Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris:
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
    1. Seksi Sarana Prasarana Data Kelautan dan Perikanan;
    2. Seksi Perizinan Usaha-usaha Kelautan dan Perikanan;
    3. Seksi Produksi Penangkapan Ikan.
  4. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
    1. Seksi Pemanfaatan sumber Daya Perikanan;
    2. Seksi budidaya dan Konservas;i
    3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
  5. Bidang pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, terdiri dari :
    1. Seksi Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
    2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
    3. Seksi Pengendalian dan Karantina.
  6. Bidang Bina Usaha Kelembagaan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan;
    2. Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
    3. Seksi Kelembagaan dan Teknologi.
  7. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD);
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Kepala Dinas

 

Dinas Kelautan dan Perikanan di pimpin oleh seorang kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala daerah menyelenggarakan kewenangan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok , Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang kelautan, perikanan dan peternakan, yang meliputi:

  1. Perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk tekhnis pelaksanaan kewenangan bidang kelautan, perikanan;
  2. Pengorganisasian renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang kelautan dan perikanan;
  3. Pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang kelautan dan perikanan;
  4. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang kelautan dan perikanan;
  5. Evaluasi pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang kelautan dan perikanan;
  6. Pelaporan hasil pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang kelautan dan perikanan;
  7. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang kelautan dan perikanan;
  8. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan daerah.

 

Sekretariat

 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan bidang kelautan dan perikanan yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang kelautan dan perikanan khususnya urusan dalam, meliputi:

  1. Bahan penyusunan RKA, DPA, dan dokumen perencanaan perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk tekhnis pelaksanaan kewenangan bidang kelautan dan perikanan;
  2. Pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian kebijakan yang meliputi : bidang umum dan administrasi kepegawaian, penatausahaan keuangan, pelayanan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  3. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara berkala dan periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada atasan;
  4. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

 

Sekretariat dinas kelautan dan perikanan, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan tatalaksana urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, meliputi:

  1. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di lingkup dinas;
  2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup dinas;
  3. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Renstra SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD, penetapan kinerja, LAKIP, LPPD;
  4. Pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data bahan evaluasi dan pelaporan;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok , Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan tatalaksana urusan rumah tangga dan kepegawaian, meliputi:

  1. Pelaksanaan surat mengamat kegiatan pengadaan dan kebutuhan barang perlengkapan dan tugas umum lainnya;
  2. Administrasi kepegawaian, kearsipan dan protokol, perjalanan dinas;
  3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Sub Bagian Keuangan dimaksud pada Pasal 124 huruf c mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi:

  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran Dinas;
  2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang anggaran;
  3. Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
  4. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran;
  5. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang perikanan tangkap.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang perikanan tangkap pengolahan dan pemasaran, meliputi:

  1. Pelaksanaan bimbingan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan;
  2. Pemanfaatan prasarana kelautan perikanan secara optimal;
  3. Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana penangkapan;
  4. Pelaksanaan teknologi penangkapan ikan laut dan air tawar;
  5. Penginventarisasian, pembinaan, pengembangan sarana prasarana kelautan perikanan;
  6. Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan sumberdaya kelautan;
  7. pengkoordinasian dan pelaksanaan data potensi dan produksi perikanan tangkap, sumberdaya kelautan;
  8. Pelaksanaan, pelayanan pemberian perizinan dibidang perikanan tangkap;
  9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:

  1. Seksi Sarana Prasarana Kelautan Perikanan;
  2. Seksi Perizinan Usaha-usaha Kelautan dan Perikanan;
  3. Seksi Produksi Penangkapan Ikan.

Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Sarana Prasarana Data Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang sarana prasarana dan data kelautan dan perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Sarana Prasarana Kelautan Perikanan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang sarana prasarana kelautan perikanan, meliputi:

  1. Penginventarisasian pengidentifikasian sarana prasarana kelautan dan perikanan;
  2. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan tekhnis penagkapan;
  3. Pengujian penerapan teknologi anjuran dibidang penangkapan dan kapal ikan;
  4. Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan tata ruang perikanan tangkap;
  5. Penyusunan rancangan pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap serta merumuskan petunjk tekhnis pengelolaanya;
  6. Penyusunan data statistik dibidang kelautan dan perikanan;
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pembinaan saran perkembangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Perizinan usaha-usaha kelautan dan Perikanan  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan perizinan usaha – usaha kelautan dan perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Perizinan usaha-usaha kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran, meliputi:

  1. Pelaksanaan bimbingan pengembangan perizinan usaha-usaha kelautan dan perikanan;
  2. Pelaksanaan pembenahan rekomendasi usaha kelautan dan perikanan;
  3. Pelaksanaan pengoptimalan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
  4. Pelaksanaan peningkatan pengembangan prasarana penagkapan ikan dan budidaya ikan di laut;
  5. Pelaksanaan identifikasi alat tangkap dibidang kelautan dan perikanan;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan buadng tugasnya.

