Struktur organisasi Dinas Perhubungan (Klik di sini)

 

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum & Kepegawaian.
  3. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
    1. Seksi Angkutan Darat;
    2. Seksi Keselamatan Darat;
    3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
  4. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
    1. Seksi Angkutan Laut;
    2. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
    3. Seksi Kepelabuhanan.
  5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas

Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan bidang perhubungan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi, yang meliputi :

  1. Perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk tekhnis pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan;
  2. Pengorganisasian renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan;
  3. Pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan;
  4. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan;
  5. Evaluasi pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang perhubungan;
  6. Pelaporan hasil pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang perhubungan;
  7. Pemberian saran dan pertimbangan tekhnis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang perhubungan;
  8. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan daerah.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan, serta pelayanan administrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah biadang perhubungan khususnya urusan dalam, meliputi, meliputi:

  1. Bahan penyusunan RKA, DPA, dan dokumen perencanaan perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan;
  2. Pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian kebijakan yang meliputi bidang umum dan administrasi kepegawaian, penatausahaan keuangan, dan pelayanan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  3. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara berkala dan periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada atasan;
  4. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas Perhubungan, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum & Kepegawaian.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan  mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan tatalaksana urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan, meliputi :

  1. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di lingkup dinas;
  2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup dinas;
  3. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Renstra SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD, penetapan kinerja, LAKIP, LPPD;
  4. Pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data bahan evaluasi dan pelaporan;
  5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran Dinas;
  6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang anggaran;
  7. Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
  8. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran;
  9. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas;
  10. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
  12. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan tatalaksana urusan rumah tangga dan kepegawaian, meliputi :

  1. Penatausahaan surat menyurat, kegiatan pengadaan dan kebutuhan barang, perlengkapan dan tugas umum lainnya;
  2. Administrasi kepegawaian, kearsipan dan protokol, perjalanan dinas;
  3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Darat  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Perhubungan Darat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di Bidang Perhubungan Darat, meliputi :

  1. Penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Kabupaten;
  2. Pemberian perizinan, pelayanan, penyusunan dan penetapan jaringan lalu lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kabupaten;
  3. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan umum, kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten;
  4. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:

  1. Seksi Angkutan Darat;
  2. Seksi Keselamatan Darat;
  3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.

Seksi  masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang angkutan darat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Angkutan Darat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang angkutan darat, meliputi :

  1. Pemberian perizinan, pelayanan penyusunan dan penetapan jaringan lalu lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kabupaten;
  2. Penetapan kelas jalan Kabupaten dan pemberian izin trayek angkutan pedesaan/angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah Kabupaten;
  3. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan parkir untuk umum;
  4. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  5. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Keselamatan Darat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang keselamatan darat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Keselamatan Darat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang keselamatan darat, meliputi :

  1. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Kabupaten;
  2. Penetapan dan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor;
  3. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan Kabupaten;
  4. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang rekayasa lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang rekayasa lalu lintas, meliputi :

  1. Penetapan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
  2. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten;
  3. Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten;
  4. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Perhubungan Laut.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di Bidang Perhubungan Laut, meliputi:

  1. Pengendalian dan mengawasi kegiatan operasional keselamatan pelayaran
  2. Pengendalian dan mengawasi kegiatan operasional angkutan laut & kepelabuhanan;
  3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:

  1. Seksi Angkutan Laut;
  2. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
  3. Seksi Kepelabuhanan.

Seksi  masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Angkutan Laut  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang angkutan laut.

Dalam melaksanakan tugas pokok , Kepala Seksi Angkutan Laut mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang angkutan laut, meliputi :

  1. Penyiapan lokasi kegiatan pelaksanaan angkutan laut dan penyeberangan serta sarana gedung penampungan barang bongkar muat;
  2. Penyiapan lokasi kegiatan pelayanan angkutan & kepelabuhanan;
  3. Penyusunan kegiatan pelaksanaan penundaan terhadap pelayanan kapal;
  4. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang penunjang keselamatan pelayaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang penunjang keselamatan pelayaran, meliputi :

  1. Penetapan rencana umum jaringan sarana dan prasarana kenavigasian;
  2. Pemanduan, penundaan kapal, penjagaan dan keselamatan;
  3. Penetapan standar acuan penunjang keselamatan pelayaran sesuai kewenangannya;
  4. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Kepelabuhanan  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang kepelabuhanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kepelabuhanan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang kepelabuhanan, meliputi :

  1. Penyediaan dan pengaturan tenaga kerja bongkar muat barang di pelabuhan serta ekspedisi muatan kapal laut lainnya;
  2. Penyediaan fasilitas jasa pengurusan transportasi dan penunjang angkutan dan penyeberangan;
  3. Penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas laut;
  4. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.