Bupati Majene, Fahmi Massiara melakukan audience dengan Kemenpan RB melalui Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur, Drs. Arizal, M.Si, di Jakarta pada Rabu, 19 Maret 2020.

Pertemuan tersebut membicarakan hasil rapat Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Senin, 20 Januari 2020, yang menghasilkan kesepakatan untuk secara bertahap menghapuskan tenaga honorer, karena mengacu pada UU No.5 tahun 2014 tentang ASN, hanya ada dua jenis status kepegawaian yaitu PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja).

Dalam dengar pendapat tersebut, Fahmi Massiara menyampaikan harapan agar kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali, mengingat peran tenaga honorer cukup menopang kinerja pelayanan tupoksi perangkat daerah khususnya di Majene.

“Pemerintah pusat dan daerah idealnya harus mampu membuat regulasi agar dapat dilakukan pengangkatan secara bertahap tenaga honorer ini menjadi PPPK,” harap Fahmi.

“Misalnya dengan upaya identifikasi dan pendataan tenaga honorer yang betul-betul aktif bekerja dan berkontribusi membantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang nantinya diangkat menjadi PPPK,” lanjutnya.

Hasil pertemuan dengan Kemenpan RB tersebut kemungkinan akan disampaikan langsung oleh Fahmi Massiara setibanya di Majene.