Dinas Sosial

  • Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
    1. Kepala Dinas;
    2. Sekretaris, terdiri dari:
    3. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
    4. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
    5. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
      1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin, dan Komunitas Adat Terpencil;
      2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat;
      3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
    6. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
      1. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Pelayanan Lanjut Usia (Lansia);
      2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
      3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
    7. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
      1. Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
      2. Seksi Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
      3. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
    8. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

  • Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas.
  • Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi, meliputi:
  1. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  2. Menyelenggarakan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Majene;
  3. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan di Bidang Pemberdayaan sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial;
  4. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Kesekretariatan, Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  5. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati mengenai Bidang Sosial sebagai bahan penetapan kebijakan umum Kabupaten Majene;
  6. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan dan laporan kinerja instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, LKPJ Dinas yang meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  7. Menyelenggarakan koordinasi kegitan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelyanan umum di Bidang Sosial;
  8. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakanl;
  9. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten Majene.

 

 

  • Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, pelaporan, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumah tanggaan dan administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
  • Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretaris mempunyai fungsi mengkoordinir pelaksanaan perencanaan dan Program Dinas, melaksanakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan, melaksanakan pengkajian bahan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan Umum, meliputi:
    1. Melaksanakan kajian penyusunan program kerja sekretaris Dinas;
    2. Melaksanakan kajian penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
        1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil;
        2. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan penyusunan program fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil;
        3. Melaksanakan Penyusunan bahan perumusan fasilitas dan pembinaan Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil;
        4. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
        5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil;
        6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
        7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kersipan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumah tanggaan;
          1. Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;
          2. Melaksanakan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan Dinas;
          3. Melaksanakan penyusunan Daftar Usul Kegiatan (DUK) pada masing-masing Bidang;
          4. Melaksanakan penyusunan dan mengkoordinasikan pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-masing Bidang;
          5. Melaksanakan kajian penyusunan juknis proyek data rutin dengan koordinasi masing-masing Bidang;
          6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Bidang;
          7. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
          8. Menye;enggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
          9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
          10. Melaksanakan penyempurnaan dan paraf atas naskah Dinas;
          11. Melakasanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

           

          • Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan s mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan dan penyusunan Program di lingkungan dinas.
          • Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
            1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
            2. Melaksanakan penyusunan, pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan anggaran, pengelolaan, penyajian program dinas;
            3. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
            4. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan pengelolaan penyajian laporan tugas-tugas bidang;
            5. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) pada amsing-masing Bidang;
            6. Pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
            7. Melaksanakan pembendaharaan keuangan;
            8. Melaksankan penyajian program dan pelaporan tugas-tugas bidang;
            9. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
            10. Melaksanakan penyusunan laopran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dinas;
            11. Melaksanakan verifikasi keuangan;
            12. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan reaslisasi;
            13. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
            14. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
            15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
            16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

           

          • Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian  mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
          • Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
          1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
          2. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan data Kepegawaian;
          3. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;
          4. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknisdan fungsional;
          5. Melaksankan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
          6. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
          7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
          8. Melakasanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
          9. Melaksanakan penerimaan pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naska dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
          10. Melaksanakan penggandaan naskah dinas;
          11. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
          12. Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan Dinas pegawai;
          13. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
          14. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
          15. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
          16. Melaksanakan monitoring, evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
          17. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
          18. Melaksanakan tugas lain seseuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

           

          • Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan teknis dan fasilitasi pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, dan kepahlawanan sosial.
          • Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi, meliputi:
          1. Melaksanakan pengkajian bahan penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
          2. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan Pemebrdayaan Sosial;
          3. Melaksanakan pengkajian bahan pengelolaan pemberdayaan fakir miskin, keluarga miskin dan komunitas adat terpencil;
          4. Melaksanakan pengkajian bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan pelembagaan sosial masyarakat;
          5. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan dan fasilitasi pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan sosial;
          6. Melaksanakan pengkajian bahan dan pemaparan data pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan sosial;
          7. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepal adinas melalui sekretaris dinas;
          8. Melaksanakan pembinaan program pemberdayaan fakir miskin, keluarga miskin dan komunitas adat terpencil;
          9. Melaksanakan pembinaan program pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat;
          10. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan program kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
          11. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
          12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
          13. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
          14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan unit kerja terkait;
          15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

