Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Klik di sini)

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Kualitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari:
    1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
    2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kesejahteraan Keluarga.
  4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari:
    1. Seksi Perlindungan dan Data kekerasan Perempuan dan Anak;
    2. Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak.
  5. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas

 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi, yang meliputi :

  1. Penetapan program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sebagai bahan pelaksanaan tugas;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
  3. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. pengendalian kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
  5. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anakpada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
  6. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaandengan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak berdasarkan program kerja yang telahditetapkan;
  8. Menilai prestasi kerja bawahan;
  9. pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diserahkan oleh Bupati.

Sekretariat

  • Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas pokok kepegawaian, organisasi, administrasi umum dan perlengkapan.
  • Dalam menyelenggarakan tugas pokok , sekretaris mempunyai fungsi, meliputi:
  1. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
  2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan perencanaan;
  3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  4. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  5. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  6. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang umum dan perencanaan serta keuangan;
  8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat;
  10. Menilai prestasi kerja bawahan;
  11. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

  • Kepala Sub Bagian Umum, Kepagawaian dan Perencanaa mempunyai tugas pokok mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, urusan umum, penyusunan rencana kerja, maupun rencana strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Sub Bagian Umum, Kepagawaian dan Perencanaan mempunyai fungsi, meliputi :
  1. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Perencanaan ;
  2. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di sub bagian umum dan perencanaan;
  3. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di sub bagian umum dan perencanaan;
  4. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang umum dan perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. pelaksanaan kegiatan umum dan perencanaan pada dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan perencanaan;
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsidi bidang umum dan perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Menilai prestasi kerja bawahan;
  11. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan perencanaan oleh Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Keuangan  mempunyai tugas pokok mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi, meliputi:

  1. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
  2. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di idang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di sub bagian keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang keuangan;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Menilai prestasi kerja bawahan;
  11. pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

 

Bidang Kualitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis yang bersifat spesifik di bidang Kualitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Kualitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. penyiapan perumusan, penyusunan dan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  3. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
  5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  6. penyiapan perumusan, penyusunan dan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  7. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  8. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  9. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
  10. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

Bidang Kualitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari:

  1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kesejahteraan Keluarga;
  2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum.

Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pemberdayaan Perempuan Bidang Kesejahteraan Keluarga, meliputi :

  1. penyiapan perumusan, penyusunan dan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
  2. penyiapan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
  3. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
  4. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
  5. penyiapan perumusan, penyusunan dan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
  6. penyiapan koordinasi, fasilitasi, sosoialisasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
  7. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
  8. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak anak; dan
  9. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga.
  • Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum  mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum mempunyai fungsi, meliputi:
    1. penyiapan perumusan, penyusunan dan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
    2. penyiapan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
    3. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
    4. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
    5. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
    6. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
    7. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
    8. penyiapan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
    9. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
    10. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
    11. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
    12. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi sosial, politik dan hukum.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus

Anak dan Pemenuhan Hak Anak

  • Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakanteknis daerah yang bersifat spesifik di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
  • Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi, meliputi :
  1. penyiapan perumusan, penyusunan dan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dserta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  2. penyiapan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  3. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  4. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  5. penyiapan perumusan, penyusunan dan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  6. penyiapan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  7. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  8. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  9. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  10. penyiapan perumusan, penyusunan dan kajiian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  11. penyiapan forum koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  12. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  13. penyiapan perumusan, penyusunan dan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  14. penyiapan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  15. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  16. penyiapan perumusan, penyusunan dan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  17. penyiapan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  18. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  19. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak; dan
  20. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
  • Bidang Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari:
    1. Seksi Perlindungan dan Data kekerasan Perempuan dan Anak;
    2. Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak.
  • Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

  • Kepala Seksi Perlindungan dan Data kekerasan Perempuan dan Anak  mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perlindungan dan data kekerasan perempuan dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Perlindungan dan Data kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi, meliputi :
    1. penyiapan perumusan, penyusunan dan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    2. penyiapan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    3. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    4. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    6. penyiapan perumusan, penyusunan dan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
    7. penyiapan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
    8. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
    9. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak.

 

  • Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak  mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok,  Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak mempunyai fungsi, meliputi:
    1. penyiapan perumusan, penyusunan dan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    2. penyiapan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    3. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    4. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    5. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    6. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    7. penyiapan perumusan, penyusunan, dan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
    8. penyiapan koordinasi, fasilitasi, sosialisai dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
    9. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
    10. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.