Kepala Seksi Produksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan, dan fasilitasi produksi penangkapan ikan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Produksi Penangkapan Ikan mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Mengumpulkan dan mengolah data pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten;
  3. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi produksi penangkapan ikan;
  4. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi produksi penangkapan ikan
  5. Melaksanakan pengumpulan bahan perumusan untuk tekhnologi;
  6. Melaksanakan penyiapan fasilitasi pengembangan tekhnik dan pola produksi penagkapan ikan;
  7. Melaksanakan pengembangan sentra produksi penangkapan ikan secara terkoordinasi;
  8. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan standarisasi serta pelaksanaan fasilitasi transformasi tkhnologi produksi penangkapan ikan;
  9. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  10. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Perikanan Budidaya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang budidaya perikanan, meliputi:

  1. Pembinaan teknis pelaksanaan budidaya perikanan;
  2. Penginventarisasi, pembinaan dan pengembangan budidaya ikan di air payau dan air tawar;
  3. Pembinaan teknis penyelenggaraan penerapan teknologi dan hama penyakit;
  4. Pelaksanaan Pengaturan, Pengendalian serta mencegah dan memberantas hama dan penyakit pada ikan dan sejenisnya;
  5. Pembinaan pelaksanaan sarana prasarana budidaya;
  6. Pelaksanaan kegiatan pembudidayaan Perikanan
  7. Peningkatan usaha tani, petani ikan;
  8. Penyiapan metode atau teknologi pengembangan perikanan budidaya;
  9. Pelaksanaan inventarisasi dan pembinaan potensi perikanan budidaya;
  10. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Budidaya Perikanan, terdiri dari :

  1. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan;
  2. Seksi Budidaya dan Konservasi;
  3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Seksi  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan, meliputi :

  1. Pelaksanaan pendataan ekosistem sumber daya perikanan;
  2. Pelaksanaan rehabilitasi, ekosistem sember daya perikanan;
  3. Pembinaan dan pengembangan produksi perikanan;
  4. Pelaksanaan pembangunan dan tekhnologi sumber daya perikanan;
  5. Penentuan komoditas unggulan sumber daya perikanan;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Budidaya dan Konservasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang budidaya dan konservasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Budidaya dan Konservasi mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang budidaya dan konservasi, meliputi:

  1. Pelaksanaan inventarisasian, identifikasi, analisis perhitungan dan pemanfaatan serta konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
  2. Pelaksanaan pengawasan, perlindungan konservasi bakau (mangrove), terumbu karang, padang lamun dan biota laut lainnya;
  3. Pelaksanaan pengawasan dan pemberantasan hama penyakit;
  4. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya perikanan dan kelautan;
  5. Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesehatan ikan dan lingkungan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang budidaya dan konservasi, meliputi:

  1. Mengevaluasi pelaksanaan dan mengkoordinasikan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan kewenangan kabupaten;
  2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
  3. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dna perlindungannya;
  4. Mengelolah dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan wabah penyakit ikan;
  5. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja seksi kesehatan ikan dan lingkungan;
  6. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan fasilitasi kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan.

  Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang pengawasan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, meliputi:

  1. Bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
  2. Pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
  3. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bidang pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
  4. Pelaksanaan inventarisasian, identifikasi, serta penanggulangan pencemaran, pengrusakan lingkungan maupun ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan;
  5. Pelaksanaan bimbingan pengawasan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan Perikanan dari penerapan teknologi perikanan, penggunaan alat tangkap, dan bahan lainnya serta penggunaan lahan tata ruang, dan tata guna lahan perikanan yang dapat merusak kelestarian lingkungan sumberdaya Kelautan dan Perikanan melalui pemantauan, monitoring wilayah;
  6. Pengendalian penggunaan dan standarisasi kapal perikanan yang berukuran sampai 10 GT;
  7. Pengembangan dan analisis pemetaan sumber daya non hayati, pesisir, laut dan perairan air tawar;
  8. Pelaksanaan pemetaan wilayah, tata ruang laut dan pesisir;
  9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, terdiri dari:

  1. Seksi Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
  3. Seksi Pengendalian dan Karantina.

Seksi  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan, meliputi:

  1. Menginventarisasian, mengidentifikasian, proyeksi lingkungan peranan laut;
  2. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, bimbingan dan pengendalian, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  3. Pelaksanaan pengendalian dalam penerapan teknologi kelautan dan perikanan, penggunaan alat tangkap yang dilarang serta pemanfaatan tata ruang dan tata guna lahan yang dapat merusak kelestarian lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  4. Pelaksanaan pengendalian usaha perizinan usaha perikanan dan penggunaan standarisasi kapal perikanan sampai 10 GT;
  5. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir, meliputi :

  1. Penginventarisasian pengembangan sumberdaya non hayati;
  2. Pembinaan pemukiman nelayan serta peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
  3. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk tekhnis pemberdayaan, masyarakat pesisir;
  4. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk tekhnis pembinaan masyarakat pesisir;
  5. Penyusunan data nelayan wilayah pesisir;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pengendalian dan Karantina mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Seksi Pengendalian dan Karantina mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir, meliputi:

