Struktur organisasi Dinas Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (klik disini)

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Bidang Koperasi dan UKM;
    1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
    2. Seksi Pembinaan Simpan Pinjam dan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
    3. Seksi Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah.
  4. Bidang Perindustrian;
    1. Seksi Pembinaan Usaha Dan Penerapan Teknologi  Industri Kecil Menengah;
    2. Seksi Pengembangan Industri Agro dan Aneka Industri;
    3. Seksi Informasi dan Pemasaran Hasil Produksi.
  5. Bidang Perdagangan;
    1. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan;
    2. Seksi Metrologi Legal Dan Perlindungan Konsumen;
    3. Seksi Monitoring BAPOKSTRA (Bahan Pokok Dan Barang Strategis).
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi

 

Kepala Dinas

 

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala daerah menyelenggarakan kewenangan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, yang meliputi:

  1. Perumusan renstra, program keija tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk tekhnis pelaksanaan kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
  2. Pengorganisasian renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah, pelaksanaan kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
  3. Pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang koperasi, usaha kccil menengah, perindustrian dan perdagangan;
  4. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan renstra, program kerja tahun an, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
  5. Evaluasi pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang koperasi, usaha kccil menengah, perindustrian dan perdagangan;
  6. Pelaporan hasil pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
  7. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pe- laksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
  8. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan daerah.

 

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi, pelaksanaan kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi dan pengelolaan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, sekretaris mempunyai fungsi membantu menkoordinir dan atau memfasilitasi unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan khususnya urusan dalam, meliputi:

  1. Bahan penyusunan RKA, DPA, dan dokumen perencanaan perumus an renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk tekhnis pelaksanaan kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
  2. Pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian kebijakan yang meliputi : bidang umum dan administrasi kepegawaian, penatausahaan keuangan, pelayanan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  3. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara berkala dan periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada atasan;
  4. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;.

 

Sekretariat Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok Membantu Sekretaris Menyiapkan, Menghimpun dan Mengelolah serta Melaksanakan Urusan dalam Organisasi khususnya Penatausahaan Perencanaan, Penatausahaan Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai fungsi Membantu Sekretaris Melaksanakan Tatalaksana Urusan Perencanaan, Penatausahaan Keuangan, Evaluasi dan  Pelaporan, meliputi:

  1. Pengkoordinasian Pelakasanaan Perencanaan Program dan Kegiatan di Lingkup Dinas.
  2. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Anggaran Dinas.
  3. Penyusunan Rencana Kerja, Renstra SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD, Tapkin, Lakip dan LPPD.
  4. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan.
  5. Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Perihal Pembayaran Anggaran.
  6. Pelaksanaan Pembukuan dan Urusan Kas.
  7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Lingkup Dinas.
  8. Pelaksanaan Pemantauan, Pengumpulan, Pengolahan, Pengkajian, Evaluasi dan Analisis Pelaporan tentang Anggaran.
  9. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Saran Pertimbangan Kepada Atasan.
  10. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai Bidang Tugasnya.

 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan tatalaksana urusan rumah tangga dan kepegawaian, meliputi :

  1. Penatausahaan surat menyurat, kegiatan pengadaan dan kebutuhan barang, perlengkapan dan tugas umum lainnya;
  2. Administrasi kepegawaian, kearsipan dan protokol, perjalanan dinas;
  3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Koperasi dan UKM

Bidang Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan dibidang koperasi dan UKM.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi membantu mengkoordinir atau memfasilitasi kegiatan di bidang koperasi dan UKM, meliputi :

  1. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM;
  2. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi;
  3. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperasi dan UKM;
  4. Pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan koperasi dan UKM;
  5. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan koperasi di bidang kelembagaan produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia;
  6. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan koperasi dan UKM;
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Bidang Koperasi dan UKM, terdiri dari:

  1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
  2. Seksi Pembinaan Simpan Pinjam dan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  3. Seksi Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan dibidang pembinaan kelembagaan dan usaha Koperasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan usaha, meliputi :

  1. Pengumpulan dan mengelolah data dan pengklasifikasian, peng-analisaan serta mengevaluasi data teknis usaha koperasi;
  2. Pelaksanaan program pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi, dan pengarahan koperasi dalam mengembangkan usahanya melalui proses produksi dan kemitraan;
  3. Pembinaan administrasi organisasi dan usaha dalam bentuk bim-bingan, konsultasi dan pelatihan kepada pengelola koperasi;
  4. Peningkatan pembinaan, pembentukan dan pembubaran koperasi serta pelaksanaan rapat anggota tahunan;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

Kepala Seksi Pembinaan Simpan Pinjam dan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan simpan pinjam permodalan dan jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pembinaan Simpan Pinjam dan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan simpan pinjam permodalan dan jasa keuangan, meliputi:

