struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Klik di sini)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
    1. Seksi Kerjasama Penanaman Modal;
    2. Seksi Promosi;
    3. Seksi Investasi.
  4. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
    1. Seksi Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu;
    2. Seksi Verifikasi Administrasi dan Penerbitan;
    3. Seksi Non Perizinan.
  5. Bidang Data, Pengendalian dan Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari;
    1. Seksi Data dan Informasi;
    2. Seksi Pengaduan dan Evaluasi, Pengendalian;
    3. Seksi Perumusan Kebijakan Investasi dan Pengembangan Potensi daerah.
  6. Kelompok Jabtan Fungsional

 

Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas

 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  mempunyai tugas pokok melaksanakan Operasional, Koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan dibidang perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Pelaksanaan penyusunan program Dinas:
  2. Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan Administrasi Umum di Bidang Perencanaan Umum, Ketatausahaan, Kepegawaian, Kearasipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Dan Keuangan;
  3. Penyelenggaraan PPTSP di bidang perizinan usaha dan perizinan non usaha;
  4. Pelaksanaan koordinasi proses Pelayanan Perizinan Usaha dan Perizinan Non Usaha;
  5. Pelaksanaan administrasi Pelayanan Perizinan Usaha dan Perizinan Non Usaha;
  6. Pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal;
  7. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan Penanaman Modal di daerah;
  8. Pemeberian insentif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah;
  9. Pembuatan peta Penanaman Modal di daerah;
  10. Pengembangan peluang dan potensi Penanaman Modal asing didaerah dengan memberdayakan Dinas Usaha;
  11. Pelaksanaan promosi Penanaman Modal di daerah;
  12. Pengembangan sector usaha Penanaman Modal di daerah;
  13. Pembantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanaman Modal dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal asing di daerah;
  14. Pelaksanaan PMPTSP yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan  pemerintah yang di berikan kepada pemerintah daerah berdasarkan hak subtitusi;
  15. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, pelaporan dan pengembangan sistem informasi;
  16. Pelaksanaan pengendalian koordinasi pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal di daerah; dan
  17. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempuyai Tugas Pokok untuk Mengkordinasikan Penyusunan dan Pembinaan Pelayanan Administrasi Umum, di Bidang Perencanaan Umum, Pelayanan Umum, Sekretariat, Perlengkapan, Urusan Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Keuangan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Pengkoordinasikan, sinkronasi, integrasi di lingkup Dinas;
  2. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Dinas:
  3. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pelayanan umum, Sekretariat, perlengkapan, urusan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan;
  4. Pengkoordinasi dalam penyusunan Laporan Dinas; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

 

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan umum, kebijakan teknis, dan laporan evaluasi kinerja Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Program/ Kegiatan/Anggaran Dinas;
  2. Pengumpulan,pengolahan, dan penyempurnaan Adaministrasi Program/Kegiatan/Anggaran Dinas;
  3. Pengkoordinasian kegiatan perencanaan dan pembuatan laporan–laporan di Lingkungan Dinas:
  4. Pengumpulan, pengolahan, dan Penyajian Data Bahan Pelaksanaan Hasil Pemantauan Program/Kegiatan/Anggaran di Lingkungan Dinas;
  5. Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Bahan Pelaporan Hasil Evaluasi Program/Kegiatan/Anggaran di Lingkungan Dinas;
  6. Penyusunan laporan Evaluasi Kinerja Dinas;
  7. Penyusunan rencana dan program peningkatan kapasitas organisasi termasuk perumusan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Dinas;
  8. Penyusunan, evaluasi, dan pengembangan standarnisasi system dan prosedur kerja dalam rangka peningkatan kapasitas ketatalaksanaan di lingkungan Dinas; dan
  9. Pengkoordinasian Kebijakan Teknis di lingkungan Dinas.
  10. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Dinas ;
  11. Pelaksanaan penataushaan anggaran Dinas;
  12. Pelakanaan verivikasi datra dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan;
  13. Penysusunan laporan realisasi dan penggunaan anggaran Dinas; dan
  14. Pembantuan kegiatan bidang–bidang dalam administrasi keuangan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelayanan Umum, Sekretariat, Perlengkapan, Urusan Rumah Tangga, dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan usulan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penatausahaan, pemeliharaan fisik, dan pelaporan persediaan barang habis pakai dan barang inventaris milik daerah;
  2. Pelaksanaan persuratan, pengarsipan, pendistribusian, penggndaan, dan percetakan;
  3. Penyiapan bahan rencana pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan;
  4. Pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan, keamanan, dan kebersihan;
  5. Pengurusan Sekretariat perjalanan dinas; dan
  6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengembangan kepegawaian.