  1. Petugas memantau pembenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
  2. Pengumpul dan pengolahan data pemantau pembenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
  3. Pengelola fasilitasi, pemantauan lembaga sertifikasi pembenihan ikan;
  4. Petugas pemantau mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan, dan bahan bakunya;
  5. Petugas pemantau PMMT atau HACCP diunit pengolahan hasil perikanan;
  6. Petugas pemantau mutu ekspor hasil perikanan;
  7. Pengumpul dan pengolah data pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;
  8. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pengendalian dan karantina;
  9. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengendalian dan karantina;
  10. Melaksanakan investigasi, identifikasi, pemantauan peramalan eksplosi hama dan penyakit, pencegahan penanggulangan pemberantasan hama dan penyakit, pemantauan dan pengendalian penyakit ikan;
  11. Melaksanakan pemantauan dan peramalan terhadap kemungkinan terjadinya eksplosi organisme pengganggu dan penyakit;
  12. Melaksanakan pengumpul bahan perumusan rencana pencegahan dini dan pemantauan terhadap kemungkinan masuknya hama dan penyakit dari luar;
  13. Melaksanakan pengumpulan bahan perumusan daerah/wilayah dan sumber-sumber serangan hama dan penyakit;
  14. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan membuat laporan perkembangan hama dan penyakit;
  15. Melaksanakan penganalisaan faktor-faktor yang mendorong terjadinya eksplosi organisme pengganggu ikan
  16. Melaksanakan fasilitasi penyidikan hama dan penyakit secara efisien dan efektif melalui laboratorium keliling;
  17. Melaksanakan pengembangan stasiun-stasiun pengamatan hama dan penyakit disetiap sentra komoditas perikanan;
  18. Melaksanakan pengumpulan bahan perumusan untuk secara terkoordinasi sistewm pengendalian penyakit ikan di darat;
  19. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  20. Melaksanakan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  21. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Bidang Bina Usaha Kelembagaan

Bidang Bina Usaha Kelembagaan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bina usaha kelembagaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Bina Usaha Kelembagaan mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Melaksanakan penyusunan program kerja bidang bina usaha kelembagaan;
  2. Melaksanakan pengkajian perencanaan di bidang bina usaha kelembagaan;
  3. Melaksanakan pengkajian pedoman tekhnis dan fasilitasi bina usaha kelembagaan;
  4. Melaksanakan fasilitasi pembinaan, kelembagaan dan permodalan, bimbingan pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan;
  5. Melaksanakan perizinan, pemantauan dan pengawasan, pembinaan pemasaran produksi dan promosi;
  6. Melaksanakan fasilitasi pembinaan tekhnologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
  7. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang bina usaha kelembagaan;
  9. Melaksanakan koordinasi dengan unti krja terkait.

Bidang Bina Usaha Kelembagaan, terdiri dari :

  1. Seksi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  2. Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
  3. Seksi Kelembagaan dan Teknologi.

Seksi ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang prasarana hasil kelautan dan perikanan, meliputi:

  1. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
  2. Pelaksanaan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
  3. Pelaksanaan pemberian rekomendasi usaha kelautan dan perikanan;
  4. Pelaksanaan dan pembinaan kwalitas pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
  5. Pelaksanaan penyuluhan teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
  6. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
  7. Pelaksanaan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan;
  8. Pelaksanaan inventarisasian dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
  9. Peningkatan mutu dan sarana prasarana pengolahan hasil;
  10. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pembinaan saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  11. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, meliputi:

  1. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
  2. Pelaksanaan pembinaan kemitraan usaha kelautan dan perikanan;
  3. Pelaksanaan promosi pemasaran hasil kelautan dan perikanan dan pengumpulan dan penyebaran informasi pasar;
  4. Pelaksanaan dan penyediaan mengelolah pasar ikan hasil kelautan dan perikanan lainnya;
  5. Pelaksanaan pengoptimalan pemnfaatan sarana dan prasarana pemasaran kelautan dan perikanan;
  6. Pelaksanaan peningkatan pengembangan prasarana ikan dan pemantauan harga ikan;
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pembinaan saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Teknologi,  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kelembagaan dan teknologi serta melaksanakan kegiatan dibidang bina usaha kelembagaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Kelembagaan dan Teknologi mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang bina usaha, meliputi:

  1. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kelembagaan dan teknologi hasil kelautan dan perikanan;
  2. Pelaksanaan pengawasan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi;
  3. Pelaksanaan penyuluhan kelembagaan dan teknologi hasil kelautan dan perikanan;
  4. Pelaksanaan pengumpulan data kelembagaan dan teknologi hasil kelautan dan perikanan;
  5. Pelaksanaan pembinaan kemitraan antar kelembagaan kelautan dan perikanan;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pembinaan saran pertimbangan kepada atasan sesuia dengan bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikabn oleh atasan sesuai bidang tugasnya.