  1. Pelaksanaan pemeriksaan, analisa laporan keuangan dan administrasi keuangan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
  2. Pelaksanaan penilaian, pelatihan dan bimbingan simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
  3. Pemberian dorongan dan arahan kepada koperasi untuk meningkatkan usahanya melalui fasilitas permodalan dari Bank, BUMN atau lembaga lainnya;
  4. Pemberian dorongan dan arahan kepada UKM untuk meningkatkan usaha melalui fasilitas permodalan dari Bank, BUMD atau lembaga lainnya
  5. Pensosialisasian kebijakan pemerintah kepada koperasi dan UKM di bidang permodalan;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Kepala Seksi Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan dibidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah, meliputi :

  1. Pemberdayaan Pengusaha kecil dan menengah baik dibidang industri, pertanian, perdagangan dan jasa;
  2. Inventarisasi/mendata potensi dan usaha yang akan dikelola UKM;
  3. Pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan UKM;
  4. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan kepada UKM dibidang pembinaan lembaga keuangan mikro dan kelompok usaha
  5. Pembinaan, pengkoordinasian dan pengawasan UKM yang sudah dan akan mendapat fasilitas dan pembiayaan;
  6. Pembinaan dan pemberian dukungan potensi usaha UKM dan bahan baku lokal sebagai salah satu usaha dan produk unggulan;
  7. Peningkatan akses dan daya saing produk UKM;
  8. Pengidentifikasian dan pemberian fasilitas kemitraan antar usaha kecil dan menengah, antar UKM dengan Koperasi, BUMN, BUMD dan pengusaha lainnya;
  9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di Bidang Perindustrian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang perindustrian, meliputi :

  1. Pelaksanaan penyiapan penyusunan, perencanaan, penyebaran dan pembangunan industri di wilayah Kabupaten/kota;
  2. Pelaksanaan penyiapan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri di wilayah kabupaten/kota;
  3. Pelaksanaan penyiapan pembangunan sumber daya manusia industri di wilayah kabupaten/kota;
  4. Pelaksanaan penyiapan penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri di wilayah kabupaten/kota;
  5. Pelaksanaan penyiapan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri di wilayah kabupaten/kota;
  6. Pelaksanaan penyiapan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota;
  7. Pelaksanaan penyiapan pengawasan standar produk industri di wilayah kabupaten/kota;
  8. Pelaksanaan penyiapan pengelolaan sistem informasi industri;
  9. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah di wilayah kabupaten/kota;
  10. Pelaksanaan penyiapan penanaman modal dan penyiapan pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota;
  11. Pelaksanaan fasilitasi penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah serta penyiapan pengawasan dan pengendalian usaha industri di wilayah kabupaten/kota;
  12. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Saran Pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Bidang Perindustrian, terdiri dari:

  1. Seksi Pembinaan Usaha Dan Penerapan Teknologi  Industri Kecil Menengah;
  2. Seksi Pengembangan Industri Agro dan Aneka Industri;
  3. Seksi Informasi dan Pemasaran Hasil Produksi.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pembinaan Usaha Dan Penerapan Teknologi  Industri Kecil Menengah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pembinaan Usaha dan Penerapan  Teknologi  Industri Kecil Menengah;

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembinaan Usaha Dan Penerapan Teknologi  Industri Kecil Menengah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di Bidang Pembinaan Usaha dan Pengembangan Industri, meliputi :

  1. Pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan, peningkatan penguasaan, pengoptimalan pemanfaatan dan penerapan teknologi  industri kecil dan menengah;
  2. Pelaksanaan penyiapan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri kecil dan menengah;
  3. Penyelenggaran bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan keterampilan serta kemampuan pelaku usaha industri kecil dan menengah;
  4. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar produk industri yang akan dikembangkan;
  5. Fasilitasi penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah serta penyiapan pengawasan dan pengendalian usaha industri
  6. Pembinaan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah/swasta, lembaga asosiasi dunia usaha dalam rangka kegiatan pembinaan dan penerapan teknologi di bidang industri;
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Kepala Seksi Pengembangan Industri Agro dan Aneka Industri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pengembangan Industri Agro dan Aneka Industri.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan Industri Agro dan Aneka Industri mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan industri agro dan aneka industri;
  2. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri agro dan aneka industri;
  3. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri agro dan aneka industri melalui pola kemitraan usaha;
  4. Melaksanakan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha industri agro dan aneka industri;
  5. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri agro dan aneka industri;
  6. Sosialisasi hasil pengembangan industri agro dan aneka industri;
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Kepala Seksi Informasi dan Pemasaran Hasil Produksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Informasi dan Pemasaran Hasil Produksi mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dibidang informasi dan pemasaran hasil produksi, meliputi :

