Benahi Tata Kota, Pemkab Bentuk Tim Penertiban

Facebook
WhatsApp

Rapat Tata Kota berlangsung alot

Pertambahan penduduk di Kabupaten Majene yang berimbas semakin meluasnya pemukiman dan keharusan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, merupakan faktor utama perubahan wajah kota yang dapat menimbulkan berbagai macam persoalan. Untuk mengantisipasinya, Pemkab Majene menggelar rapat di Ruang Pola Kantor Bupati pada 20 Februari 2019,  membahas penataan kota.

Rapat dari pukul 2.30 sampai hampir pukul 5 sore itu, dipimpin langsung Bupati Fahmi Massiara, dihadiri Kepala-kepala OPD, Kodim 1401, Polres, Kepala-kepala lingkungan se-kecamatan Banggae, dan warga masyarakat yang diperkirakan terdampak langsung atas penataan kota.

Dalam rapat berlangsung alot itu, berbagai masalah seputar tata kota dikemukakan untuk dicarikan solusinya. 3 OPD yang terkait langsung dengan tata kota menjadi pembicara pertama.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK), H. Muh. Fadlin, menyoroti banyaknya rumah toko maupun warung yang menutup selokan untuk akses masuk ke tokonya tanpa menyediakan bak kontrol yang memadai, ukuran bak kontrol yang memadai adalah 1 x 1,5 meter. Fadlin mencontohkan selokan yang tertutup di depan warung padang Takano Juo sampai ke BNI di lingkungan Battayang yang tertutup beton sehingga petugas drainase tidak bisa melakukan pembersihan. 

Sementara H. Mithhar, Kepala Dinas Perhubungan dalam penyampaiannya sehubungan dengan tata kota menyoroti banyaknya bangunan baik permainan maupun tidak permanen termasuk pagar warga serta gerobak jualan yang memenuhi trotoar, bahu jalan, bahkan sampai ke badan jalan, dimana kondisi ini selain berbahaya juga akan mengurangi keindahan pemandangan kota majene.

Pembicara ketiga Kepala Dinas Satpol PP, Mas’ud, S.Sos, M, menyatakan pihaknya selalu siap untuk melakukan penegakan aturan daerah.

Dari perwakilan warga masyarakat, mereka menyoroti berbagai hal seperti Sungai Saleppa yang perlu dibersihkan, pedagang buah atau sayur yang berjualan di mobil dianggap merugikan pedagang yang jualan di dalam pasar, hingga PLN yang memangkas pohon tanpa kordinasi. Masyarakat juga berharap agar satpol PP tidak berlaku kasar dalam melakukan penertiban.

Menanggapi hal tersebut, Fahmi Massiara menyarankan solusi permasalahan yang paling mendesak terlebih dahulu yaitu, pertama, membentuk tim tata kota yang akan melakukan penataan dan penertiban. Kedua, Tim Tata Kota akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pedagang agar tidak berjualan di atas trotoar, bila melanggar, akan ditertibkan dengan bersinergi dengan TNI dan Polri. Ketiga, gerobak yang hanya dipakai berjualan di malam hari, agar siangnya dapat disimpan di tempat yang tidak mengganggu pemandangan. Keempat, merelokasi pedagang ikan di Taman Posasi ke TPI.

Fahmi Massiara juga berharap Kepala-kepala Lingkungan agar melakukan pendekatan persuasif kepada warga yang melanggar untuk lebih tertib aturan sekaligus mensosialisasikan bahwa tim tata kota akan melakukan penataan.

Warga masyarakat menyatakan mendukung upaya Pemkab untuk menata kota agar nyaman untuk semua, sekaligus berharap agar aturan tata kota dapat diterapkan dengan tegas dan tanpa pembeda-bedaan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *