Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (klik disini)

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  3. BidangPenataan dan Penaatan PPLH, terdiri dari:
    1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
    2. Seksi pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan;
    3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
  4. Bidang kebersihan dan PengelolaanSampah dan RTH, Limbah B3, dan peningkatan kapasitas LH, terdiri dari;
    1. Seksi Pengelolaan Sampah dan RTH;
    2. Seksi Limbah B3;
    3. Seksi Peningkatan Kapasitas LH.
  5. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:
    1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
    2. Seksi Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
    3. Seksi Kehutanan.
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas

 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing dan membina dan memberdayakan unsur manajemen Organisasi Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan, yang meliputi:

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Kehutanan;
  2. Pelaksanaan Perencanaan, Pengawasan, Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
  3. Pengkoordinasian kegiatan instansi terkait dalam hal Pengendalian Dampak Lingkungan;
  4. Penegakan Hukum Lingkungan secara administratif, Perdata dan Pidana terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan mengembangkan skema Insentif – Desentif dan pelaksanaan perjanjian di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
  5. Pelaksanaan Pelayanan Lingkungan Hidup dan mengacu pada Standar Pelayan Minimal (SPM) di Bidang Lingkungan Hidup;
  6. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan yang meliputi penerapan AMDAL, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Laboratorium Lingkungan;
  7. Pengkoordinasian dan Pengawasan dalam rangka Konservasi Sumber Daya Alam dan Hutan;
  8. Pelaksanaan Pengendalian Tata Ruang Pengkoordinasian dan Peningkatan Keterpaduan dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
  9. Pelaksanaan Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebersihan serta Kehutanan;
  10. Pelaksanaan dan Tugas yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan, sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi unsur manajemen organisasi perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan, khususnya urusan dalam, meliputi:

  1. Menyusun bahan RKA, DPA dan dokumen perencanaan perumusan renstra, program kerja tahunan, program kerja jangka menenngah dan program kerja jangka panjang serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan, kewenangan Lingkungan Hidup;
  2. Melaksanakan, mengorganisir, memantau dan mengendalikan kebijakan yang meliputi bidang umum dan bidang adminstrasi kepegawaian, penatausahaan keuangan, pelayanan tehnis bidang program;
  3. Menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara berkala dan periodik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada atasan;
  4. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program kerja jangka menengah, dan program kerja jangka panjang dengan kewenangan Bidang Lingkungan Hidup;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas Lingkuhan Hidup dan Kebersihan, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Sub Bagian sebagaimana masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  mempunyai tugas pokok membantu sekretaris didalam menyiapkan menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan rumah tangga dan kepegawaian;

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

  1. Menyusun rencana dan program Kerja umum dan kepegawaian;
  2. Pengelolaan dan pengumpulan data di Bagian umum dan kepegawaian;
  3. Pelayanan penatausahaan surat menyurat, kegiatan pengadaan dan kebutuhan barang, perlengkapan dan tugas umum lainnya;
  4. Pembinaan dan penatausahaan kepegawaian;
  5. Adminstrasi kepegawaian, kersipan dan protocol dan perjalanan dinas;
  6. Peaksanaan urusan rumah tangga;
  7. Penyiapan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik tingkat kabupaten dan provinsi;
  8. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris didalam menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelolaserta melaksanakan urusan dalam organisasi, khususnya Penatausahaan Program, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok  Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

  1. Pengumpulan bahan penyusunan rencana program kerja perangakat daerah;
  2. Penyusunan program kegiatan perangkat daerah;
  3. Pengumpulan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perencanaan;
  4. Penyusunan rencana kerja (Renja), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan rencana Strategis SKPD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU_APBD), RKA, DPA, Penetapan Kinerja, LAKIP, dan LPPD;
  5. Penyusunan bahan pelaporan kegiatan pembangunan Daerah;
  6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran perangkat daerah;
  7. Pelaksanaan pemantauan, evauasi dan analisis pelaporan tentang anggaran;
  8. Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
  9. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran;
  10. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas;
  11. Penyusunan Laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  12. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan dan Penataan PPLH

Bidang Penataan dan Penataan PPLH dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Penataan dan Penaatan PPLH.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan dibidang Penataan dan Penaatan PPLH yang meliputi:

  1. Investasi data dan informasi sumber daya alam;
  2. Penyusunan dokumen RPPLH;
  3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  4. Pemantauandan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  6. Koordinasipenyusunan tata ruang yang berbasis dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  7. Penyusunaninstrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  9. PenyusunanNSDA dan LH;
  10. PenyusunanStatus Lingkungan Hidup Daerah;
  11. PenyusunanIndeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  13. PenyusunanKajian Lingkungan Hidup Strategis Kab/Kota;
  14. PengesahanKajian Lingkungan Hidup Strategis;
  15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  16. Fasilitasipembinaan penyelenggaraan KLHS;
  17. Pemantauandan evaluasi KLHS;
  18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
  19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
  20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai,tim pakar dan konsultan);
  21. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian  pengaduan masyarakat;
  22. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  23. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
  24. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  25. Sosialisasitata cara pengaduan;
  26. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;
  27. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  28. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  29. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  30. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas LingkunganHidup Daerah;
  31. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
  32. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
  33. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkunga hidup;
  34. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;dan
  35. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
  36. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan dan Penataan PPLH, terdiri dari:

  1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

Seksi  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan dan mengelola serta melaksanakan dan melakukan kegiatan dalam Bidang Perencanaan dan Kajian dampak lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

  1. Inventarisasidata dan informasi sumberdaya alam;
  2. Penyusunan dokumen RPPLH;
  3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB &PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  9. Penyusunan NSDA dan LH;
  10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
  14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
  17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
  18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH)
  19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
  20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
  21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan memfasilitasi, mengelola serta memberi pelayanan terhadap Pengaduan dan Penyelesaian sengketa lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas poko, Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan
  7. Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
  8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan memfasilitasi, mengelola serta memberi pelayanan terhadap penegakan hukum lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  3. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  4. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
  5. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
  6. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hokum;
  7. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dna pengelolaan lingkungan Hidup
  8. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, dan
  9. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampahdan RTH,

Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas LH

 

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dan RTH, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas LH  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dan RTH, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas LH mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas LH yang meliputi:

  1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
  2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap urun waktu empat tahun;
  3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  4. Pembinaan pembetasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
  7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten kota;
  10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
  12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  13. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  16. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  17. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkatan sampah dan pemrosesan akhir sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan Usaha);
  22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan Usaha);
  23. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  24. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  25. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  26. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  27. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  28. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  29. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  30. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
  31. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
  32. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  33. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  34. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  35. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
  36. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  37. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  38. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  39. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  40. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  41. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  42. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  43. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  44. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  45. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  46. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  47. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
  48. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  49. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
  50. Pengembangan jenis penghargaan LH;
  51. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
  52. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
  53. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
  54. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional
  55. Menyiapkan perum usan kebijakan umum dan juknis taman dan jalur hijau serta tata keindahan kota, pembibitan dan pengembangan tanaman
  56. Penyiapan bahan penyusunan rencana program pembangunan dan pemeliharaan bidang pertamanan dan ruang terbuka hijau serta tata kota
  57. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pembangunan dan pemeliharaan taman, jalur hijau serta penataan keindahan
  58. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pembibitan pengadaan tanaman hias dan pohon pelindung yang siap ditanam
  59. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dan RTH, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas LH, terdiri dari:

  1. Seksi Pengelolaan Sampah dan RTH;
  2. Seksi Limbah B3;
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas LH.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan RTH mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan memfasilitasi, mengelola serta memberi pelayanan terhadap Pengelolaan Sampah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan RTH mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
  2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
  5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
  7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
  10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
  12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  13. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  16. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  17. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
  22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
  23. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja dalam penataan taman dan keindahan kota
  24. Penyiapan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan perawatan sarana/prasarana tata keindahan (Dekorasi kota)
  25. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pelaksanaan pertamanan dan tata keindahan kota
  26. Melaksanakan penyusunan penyusunan rencana kerja pengembangan pengelolaan penghijauan kota
  27. Melaksanakan pembibitan dan pengembangan tanaman hias dan pohon pelindung siap ditanam
  28. Melaksanakan perencanaan program kegiatan pengembangan penanaman penghijauan menuju standar ruang terbuka hijau yang telah ditentukan
  29. Melaksanakan program kegiatan pemeliharaan tanaman hias dan pohon pelindung, jalur hijau kota.
  30. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Limbah B3 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan memfasilitasi, mengelola serta memberi pelayanan terhadap Limbah B3.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Limbah B3 mempunyai fungsi:

  1. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  2. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  3. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  4. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  5. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  6. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  7. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  8. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
  9. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan memfasilitasi, mengelola serta memberi pelayanan terhadap penegakan hukum lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
  5. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  6. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  8. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  9. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  10. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  11. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  12. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  13. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  14. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  15. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  16. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
  17. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  18. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
  19. Pengembangan jenis penghargaan LH;
  20. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
  21. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
  22. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
  23. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
  24. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan

Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan pemeliharaan Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan dibidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan pemeliharaan Lingkungan Hidup dan kehutanan yang meliputi:

  1. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
  3. Penentuan baku mutu lingkungan;
  4. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  5. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
  6. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
  7. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  8. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  9. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  10. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  11. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  12. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  13. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  14. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  15. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
  16. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  17. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  18. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  19. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  20. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  21. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  22. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  23. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  24. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  25. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
  26. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
  27. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan kawasan hutan
  28. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem kawasan hutan
  29. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa konservasi disekitar kawasan hutan
  30. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dan
  31. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah penyangga kawasan hutan
  32. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:

  1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
  2. Seksi Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  3. Seksi Kehutanan.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan memfasilitasi, mengelola serta memberi pelayanan terhadap Pencemaran Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
  3. Penentuan baku mutu lingkungan;
  4. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  5. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  6. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
  7. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  8. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  9. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  10. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
  11. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan memfasilitasi, mengelola serta memberi pelayanan terhadap Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan, Kepala Seksi Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

  1. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  2. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  3. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  4. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
  5. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  6. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  7. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  8. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  9. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  10. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  11. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  12. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  13. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  14. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  15. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
  16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan memfasilitasi, mengelola serta memberi pelayanan terhadap Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Kehutanan mempunyai fungsi:

  1. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan Desa konservasi di sekitar Kawasan Hutan;
  2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengembangan bina cinta alam, desa konservasi serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam pengelolaan kawasan hutan;
  3. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga Kawasan Hutan;
  4. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan daerah penyangga kawasan hutan;
  5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan daerah penyangga kawasan hutan;
  6. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan;
  7. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan; dan
  8. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.