 

Bidang Penanaman Modal

 

Bidang Penanaman Modal  dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang mempunyai mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengelolaan data dan informasi, pelaporan, mengembangkan system informasi, dan melaksanakan PMPTSP yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hak subtitusi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan Penanaman Modal;
  2. Penyusunan laporan perkembangan Perizinan Investasi dan Penenaman Modal;
  3. Pengembangan sitem informasi dan pembinaan terhadap Investor;
  4. Pembuatan norma, standard an prosedur PMPTSP;
  5. Pemberian PMPTSP;
  6. Pelaksanaan administrasi pelayanan Penanaman Modal;
  7. Pengkoordinasian penempatan pejabat penghubung dengan BKPM; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penanaman Modal, terdiri dari;

  1. Seksi Kerjasama Penanaman Modal;
  2. Seksi Promosi;
  3. Seksi Investasi.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Kerjasama Penanaman Modal  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Kerjasama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyusunan rencana dan program kerjasama dan potensi penanam modal;
  2. Penyusunan laporan perkembangan kerjasama Penanaman Modal;
  3. Pengembangan sistem informasi dan pembinaan terhadap investor;
  4. Pembuatan norma, standart dan prosedur penanaman modal;
  5. Pemberian PPTSP-PM;
  6. Pelaksanaan administrasi pelayanan Penanaman Modal;
  7. Pengkoordinasian penempatan pejabat penghubung dengan BKPM; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

 

Kepala Seksi Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok penyusunan standar pelayanan dan rencana investasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. penyusunan rencana kerja Seksi;
  2. pengkoordinasian kebijakan daerah dibidang promosi investasi penanaman modal;
  3. penyusunan rencana promosi investasi penanaman modal;
  4. merumuskan dan menyusun meteri promosi investasi penanaman modal;
  5. pelaksanaan promosi investasi penanaman modal pada media cetak dan elektronik;
  6. menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
  7. pengkoordinasian pelaksanaan promosi investasi penanaman modal dalam danluar negeri;
  8. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pameran investasi dalam dan luar negeri;
  9. penyusunan laporan setiap kegiatan pameran yang diikuti dalam dan luar negeri;
  10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan semua kegiatan bidang penanaman modal;
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Seksi Investasi  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penanaman Modal dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan dibidang

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Investasi mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dibidang investasi, meliputi:

  1. penyusunan rencana kerja Seksi investasi;
  2. perumusan dan penyiapan penetapan pedoman dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
  3. pelaksanaan penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan, dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;
  4. perumusan dan menyiapkan koordinasi penetapan dan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan prioritas tinggi;
  5. pelaksanaan pengkajian tentang usulan dan pemberian insentif penanaman modal diluar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional sesuai dengan kewenangan daerah;
  6. penyiapan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal;
  7. penyiapan bahan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  8. pelaksanaan pemantauan dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal, koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
  9. pemutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah;
  10. penyiapan materi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal;
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

 

Bidang Pelayanan terpadu Satu Pintu  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dibidang pelayanan terpadu satu pintu;

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang PTSP;
  2. Pengkajian dan pengusulan kebijakan daerah di bidang PTSP;
  3. Pembuatan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan usaha;
  4. Pemberian Pelayanan PTSP;
  5. Pelaksanaan administrasi PTSP;
  6. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan PPTSP;
  7. Pengkoordinasian pelaksanaan penempatan tim teknis dari SKPD; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:

  1. Seksi Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu;
  2. Seksi Verifikasi Administrasi dan Penerbitan;
  3. Seksi Non Perizinan.

