• DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

    Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari :

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Perumahan, terdiri dari:
    1. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan;
    2. Peningkatan Kwalitas Perumahan Swadaya;
    3. Peningkatan Kwalitas Lingkungan Perumahan.
  4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
    1. Seksi Seksi Air Bersih dan Sanitasi Dasar Permukiman;
    2. Seksi Prasarana Infrastruktur Permukiman;
    3. Penataan Kawasan Permukiman.
  5. Bidang penerangan Jalan dan Pemakaman:
    1. Seksi Penerangan Jalan Umum;
    2. Seksi Pemakaman.
  6. Bidang Pertanahan :
    1. Seksi Administrasi dan Pengadaan Tanah;
    2. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan;
    3. Seksi Inventarisasi dan Pendayagunaan Tanah.
  7. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas ( UPTD );
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Paragraf 1

Kepala Dinas

  • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan di pimpin oleh seorang kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala daerah menyelenggarakan kewenangan bidang perumahan pemukiman dan kebersihan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/ atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  • Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang perumahan pemukiman dan kebersihan, meliputi:
  1. Penyusunan rencana dan program kerja dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  2. Perumusan kebijakan tekhnis dibidang perumahan, kawasan permukiman, penerangan jalan, pemakaman dan pertanahan;
  3. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perumahan, kawasan permukiman, pemakaman dan pertanahan;
  4. Merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan kebijakan tekhnis bidang perumahan, kawasan permukiman, penerangan jalan, pemakaman dan pertanahan;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati;
  6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidangnya.

 

Paragraf 2

Sekretariat

  • Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
  • Dalam menyelenggarakan tugas pokok  sekretaris mempunyai fungsi, meliputi:
  1. Menyusun rencana dan program kerja sekretaris sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
  2. Menyelenggarakan tugas umum sekretariat serta perlengkapan dinas;
  3. Mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan kajian dalam rangka perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  4. Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian serta penyelenggaraan tugas keuangan;
  5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Sekretariat dinas perumahan, kawasan permukiman dan kebersihan, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
      • Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

       

      • Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menghimpun, mengelolah dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan evaluasi dan pelaporan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan.
      • Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan tatalaksana urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, meliputi :
      1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
      2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan dalam lingkup dinas;
      3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
      4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
      5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

       

      • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian, dan tugas umum lainnya.
      • Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai mempunyai fungsi, meliputi:
      1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
      2. Melaksanakan urusan surat menyurat;
      3. Melaksanakan urusan rumah tagga dan penyimpanan serta pemeliharaan barang-barang inventaris;
      4. Melaksanakan dan menyiapkan perlengkapan yang berhubungan dengan perjalanan dinas;
      5. Melaksanakan tatalaksana kepegawaian;
      6. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang dan kebutuhan lainnya;
      7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
      8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

      • Sub Bagian Keuangan  mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengelolah dan melaksanakan administrasi keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan Keuangan.
      • Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
      1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian keuangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
      2. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
      3. Memantau pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan;
      4. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
      5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bendahara;
      6. Mengklarifikasi dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan fungsional;
      7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
      8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

      Paragraf 3

      Bidang Perumahan

       

       

      • Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanaka dan mengendalikan kebijakan tekhnis di bidang perumahan.
      • Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi, meliputi:
      1. Menyusun rencana dan program kerja bidnag perumahan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
      2. Pembinaan pengaturan tekhnis dan pengendalian dalam pelaksanaan pengembangan perumahan formal dan swadaya;
      3. Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kwalitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
      4. Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dalam rangka peningkatan kwalitas lingkungan perumahan formal;
      5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perumahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugasnya;
      6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

       

      • Bidang Perumahan, terdiri dari:
        1. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan;
        2. Seksi Peningkatan Kwalitas Perumahan Swadaya;
        3. Seksi Peningkatan Kwalitas Lingkungan Perumahan.
      • Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

       

       

      • Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan  mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan tekhnis, pengawasan, pemantauan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan.
      • Dalam menyelenggarakan tugas Kepala seksi pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan mempunyai fungsi:
      1. Menyusun rencana dan program kerja seksi pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
      2. Pembinaan, pengendalia, pengawasan, dan pengaturan tekhnis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan formal dan swadaya;
      3. Penyelenggara koordinasi dan perizinan pengembangan perumahan formal (developer);
      4. Penyelenggaraan fasilitasi pembiayaan pengembangan perumahan subsidi;
      5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan memberi saran kepada atasan sesuai biang tugasnya;
      6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

       

