan di bidang perluasan, penempatan tenaga kerja;
  • Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Perluasan Kerja mempunyai fungsi, meliputi :
  1. Menciptakan lapangan kerja dan memberikan pemberdayaan bagi tenaga kerja pengangguran.
  2. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Bidang Hubungan Industrial dan Energi Sumber Daya Mineral

 

  • Bidang Hubungan Industrial dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengola serta melaksanakan kegiatan di bidang Hubungan Industrian dan Energi Sumber Daya Mineral.
  • Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi, meliputi :
    1. Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.
    2. Evaluasi pelaksanaan program pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja serta pengawasan ketenaga kerjaan.
    3. Koordinasi Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

  • Bidang Hubungan Industrial dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
    1. Seksi Hubungan Industrial Dan Perlindungan Tenaga Kerja;
    2. Seksi Energi Sumber Daya Mineral.
  • Seksimasing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

  • Kepala Seksi Hubungan Industrial Dan Perlindungan Tenaga Kerja  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengola serta melaksanakan kegiatan di bidang perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok , Kepala Seksi Hubungan Industrial Dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai fungsi, meliputi :
  1. Penyusunan bahan pembinaan norma kerja umum dan khusus
  2. Penyusunan bahan pembinaan norma kerja jaminan tenaga kerja.
  3. Pelaksanaan penyusunan norma kerja umum dan norma kerja khusus termasuk tenaga kerja wanita dan orang muda.
  4. Pembinaan dan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja (k3) dan lingkungan kerja.
  5. Penyiapan bahan bimbingan pembinaan organisasi kerja tripartit dan bipartit serta perselisihan hubungan industrial bagi pekerja dan pengusaha.
  6. Penyusunan bahan pembinaan organisasi pekerja dan perusahaan, tripartit dan bipartit serta perselisihan hubungan industrial bagi pekerja dan pengusaha.
  7. Pelaksanaan penyuluhan bahan pembinaan pelaksanaan persyaratan kerja.
  8. Pembinaan dan bimbingan dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja
  9. Pembinaan dan penanggulangan anak anak nakal korban dan rehabilitasi eks kusta / eks napi.
  10. Pelaporan kegiatan seksi kepada kepala bidang.
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

  • Kepala Seksi Energi Sumber Daya Mineralmempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengola serta melaksanakan kegiatan di bidang hubungan industrial dan ESDM.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi, meliputi:
    1. Penyusunan bahan pembinaan norma kerja umum dan khusus
    2. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Hubungan industrian dan ESDM.
    3. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Hubungan industrian dan ESDM
    4. Pembinaan dan pelakasanaan tugas pokok di bidang hubungan indusrial dan ESDM.
    5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dan Kementerian ESDM.
    6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Bidang Transmigrasi

  • Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan di bidang transmigrasi dan pembangunan daerah tertinggal.
  • Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi, meliputi :
    1. Perencanaan farmasi, karier, dan diklat sdm aparatur bidang transmigrasi
    2. Penyusunan program dan perencanaan teknis bidang transmigrasi.
    3. Perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan budaya masyarakat transmigrasi.
    4. Pembuatan naskah kerjasama antara daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
    5. Pengusulan rencana pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan budaya masyarakat kawasan transmigrasi.
    6. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas dalam pengembangan sarana dan prasrana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan budaya masyarakat taransmigrasi.
    7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
    8. Penyelesaian legitimasi tanah untuk kawasan transmigrasi
    9. Penyediaan data dan informasi tentang pengembangan kawasan warga transmigrasi dan kawasan daerah tertinggal.
    10. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
    11. Pengusulan rencana, program dan anggaran desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
    12. Pemberian petunjuk kepada kepala seksi agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
    13. Penilaian hasil kerja para kepala seksi.
    14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  • Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
    1. Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan, Permukiman Transmigrasi;
    2. Seksi pengembangan Kawasan Transmigrasi.
  • Seksi  masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

  • Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan, Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan, Permukiman Transmigrasi mempunyai fungsi, meliputi :
    1. Penyusunan rencana lokasi pengembangan dan pengembang transmigrasi.
    2. Penyesuaian legitimasi tanah untuk pembangunan pemukiman transmigrasi
    3. Penyiapan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
    4. Menyiapkan bahan pembebasan lahan transmigrasi yang meliputi status tanah,sertifikasi, spesifikasiteknis lahan, pengukuran dan pembagian lahan transmigrasi.
    5. Melakukan koordinasi dan fasilitas dalam pelaksanaan pekerjaan pembukaan lahan dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
    6. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi
    7. Menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana transmigrasi.
    8. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyiapan, penempatan dan prasarana transmigrasi.
    9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
    10. Pemberian petunjuk kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku
    11. Penilaian hasil kerja para pahlawan
    12. Pelaksanaan tugas kegiatan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang
    13. Pelaporan hsil pelaksanan tugas/kegiatan kepada kepala bidang
    14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  • Kepala Seksi pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan pembinaan Ekonomi dan
  • Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi, meliputi :
    1. Menyusun rencana kerja pembinaan Budaya masyarakat transmigrasi.
    2. Penyediaan data dari informasi tentang perkembangan ekonomi dan soisial budaya kawasan transmigrasi.
    3. Melakukan urausan pemantapan dan pembinaan mental, pemberian identifikasi dan legitimasi calaon transmigrasi.
    4. Melakukan identifikasi usaha ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di kawasan transmigrasi.
    5. Melakukan pengembangan teknis dan manajerial masyarakat transmigrasi dalam berusaha sesuai dengan potensi unggulan.
    6. Melakukan pengembangan jaringan pemesaran hasil usaha ekonomi di kawasan transmigrasi.
    7. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi dan  budaya masyarakat transmigrasi.
    8. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
    9. Pemberian petunjuk kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
    10. Penilaian hasil kerja para bawahan
    11. Pelaksanaan tugas kegiatan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang
    12. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala bidang.
    13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.