Seksi  masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu mempunyai tugas pokok mempunyai tugas membantu Kepala Bidang merumuskan, mengolah dan melaksanakan kegiatan bidang perizinan usaha dan perizinan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan;
  2. Pengkajian dan pengusulan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan;
  3. Pembuatan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan;
  4. Pemberian Pelayanan Perizinan;
  5. Pelaksanaan administrasi Pelayanan Perizinan;
  6. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan PPTSP dibidang perizinan;
  7. Pengkoordinasian pelaksanaan penempatan tim teknis dari SKPD dalam PPTSP dibidang perizinan; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
  9. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan usaha;
  10. Pengkajian dan pengusulan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan usaha;
  11. Pembuatan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan usaha;
  12. Pemberian Pelayanan Perizinan usaha;
  13. Pelaksanaan administrasi Pelayanan Perizinan usaha;
  14. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan PPTSP dibidang perizinan usaha;
  15. Pengkoordinasian pelaksanaan penempatan tim teknis dari SKPD dalam PPTSP dibidang perizinan usaha; dan
  16. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Verifikasi Administrasi dan Penerbitan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang merumuskan, mengolah dan melaksanakan kegiatan bidang Administrasi dan Penerbitan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Verifikasi Administrasi dan Penerbitan mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan;
  2. Pengkajian dan pengusulan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan;
  3. Pembuatan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan;
  4. Pelaksanaan verifikasi administrasi dan penerbitan sertifikat;
  5. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
  6. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan PPTSP dibidang PTSP; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Non Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang non perizinan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Non Perizinan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang non perizinan, meliputi;

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang non perizinan;
  2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang non perizinan;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang non perizinan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Data, Pengendalian dan Pengembangan Sumber Daya

Bidang Data, Pengendalian dan Pengembangan Sumber Daya  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan PPTSP di bidang Perizinan, dan penanaman modal serta melaksanakan pengumpulan data dan pengembangan sumber daya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Data, Pengendalian dan Pengembangan Sumber Daya mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Pengkoordinasian Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang PTSP;
  2. Pengkajian dan pengusulan kebijakan daerah di bidang PTSP;
  3. Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan perizinan;
  4. Pembuatan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang Penanaman Modal, pelayanan perizinan usaha, pengaduan dan pengawasan; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinias.

 

Bidang Data, Pengendalian dan Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari:

  1. Seksi Data dan Informasi;
  2. Seksi Pengaduan dan Evaluasi, Pengendalian;
  3. Seksi Perumusan Kebijakan Investasi dan Pengembangan Potensi daerah.

Seksi  masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Data dan Informasi merupakan unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di Bidang Data dan Informasi yang berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang PTSP dan penanaman modal;
  2. Pengkajian dan pengusulan kebijakan daerah di bidang PTSP dan penanaman modal;
  3. Pembuatan data base perizinan dan penanaman modal;
  4. Pemberian informasi PPTSP-PM; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Pengaduan dan Evaluasi, Pengendalian mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pengaduan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan serta kebijakan daerah dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Pengaduan dan Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pengaduan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan, meliputi:

  1. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan;
  2. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan pelayanan pengaduan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  3. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  4. pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dan dunia usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal didaerah;
  5. pengkoordinasian penerimaan dan penyelesaian pengaduan terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  6. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal, perizinan dan non perizinan; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Investasi dan Pengembangan Potensi Daerah  mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan bidang PTSP dan penanaman modal serta kebijakan daerah dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Investasi dan Pengembangan Potensi mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang perumusan kebijakan investasi dan pengembangan potensi daerah meliputi:

  1. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang PTSP dan penanaman modal;
  2. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan pelayanan pengaduan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  3. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  4. pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dan dunia usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal didaerah; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.