      • Kepala Seksi Peningkatan Kwalitas Perumahan Swadaya  mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan tekhnis, fasilitasi dan stmulasi pembangunan dan peningkatan kwalitas perumahan swadaya bagi masyarakat yang berpenghasila rendah.
      • Dalam menyelenggarakan tugasseksi peningkatan kwalitas perumahan swadaya mempunyai fungsi, meliputi:
      1. Menyusun rencana dan program kerja seksi peningkatan kwalitas perumahan swadaya sebagai acuan pelaksanaan tugas;
      2. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pengaturan tekhnis dalam pelaksanaan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya bagi masyarakat MBR;
      3. Penyelenggara pendataan rumah tidak layak huni (RTLH);
      4. Penyelenggaraan peningkatan kwalitas RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
      5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi peningkatan kwalitas perumahan swaya serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
      6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

       

      • Kepala Seksi Peningkatan Kwalitas Lingkungan Perumahan  mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan tekhnis, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan dan pemantauan pembangunan prasarana sarana utilitas lingkungan perumahan formal dalam rangka peningkatan kwalitas lingkungan perumahan.
      • Dalam menyelenggarakan tugas seksi peningkatan kwalitas lingkungan perumahan mempunyai fungsi, meliputi:
      1. Menyusun rencana dan program kerja seksi peningkatan kwalitas lingkungan perumahan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
      2. Pembinaan, pengawasan dan pengaturan tekhnis dalam pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan perumahan formal;
      3. Penyeleggaraan perencanaan, pengawasan, dan pembinaan penataan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan perumahan formal;
      4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi peningkatan kwalitas lingkungan perumahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
      5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleha atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

      Paragraf 4

      Bidang Kawasan Permukiman

       

       

      • Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan danmengendalikan kebijakan tekhnis di bidang kawasan permukiman.
      • Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi, meliputi :
      1. Menyusun rencana dan program kerja bidang kawasan permukiman sebagai acuan pelaksanaan tugas;
      2. Pembinaan pengaturan tekhnis dalam pelaksanaan penataan kawasan permukiman;
      3. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum kawasan permukiman;
      4. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dasar permukiman;
      5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai tugas;
      6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

       

      • Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
      1. Seksi Air Bersih dan Sanitasi Dasar Permukiman;
      2. Seksi Prasarana Infrastruktur Permukiman;
      3. Seksi Penataan Kawasan Permukiman.
        • Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

       

       

      • Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi Dasar Permukiman  mepunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan tekhnis, pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan pemantauan pembangunan dan peningkatan kwalitas sarana air bersih dan sanitasi dasar permukiman.
      • Dalam menyelenggarakan tugas seksi air bersih dan sanitasi dasar permukiman mempunyai fungsi :
      1. Menyusun rencana dan program kerja seksi air bersih dan sanitasi dasar permukiman sebagai acuan pelaksanaan tugas;
      2. Pembinaan, pengawasan dan pengaturan tekhnis dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih;
      3. Penyelenggaraan perencanaan,pengawasan dan pembinaan pembamgunan dan pemeliharaan drainase, MCK, jamban keluarga, dan sanitasi dasar pemukiman lainnya;
      4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi air bersih dan sanitasi dasar permukiman dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugas;
      5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

       

      • Kepala Seksi Prasarana Infrastruktur Permukiman  mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan tekhnis, pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan pemmantauan pembangunan dan peningkatan kwalitas prasarana infrastruktur permukiman.
      • Dalam menyelenggarakan tugas  seksi prasarana infrastruktur permukiman mempunyai fungsi:
      1. Menyusun rencana dan program kerja seksi prasaran infrastruktur permukiman sebagai acuan pelaksanaan tugas;
      2. Pembinaan, pengawasan dan pengaturan tekhnis dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan setapak dan lorong;
      3. Penyelanggara perencanaan, pengawasan dan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fasilitas umum permukiman;
      4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi prasaran infrastruktur permukiman dan memberi saran pertimbangan kepada atasan seuai bidang tugasnya;
      5. Melaksanakan tugasn lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

      • Kepala Seksi Penataan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan study kelayakan, pengawasan, pembinaan, pemantauan dan perizinan dalam penataan kawasan permukiman.
      • Dalam menyelenggarakan tugas seksi penataan kawasan permukiman mempunyai fungsi:
      1. Menyusun rencana dan program kerja seksi penataan kawasan permukiman sebagai acuan pelaksanaan tugas;
      2. Pengendalian, pembinaan, pengaturan tekhnis dalam pelaksanaan penataan kawasan permukiman;
      3. Penyelenggaraan penataan kawasan permukiman padat dan lingkungan kumuh;
      4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
      5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

      Paragraf 5

      Bidang Penerangan Jalan dan Pemakaman

       

      • Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan, penyusunan rencana program, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan/umum dan pemakaman.
      • Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Penerangan Jalan dan Pemakaman mempunyai fungsi, meliputi:
      1. Menyusun rencana dan program kerja bidang penerangan jalan dan pemakaman sebagia acuan pelaksanaan tugas;
      2. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, dan pembinaan dalam pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan dan umum;
      3. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, dan pembinaan dalam pembangunan dan pemeliharaan pemakaman umum;
      4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang penerangan jalan dan pemakaman dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
      5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuia dfengan bidang tugasnya.