           

          • Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin, dan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan data dalam rangka penyusunan program dan pelaksanaan fasilitas dan pembinaan Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin & Komunitas Adat Terpencil.
          • Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil mempunyai fungsi:

         

        • Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat  mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusanan bahan program pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.
        • Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat mempunyai fungsi:
        • Melaksanakan penyusunan bahan program kerja Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat;
        • Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat;
        • Melaksanakan Penyusunan bahan program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat;
        • Melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat;
        • Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat;
        • Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
        • Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
        • Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
        • Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
        • Melaksankan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

         

         

        • Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial  mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
        • Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai fungsi:
        1. Menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitas kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
        2. Menyusun dan pengolahan data kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
        3. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
        4. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
        5. Melaksanakan penyusunan data pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
        6. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
        7. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan;
        8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
        9. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
        10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

         

         

        • Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
        • Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi, meliputi:
        1. Pengkajian bahan kebijakan operasional pelayanan sosial anak dan pelayanan lansia, pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsah dan tuna sosial;
        2. Pengkajian bahan fasilitasi pelayanan sosial anak dan pelayanan lansia, pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafza dan tuna sosial;
        3. Pengkajian bahan monitoring pelaksanaan kebijakan operasional.
        4. Melaksanakan penyusnan program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial anak dan Lanjut Usia, Pelayanan dan Rehabilitasi penyandang disabilitas, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalhgunaan napza, tuna sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
        5. Melaksanakan pengkajian bahan penyusunan program, pengelolaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
        6. Melaksanakan pengkajian bahan penyusunan program pembinaan dan fasilitasi pengendalian rehabilitasi penyandang disabilitas;
        7. Melaksanakan pengkajian bahan penyusunan program pembinaan dan fasilitasi pelayanan, rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza, tuna sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
        8. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
        9. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan dan fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi sosial;
        10. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan program pembinaan fasilitasi pengendalian pelayanan sosial anak dan pelayanan lansia;
        11. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan program pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas;
        12. Melaksanakan pengkajian bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
        13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pelayanan sosial anak dan pelayanan lansia, pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza, tuna sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
        14. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
        15. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaporan;
        16. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah pimpinan.

         

         

        • Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
          1. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Pelayanan Lanjut Usia (Lansia);
          2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
          3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.

        Seksi  masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

        • berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

         

        • Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Pelayanan Lanjut Usia (Lansia)  mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan data dalam rangka penyusunan program dan pelaksanaan fasilitas dan pembinaan Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga Miskin & Komunitas Adat Terpencil.
        • Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Pelayanan Lanjut Usia (Lansia) mempunyai fungsi:
        1. Penyusunan Bahan kebijakan tekhnis dan fasilitasi pelayanan sosial anak dan lansia;
        2. Penyusunan dan pengolahan data pelayanan sosial anak dan lansia.
        3. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
        4. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
        5. Melaksanakan penyusunan bahan dan data pembinaan Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
        6. Melaksanakan penyusunan bahan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
        7. Melaksanakan penyusnan bahan dan pembinaan Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
        8. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
        9. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
        10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

         

        • Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyusunan bahan kebijakan tekhnis pembinaan, dan fasilitasi Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.
        • Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi:
        1. Penyusunan Bahan kebijakan tekhnis dan fasilitasi Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
        2. Penyusunan dan pengolahan data Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
        3. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
        4. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
        5. Melaksanakan penyusunan data program fasilitasi dan pembinaan pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
        6. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
        7. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
        8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja;
        9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

         

        • Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial.
        • Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran mempunyai fungsi:
        1. Penyusunan bahan kebijakan tekhnis dan fasilitasi pelayanan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
        2. Penyusunan dan pengolahan data pelayanan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
        3. Melaksanakan penyusunan kerja seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
        4. Melaksanakan penyusunan bahan program pembinaan pelayanan dan Rehabilitawsi Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
        5. Melaksanakan pengumpulan bahan fasiitasi dan pembinaan pelayanan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
        6. Melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan program Fasilitasi dan pembinaan pelayanan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
        7. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelayanan dan rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
        8. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
        9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
        10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
        11. Melaksanakan penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas;
        12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

         

        • Bidang Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosialdipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pengumpulan data, penyusunan program dan pembinaan serta fasilitasi bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, pelayanan jaminan Kesejahteraan Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga.
        • Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi, meliputi:
        1. Penyusunan Program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
        2. Pembinaan dan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan tugas bawahan;
        3. Pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan program dan pengelolaan bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, pelayanan jaminan Kesejahteraan Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga;
        4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada Kepala Dinas;
        5. Pelaksanaan pengkajian dan pemaparan data dalam rangka pembinaan dan fasilitasi bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, pengumpulan dan pengelolaan sumbangan dana sosial, Undian Gratis Berhadiah dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Jaminan Sosial Keluarga meliputi kegiatan Program Keluarga Harapan;
        6. Pelaksanaan verifikasi dan validasi (Verifali) dalam rangka pelayanan jaminan kesejahteraan sosial;
        7. Pelaksanaan Pleyanan Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) dan JKN;
        8. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;
        9. Melaksanakan evaluasi dan monitoring di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
        10. Penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas;
        11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

         

        • Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
          1. Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
          2. Seksi Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
          3. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
        • Seksi  masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

         

        • Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga  mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi pengumpulan bahan fasiltasi dalam rangka pembinaan fasilitasi penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan dan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS).
        • Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai fungsi:
        1. Menyusun rencana kerja kegiatan seksi jaminan sosial keluarga;
        2. Pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan teknis jaminan sosial keluarga;
        3. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data peserta program Keluarga Harapan;
        4. Pengkajian bahan kajian fasilitasi Jaminan Sosial Keluarga;
        5. Pelaksanaan pembinaan dan Fasilitasi jaminan Sosila Keluarga;
        6. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelaksana Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS);
        7. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
        8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelporan hasil kegiatan;
        9. Penyempurnaan dan paraf naskah dinas;
        10. Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah pimpinan.

         

        • Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial  mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, pengumpulan bahan fasilitasi dalam rangka pembinaan fasiltasi penerima bantuan Kesejahteraan Sosial.
        • Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
        1. Penyusunan rencana kerja kegiatan pelayanan jaminan kesejahteraan sosial;
        2. Pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan teknis pelayanan jaminan kesejahteraan sosial;
        3. Pelaksanaan verifikasi dan validasi (verivali) data dalam rangka Pelayanan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
        4. Pengkajian bahan kajian fasilitasi pelayanan tentang pengumpulan dan pengelolaan Sumbangan dana dan Jaminan Kesejahteraan sosial;
        5. Pelaksanaan pembinaan dan Fasilitasi jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
        6. Pelaksanaan bahan kajian dan fasilitasi pelayanan tentang pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB);
        7. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
        8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelporan hasil kegiatan;
        9. Penyempurnaan dan paraf naskah dinas;
        10. Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah pimpinan.

         

      • Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, pengumpulan bahan fasilitasi dalam rangka pembinaan fasilitasi penyaluran bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial.
      • Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumbangan dana Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
      1. Penyusunan rencana kerja kegiatan Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosila;
      2. Pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan teknis Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana sosila;
      3. Pelaksanaan Inventarisasi korban bencana alam dan bencana sosial;
      4. Pengkajian bahan kajian fasilitasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
      5. Pelaksanaan pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Sosial Korban bencana Alam dan Bencana Sosial;
      6. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
      7. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadao unit kerja terkait;
      8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
      9. Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah