Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Klik di sini)

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.
  3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Lembaga Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
    1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
    2. Seksi Pembinaan, Pengembangan Lembaga Adat dan Desa Adat;
    3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Desa.
  4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat;
    1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
    2. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat;
    3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
  5. Bidang Pemerintahan Desa;
    1. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
    2. Seksi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;
    3. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Perkembangan Desa.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsur manajemen perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi :Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Kehutanan;

  1. Perumusan kebijakan nasional dan propinsi skala kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  2. Perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk tekhnis pelaksanaan kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  3. Pengorganisasian renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  4. Pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  5. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  6. Evaluasi pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  7. Pelaporan hasil pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  8. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program kerja jangka panjang dan program kerja menengah kewenangan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  9. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Daerah.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan koordinasi dan/atas memfasilitasi pelaksanaan kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi dan pengelolaan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi unsur manajemen perangkat daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya urusan dalam organisasi, meliputi :

  1. Bahan penyusunan RKA, DPA dan dokumen perencanaan perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan bidang;
  2. Pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian kebijakan yang meliputi : Bidang umum dan administrasi kepegawaian, penatausahaan keuangan, pelayanan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  3. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara berkala dan periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada atasan;
  4. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pemberdayaan masyarakat;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.

Sub Bagian  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan bahan, menghimpun, mengelolah dan melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi membantu Sektretaris melaksanakan tatalaksana urusan umum dan kepegawaian meliputi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja umum dan kepegawaian;
  2. Pengelolaan dan pengumpulan data di bagian umum dan kepegawaian;
  3. Penatausahaan surat menyurat, kegiatan pengadaan dan kebutuhan barang, perlengkapan dan tugas umum lainnya;
  4. Administrasi kearsipan dan protokol, perjalanan dinas serta perlengkapan;
  5. Penyiapan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten dan propinsi;
  6. Pembinaan dan penatausahaan kepegawaian;
  7. Penyusunan laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
  8. Memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok membantu membantu Sekretaris menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan urusan  keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi membantu melaksanakan tatalaksana urusan keuangan, perencanaan dan pelaporan yang meliputi :

  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran SKPD;
  2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis peloporan tentang anggaran;
  3. Pelaksanaan kegiatan adminstrasi keuangan
  4. Pelaksanaan kegiatan penatusahaan pemerintah pembayaran anggaran;
  5. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas;
  6. Pengumpulan bahan penyusunan rencana program kerja Perangkat Daerah;
  7. Penyusuan program kegiatan Perangkat Daerah;
  8. Pelaksanan, koodinasi untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
  9. Penyiapan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik;
  10. Penyiapan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
  11. Penyiapan dan penyusunan bahan pengendalian kegiatan Perangkat Daerah;
  12. Monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah serta menyiapkan tindaklanjut hasil monitoring;
  13. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah dan penyusunan LAKIP Perangkat Daerah;
  14. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbnagan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Pembinaan  Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Pembinaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan kelembagaan desa, pembinaan  adat  dan sosial budaya masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Pembinaan Adat dan Sosial Budaya mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan pemberdayaan   kelembagaan desa, pembinaan adat dan sosial budaya masyakarat, yang meliputi :

  1. Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan tahunan di bidang pemberdayaan kelembagaan desa, pembinaan adat  dan sosial budaya masyarakat;
  2. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan kelembagaan desa, Pembinaan adat dan sosial budaya masyarakat;
  3. Fasilitasi dan penyelenggaraan program masyarakat Bangun Mandar Sulawesi Barat;
  4. Fasilitasi dan penyelenggaraan program Generasi Sehat Cerdas (GSC);
  5. Fasilitasi dan penyelenggaraan program Kelompok Kerja nasional (Pokjanal) Posyandu;
  6. Fasilitasi dan Penyelenggaraan Program Pengelolaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas);
  7. Pelaksanaan kebijakan program pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat;
  8. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan supervise pemberdayaan lembaga;
  9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
  10. Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di Bidang pemberdayaan kelembagaan desa, pembinaan adat  dan sosial budaya masyarakat;
  11. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  12. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai Bidang tugasnya;
  13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai Bidang tugasnya.

 

Pasal 421

  • Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Pembinaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari:
    1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
    2. Seksi Pembinaan, Pengembangan Lembaga Adat dan Desa Adat;
    3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat.
  • Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

Pasal 422

  • Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan Desa, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanankan kegiatan di bidang Kelembagaan Desa, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat yang meliputi :
  1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan di bidang kelembagaan desa;
  2. Penyusunan pedoman pembinaan dan fasilitasi kelembagaan desa;
  3. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa;
  4. Penyusunan standarisasi pembentukan dan pengembangan lembaga desa;
  5. Penyusunan Pembinaan dan fasilitasi Pokjanal Posyandu;
  6. Fasilitasi dan penyelenggaraan Program Masyarakat Bangun Mandar Sulawesi Barat;
  7. Faslitasi dan penyelenggaraan Program generasi Sehata Cerdas (GSC);
  8. Pelaksanaan penguatan kelembagaan desa;
  9. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan lembaga desa;
  10. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

 

Pasal 423

  • Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan Lembaga Adat dan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun, dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pembinaan, Pengembangan Lembaga Adat dan Desa Adat.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan Lembaga Adat dan Desa Adat mempunyai fungsi:
  1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan lembaga adat dan desa adat;
  2. Menyusun pedoman Pembinaan dan fasilitasi lembaga adat dan desa adat;
  3. Pengkoordinasian dan fasilitasi Pembentukan lembaga adat dan desa adat;
  4. Pelaksanaan Pembinaan lembaga adat dan desa adat;
  5. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja Pembinaan dan pengembangan lembaga adat dan desa adat;
  6. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga adat dan desa adat;
  7. Pelaksanaan kegiatan di bidang lembaga data dan desa adat;
  8. Pelaksanaan sosialisasi pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga adat dan desa adat;
  9. Melakukan koordinasi dan fasilitasi, Pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pembinaan dan pengembangan lembaga adat dan desa adat;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pemberdayaan kelembagaan desa, Pembinaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya..

 

Pasal 424

  • Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pembinaan, Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi, meliputi;
  1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan penyelenggaraan di bidang Pembinaan, Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat;
  2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan program Pembinaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat;
  3. Pelaksanaan koordinasi skala kabupaten;
  4. Penyusunan, Pembinaan dan Fasilitasi Perpustakaan Desa;
  5. Fasilitasi dan Pembinaan serta pengembangan kawasan;
  6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pembinaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat;
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pengkoordinasian dan fasilitasi Pengelolaan air bersih/air minum dan sanitasi pedesaan berbasis masyarkat;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dan Partisipasi Masyarakat

 

Pasal 425

  • Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi dan partisipasi masyarakat.
  • Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi dan partisipasi masyarakat, meliputi :
    1. Penyelarasan kebijakan nasional dan propinsi dengan kebijakan skala kabupaten tentang pemberdayaan ekonomi, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
    2. Penyusunan dan penetapan kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
    3. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi dan partisipasi masyarakat;
    4. Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi dan partisipasi masyarakat;
    5. Pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi;
    6. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan usaha ekonomi keluarga, dan kelompok masyarakat;
    7. Pengkoordinasian dan fasilitas pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
    8. Pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
    9. Pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
    10. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
    11. Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing.
    12. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai Bidang tugasnya;
    13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai Bidang tugasnya.

 

Pasal 426

  • Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari:
  1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
  2. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat;
  3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
  • Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

Pasal 427

  • Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang usaha ekonomi masyarakat, meliputi :
  1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan di bidang usaha ekonomi masyarakat;
  2. Menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  3. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan;
  4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan pasar desa;
  5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Pasal 428

  • Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan, pengembangan dan partisipasi masyarakat.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi:
  1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan partisifasi masyarakat;
  2. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat;
  3. Pelaksanaan pelatihan partisapasi masyarakat;
  4. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
  5. Pelaksanaan pengembangan manajemen partisifatif masyarakat;
  6. Pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan;
  7. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, pembinaan dan pengembangan dan partisipasi masyarakat;
  9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai Bidang tugasnya;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Pasal 429

  • Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang Pengembangan  sumber daya alam dan teknologi tepat guna, meliputi :
  1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
  2. Penyusun pedoman dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
  4. Melakukan kajian, identifikasi, pendayagunaan pengembangan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
  5. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pendayagunaan pemanfaatan sumberdaya alam dan pemasyarakatan teknologi tepat guna;
  6. Memfasiltasi pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG);
  7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dan teknolgi tepat guna;
  8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugasnya
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai Bidang tugasnya;

 

Paragraf 5

Bidang Pemerintahan Desa

 

Pasal 430

  • Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan desa.
  • Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan desa, meliputi :
  1. Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan serta kebijakan  di  bidang  penataan  desa, penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  desa,  pengelolaan keuangan  dan  aset  desa serta perencanaan pembangunan dan evaluasi perkembangan desa;
  2. Pelaksanaan kebijakan  di  bidang  penataan  desa, penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  desa,  pengelolaan keuangan  dan  aset  desa,  serta perencanaan pembangunan dan evaluasi perkembangan desa;
  3. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan umum di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan  dan  aset  desa,  serta perencanaan pembangunan dan evaluasi perkembangan desa;
  4. pelaksanaan koordinasi, pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  di  bidang penataan  desa,  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan desa,  pengelolaan keuangan dan aset desa, serta  perencanaan pembangunan dan evaluasi  perkembangan desa;
  5. pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan BPD di  di  bidang penataan  desa,  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan desa,  pengelolaan keuangan dan aset desa, serta  perencanaan pembangunan dan evaluasi  perkembangan desa;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanan tugas dan memberi masukan dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 431

  • Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari:
  1. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
  2. Seksi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;
  3. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Perkembangan Desa.
  • Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

Pasal 432

  • Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang penataan dan adminstrasi desa, meliputi :
  1. Penyiapan perumusan  kebijakan  di  bidang  Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
  3. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
  4. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
  5. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan dusun dan desa;
  6. Fasilitasi dan pembinaan penataan administrasi pemerintahan desa;
  7. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  8. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan, penetapan dan pelantikan dan pemberhentian kepala desa;
  9. Fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  10. Fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian BPD;
  11. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa dan BPD;
  12. Pembinaan pelaksanaan penyusunan produk hukum desa;
  13. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan LPPD dan LKPJ pemerintahan desa;
  14. Fasilitasi pelaksanaan penegasan batas desa;
  15. Pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah desa dan BPD;
  16. Penyusunan laporan hasil pelaksanan tugas dan memberi masukan dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

 

Pasal 433

  • Kepala Seksi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan bidang keuangan dan aset pemerintahan desa yang meliputi :
  1. Penyiapan perumusan  kebijakan  di  bidang  pengelolaan keuangan dan penataan aset desa;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan penataan aset desa;
  3. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penataan aset desa;
  4. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penataan aset desa;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Pasal 434

  • Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Perkembangan Desa.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Perkembangan Desa yang meliputi :
  1. Penyiapan perumusan  dan  penyerasian  kebijakan  di  bidang perencanaan pembangunan dan evaluasi perkembangan desa;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan evaluasi perkembangan desa;
  3. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan dan evaluasi perkembangan desa;
  4. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan evaluasi perkembangan desa;
  5. Pelaksanaan lomba desa.
  6. Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa (PIN Desa).
  7. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan data profil desa.
  8. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.