  1. Pelaksanaan penyiapan pengelolaan sistem informasi industri;
  2. Fasilitasi promosi dan pemasaran hasil-hasil produksi untuk pengembangan usaha perindustrian;
  3. Pelaksanaan penyebaran informasi usaha khususnya informasi pasar kepada pelaku usaha baik aspek harga maupun non harga, komoditi bahan pokok dan komoditi potensial hasil produk lokal;
  4. Pelaksanaan pengadaan pembinaan kepada pelaku usaha khususnya dalam distribusi barang dan jasa dalam mengamankan kelancaran arus barang dan jasa di kabupaten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
  5. Pemberian bimbingan promosi barang dan jasa kepada para pelaku usaha industri;
  6. Penyajian data pemantauan serta menyusun laporan dalam rangka mcnciptakan iklim usaha industri;
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perdagangan

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang perdagangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang Perdagangan, meliputi :

  1. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan program perdagangan barang dan jasa, pengembangan sarana dan memantau persediaan dan distribusi barang dan jasa, standardisasi, pemantauan harga, peningkatan pembinaan dunia usaha, memantau penyediaan sarana, prasarana, usaha, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan dan penyaluran barang dan jasa;
  2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data bahan perumusan program perdagangan barang danjasa, pengembangan sarana dan memantau persediaan dan distribusi barang dan jasa, standarisasi dan metrologi, pemantauan harga, peningkatan pembinaan dunia usaha, memantau penyediaan sarana, prasarana, usaha, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan dan penyaluran barang dan jasa;
  3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan perdagangan barang danjasa, pengembangan sarana dan memantau persediaan dan distribusi barang dan jasa, standarisasi dan metrologi dan perlindungan konsumen, pemantauan harga, peningkatan pembinaan dunia usaha, memantau penyediaan sarana, prasarana, usaha, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang usaha perdagangan dan penyaluran barang dan jasa;
  4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga lainnya terkait program perdagangan barang dan jasa, pengembangan sarana dan memantau persediaan dan distribusi barang dan jasa, standarisasi, pemantauan harga, peningkatan pembinaan dunia usaha;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Bidang Perdagangan, terdiri dari:

  1. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan;
  2. Seksi Metrologi Legal Dan Perlindungan Konsumen;
  3. Seksi Monitoring BAPOKSTRA (Bahan Pokok Dan Barang Strategis).

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dibidang Pembinaan Dan Pengembangan Sarana Perdagangan, meliputi :

  1. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar dan toko modern dan atau gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
  2. Melaksanakan pengolahan dan analisis data usaha dan sarana perdagangan;
  3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
  4. Melaksanakan koordinasi pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi hasil penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan perijinan usaha di bidang perdagangan;
  5. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
  6. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
  7. Pemberian informasi kepada dunia usaha mengenai peluang pasar di luar negeri tentang komoditi ekspor tertentu;
  8. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

 

Kepala Seksi Metrologi Legal Dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang metrologi legal dan perlindungan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Metrologi Legal Dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dibidang Metrologi Legal Dan Perlindungan Konsumen, meliputi :

  1. Pemberian bimbingan di bidang kemetrologian yang meliputi usulan rencana dan program pemeriksaan dan pengujian standar alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta sarana lainnya;
  2. Fasilitasi dan pembinaan  serta pengendalian Sumber Daya Manusia (SDM) metrologi legal;
  3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
  4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian  standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah;
  5. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) , Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT), Standar Nasional Indonesia (SNI)  dan Satuan Internasional (SI);
  6. Pembinaan operasional reparatir  Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP);
  7. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal;
  8. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
  9. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
  10. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
  11. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait  dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
  12. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
  13. Menyiapkan bahan untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK);
  14. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Kepala Seksi Monitoring BAPOKSTRA (Bahan Pokok Dan Barang Strategis) mempunyai tugas pokok membantu membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang bahankebutuhan pokok dan barang penting.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Monitoring BAPOKSTRA (Bahan Pokok Dan Barang Strategis) mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dibidang Monitoring Bapokstra (Bahan Pokok Dan Barang Strategis), meliputi :

  1. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan di bidang bahan kebutuhan pokok dan barang penting;
  2. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bahan kebutuhan pokok dan barang penting;
  4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang bahan
    kebutuhan pokok dan barang penting;
  5. Menyiapkan bahan untuk koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
  6. Menyiapkan bahan untuk sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa;
  7. Menyiapkan bahan untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ);
  8. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaanan dan atau petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
  9. Menyiapkan bahan untuk melakukan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum;
  10. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
  11. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.