Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Klik di sini)

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris, terdiri dari:
    1. Sub bagian perencanaan dan keuangan;
    2. Sub bagian tata usaha.
  3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
    1. Seksi Advokasi dan penggerakan;
    2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
    3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
  4. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
    1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
    2. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
    3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB.
  5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
    1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
    2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
    3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
  6. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD);
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Kepala Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan ketahanan keluarga berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Perumusan kebijakan  teknis di bidang  pengendalian  penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
  2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
  3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
  4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
  5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
  6. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga  Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB.
  7. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
  8. Pelaksanaan pelayanan KB.
  9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
  10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
  11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten majene.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;
  2. Penyusunan rencana program dan anggaran;
  3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
  4. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dalam melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan Negara serta sarana program di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

  1. Menyusun Pra Rencana Kerja, Rencana Kerja, Pra RKA, RKA, RKA, DPA, DPA Perubahan, Lakip, Tapkin, Renstra, LPPD, LRA, Neraca, Laporan Perubahan Equitas (LPE), Laporan Operasional (LO), dan catatan atas laporan Keuangan (CALK);
  2. Memverifikasi buku bendahara pengeluaran, buku kas tunai, buku simpanan (bank), buku panjar, buku rincian objek belanja, buku pajak, LPJ Up, laporan penutupan kas, SPJ pengeluaran administrative dan fungsional, bukti-bukti pertanggungjawaban termasuk bukti pendukung, dan SPP/SPM/SP2D;
  3. Menyusun jurnal umum dan buku besar, kartu inventaris (KIB A, KIB B dan KIB C), kartu inventaris ruangan, laporan mutase barang, bukti inventaris dan gabungan, laporan mutase asset, dan buku inventaris kompatebel;
  4. Melaksanakan tugas lain yang diperinitahkan oleh atasan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

  1. Menyusun daftar urut kepegawaian (DUK) dan daftar nomitaif;
  2. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi mutase, kepangkatan, penggajian dan pensiunan, cuti dan izin;
  3. Memberikan pelayanan administrasi jabatan fungsional;
  4. Monitoring dan evaluasi atas kinerja bawahan;
  5. Menyiapkan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas kepegawaian;
  6. Menyusun dan memelihara tata waskat kepegawaian;
  7. Melakukan penilaian kinerja bawahan;
  8. Menyusun rencana formasi dan besetting pegawai;
  9. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil di lingkup dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  10. Melakukan pengarsipan naskah dinas, pengklasifikasi kajian dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar menurut jenisnya;
  11. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas;
  12. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dalam hal kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  5. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
  6. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  7. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
  8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  10. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:

  1. Seksi Advokasi dan penggerakan;
  2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB;
  3. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Seksi  masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan dalam menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  5. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  6. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB  mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan dalam menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan serta pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan konsep petunjuk teknis kegiatan penyebarluasan informasi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  2. Pelaksanakan penyebarluasan informasi dan pendayagunaan SDM PKB/PLKB dan IMP;
  3. Pelaksanan pembinaan SDM PKB/PLKB dan IMP;
  4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan kinerja SDM PKB/PLKB dan IMP;
  5. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

 

Kepala Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga  mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan dalam pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
  2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
  3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
  5. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga ;
  6. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

 

Bidang Keluarga Berencana

 

Bidang Keluarga Berencana  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dalam hal kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana di kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
  3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
  4. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat-alat kontrasepsi di kabupaten;
  5. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;
  6. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten;
  7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
  8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
  9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

 

Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:

  1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
  2. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
  3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB.

Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

Kepala Pengendalian dan Pendistribusian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai fungsi:

  1. Menyusun rencana kerja pada Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
  2. Menyusun dan menghitung rencana kebutuhan alat kontrasepsi;
  3. Menyiapkan obat dan alat kontrasepsi bagi peserta Keluarga Berencana;
  4. Melaksanakan distribusi alat, obat dan cara kontrasepsi serta pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
  5. Melakukan Stock Ofhame Alat dan Obat Kontrasepsi;
  6. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan efek samping dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi;
  7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang stock ofname alat dan obat kontrasepsi di Fasyankes Keluarga Berencana;
  8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
  9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok , Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai fungsi:

  1. Menyusun renacana kerja pada Seksi Jaminan Pelayanan KB;
  2. Membuat rencana pelayanan KB serta peningkatan jaminan ketersediaan alkon KB;
  3. Membuat rencana dan anggaran operasional pelayanan KB, pengayoman medis bagi peserta KB yang mengalami kegagalan dan dampak alkon;
  4. Membuat rencana dan program kegiatan operasional pelayanan KB, jaminan ketersediaan serta pengayoman bagi peserta KB;
  5. Membuat rencana konsep juklak dan juknis operasional pelayanan KB, pengayoman medis bagi peserta KB serta jaminan ketersediaan alat kontrasepsi di lapangan;
  6. Melakukan fasilitasi  rujukan, pengayoman  medis terhadap peserta KB yang mengalami dampak alkon secara berkeseinambungan;
  7. Melakukan klaim bantuan penanganan pengayoman medis bersama tenaga medis kepada dinas terkait dalam penanganan pengayoman medis peserta KB;
  8. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan operasional pelayanan KB serta peningkatan kualitas pelayanan serta kesertaan ber KB di tingkat Kabupaten;
  9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

 

Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB  mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB mempunyai fungsi:

  1. Menyusun rencana kerja pada Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB;
  2. Melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah dan jalur swasta;
  3. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan, promosi dan konseling kesehatan reproduksi;
  4. Menyusun rencana kerja operasional pelayanan KB;
  5. Menyiapkan dan melaksanakan penyuluhan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
  6. Melakukan fasilitasi pelaksanaan program di klinik KB Pemerintah dan Swasta;
  7. Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan KB dengan mitra kerja;
  8. Melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta KB;
  9. Melaksanakan peningkatan kesertaan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi;
  10. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
  11. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan program keluarga berencana;
  12. Melaksanakan pembinaan kepada petugas lapangan KB dan penyuluh KB;
  13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargadipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dalam hal kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  2. Pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  3. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
  4. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pembinaan Ketahanan Remaja;
  5. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
  6. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
  7. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
  9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

 

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:

  1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  2. Seksi Bina Ketahanan Kel Balita, Anak dan Lansia;
  3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Seksi  masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahteramempunyai tugas pokok penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

  1. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  2. Mengumpulkan, mengolah  dan  menyusun data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi dan evaluasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  3. Menyusun bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan pemberdayaan ekonomi;
  4. Memfasilitasi kegiatan yang mendukung usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
  5. Melaksanakan pembinaan UPPKS;
  6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama;
  7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia  mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.

Dalam melaksanakan tugas pokok,Kepala Seksi Bina Ketahanan Kel Balita, Anak dan Lansia mempunyai fungsi:

  1. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Balita;
  2. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data sebagai bahan kebijakan teknis;
  3. Menyusun bahan  kajian  teknis,  fasilitasi,  koordinasi dan evaluasi serta pembinaan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
  4. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi lanjut usia;
  5. Melaksanakan pembinaan lingkungan keluarga sebagai wahana pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga;
  6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama;
  7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

 Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja  mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.

Dalam melaksanakan tugas pokok , Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai fungsi:

  1. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Ketahanan Remaja.
  2. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi Seksi Bina Ketahanan Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa.
  3. Menyusun bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan Kelompok Bina Ketahanan Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja/ Mahasiswa.
  4. Melaksanakan Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi pengelola Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa.
  5. Melaksanakan pembinaan lingkungan keluarga sebagai wahana pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga.
  6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama.
  7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.