       

      • Bidang Penerangan Jalan dan Pemakaman, terdiri dari :
      1. Seksi Penerangan Jalan dan Umum;
      2. Seksi Pemakaman.
        • Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

       

      • Kepala Seksi Penerangan Jalan dan Umum  mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan tekhnis, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, pemeliharaan dan pembinaan sarana penerangan jalan dan umum.
      • Dalam menyelenggarakan tugas seksi penerangan jalan dan umum mempunyai fungsi :
      1. menyusun rencana dan program kerja seksi penerangan jalan dan umum sebagia acuan pelaksanaan tugas;
      2. pelaksanaan pengadaan penerangan jalan/umum dengan mempertimbangkan faktor efisien dan efektifitas pengelolaan;
      3. melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap failitas penerangan jalan dan penerangan umum;
      4. pelaksanaan penyusunan inventarisasi fasilitas penerangan jalan dan umum;
      5. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemakaman dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
      6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

      • Kepala Seksi Pemakaman mempunyai tugas pokok perencanaan tekhnis, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan dan pemantauan pengadaan dan pemeliharaan taman pemakaman umum.
      • Dalam menyelenggarakan tugas seksi pemakaman mempunyai fungsi :
      1. Menyusun rencana dn program kerja seksi pemakaman sebagai acuan pelaksanaan tugas;
      2. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana tempat pemakaman umum;
      3. Mengevaluasi tingkat kebutuhan pemakaman umum wilayah untuk kebutuhan perencanaan penambahan/pengadaan area pemakaman umum;
      4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemakaman dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
      5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

      Paragraf 6

      Bidang Pertanahan

       

      • Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan penyusunan rencana program, inventarisasi, pengadaan, pendayagunaan, dan pembinaan bidang pertanahan.
      • Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Pertanahan mempunyai fungsi, meliputi :
      1. Menyusun rencana dan program kerja bidang pertanahan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
      2. Perumusan kebijakan rencana pengadaan dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum;
      3. Perumusan kebijakan pelayanan administrasi di bidang pertanahan;
      4. Perumusan kebijakan, sosialisasi, koordinasi, pembinaan tekhnis dalam penanganan masalah sengketa dan konflik tanah;
      5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pertanahan dan membri saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
      6. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

      • Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
      1. Seksi Administrasi dan Pengadaan Tanah;
      2. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan;
      3. Seksi Inventarisasi dan Pendayagunaan Tanah.
      • Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

       

      • Kepala Seksi Administrasi dan Pengadaan Tanah  mempunyai tugas pokok perencanaan tekhnis, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan dan pemantauan administrasi dan pengadaan tanah.
      • Dalam menyelenggarakan tugas pokok  seksi administrasi dan pengadaan tanah mempunyai fungsi:
      1. Menyusun rencana dan program kerja seksi administrasi dan pengadaan tanah sebagai acuan pelaksanaan tugas;
      2. Penyelenggaraan perencanaan, koordinasi, pengawasan dan pembinaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
      3. Pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang pertanahan;
      4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi administrasi dan pengadaan tanah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
      5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

      • Kepala Seksi Penanganan Masalah Pertanahan  huruf b mempunyai tugas pokok sosialisasi, koordinasi, pengawasan dan pembinaan dalam penanganan masalah sengketa dan konflik tanah.
      • Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi penanganan masalah pertanahan mempunyai fungsi, meliputi:
      1. Menyusun rencana dan pprogram kerja seksi penanganan masalah pertanahan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
      2. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan tekhnis norma-norma dan aturan pertanahan;
      3. Melaksanakan fasilitasi penanganan penyelesaian konflik dan sengketa tanah;
      4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi penanganan masalah pertanahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
      5. Melaksanakan tugasn lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       

      • Kepala Seksi Inventarisasi dan Pendayagunaan Tanah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok pendataan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan inventarisasi dan pendayagunaan tanah milik pemerintah daerah.
      • Dalam menyelenggarakan tugas pokok  seksi inventarisasi dan pendayagunaan tanah mempunyai fungsi :
      1. Menyusun rencana dan program kerja seksi inventarisasi dan pendayagunaan tanah sebagai acuan pelaksanaan tugas;
      2. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset tanah milik pemerintah daerah;
      3. Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan tanah milik pemerintah daerah;
      4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi inventaarisasi dan pendayagunaan tanah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
      5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.