Susunan  organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari:

  1. Kepala
  2. Sekretaris, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Pengembangan Ekonomi, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pengembangan SDA;
    2. Sub Bidang Tenagan Kerja dan Permodalan;
    3. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Rakyat.
  4. Bidang Pengembangan Sosial Budaya, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Dikbud PK;
    2. Sub Bidang Kesehatan Masyarakat;
    3. Sub Bidang Sosporapar.
  5. Bidang Pengembangan Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pekerjaan Umum& Penataan Ruang (PUPR);
    2. Sub Bidang Sub Bidang Pemukiman & Pengembangan Wilayah (Kimbangwil);
    3. Sub Bidang Lingkungan Hudup dan Kehutanan.
  6. Bidang Pemerintahan, Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Makro, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Baru;
    2. Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pengolahan Data;
    3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Makro.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Badan

Badan Perencanaan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, meliputi :

  1. Perumusan Renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan kkewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah;
  2. Pengorganisasian Renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah;
  3. Pelaksanaan Renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah;
  4. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah;
  5. Evaluasi pelaksanaan Renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanan Renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah;
  7. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada jajaran Bappeda tentang pelaksanaan Renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan daerah.

 

Sekretariat

 

Sekretariat sebagaimana dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi pelaporan, pelayanan administrasi dan pengelolaan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan daerah khususnya urusan dalam, meliputi :

  1. Bahan penyusunan RKA, DPA dan dokumen perencanaan perumusan Renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah;
  2. Pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian kebijakan yang meliputi : bidang umum dan administrasi kepegawaian, penatausahaan keuangan, pelayanan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  3. Penyusunan laporan hasil pelaksanan tugas pokok dan fungsi secara berkala dan periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada atasan;
  4. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program  mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Pengumpulan bahan penyusunan rencana program kerja bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Pengumpulan bahan evaluasi pelaksanaan program Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra PD, RKA PD, DPA, Penetapan Kinerja PD, LAKIP PD;
  4. Penyusunan bahan pelaporan kegiatan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Pelayanan penatausahaan surat menyurat, kegiatan pengadaan dan kebutuhan barang, perlengkapan dan tugas umum lainnya;
  2. Pengelolaan urusan kepegawaian;
  3. Administrasi kepegawaian, kearsipan dan protokol serta perjalanan dinas;
  4. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Kepala Sub Bagian Keuangan  mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran Bappeda;
  2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang anggaran;
  3. Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
  4. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran;
  5. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Ekonomi

 

Bidang Pengembangan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan yang menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Koperasi, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan, Kehutanan Perkebunan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta Kelautan Perikanan;
  2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Koperasi & UMKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kehutanan, Kelautan & Perikanan, Pangan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang disusun oleh unit pemerintah daerah (PD) serta kecamatan dalam linkungan kabupaten;
  3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang Koperasi & UMKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kehutanan, Kelautan & Perikanan, Pangan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
  4. Pengkoordinasiaan penyusunan program tahunan bidang pengembangan perekonomian yang usulkan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam program tahunan;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Bidang Pengembangan Ekonomi, terdiri dari:

  1. Sub Bidang Pengembangan SDA;
  2. Sub Bidang Tenagan Kerja dan Permodalan;
  3. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Rakyat.

Sub Bidang sebagaimana dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Pengembangan SDA  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelolahserta melaksanakan kegiatan bidang Pertanian, Pangan dan Kehutanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pengembangan SDA mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Penyusunan rencana dan program pembangunan di bidangPertanian, Pangan dan Kehutanan;
  2. Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana penyusunan program pembangunan bidang Pertanian, Pangan dan Kehutanan;
  3. Pelaksanaan koordinasi rencana program bidang Pertanian, Pangan dan Kehutanan;
  4. Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan rencana program bidang Pertanian, Pangan dan Kehutanan;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Sub Bidang Tenaga Kerja & Permodalan Daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kelautan& Perikanan, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tenaga Kerja & Permodalan Daerah mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kelautan &Perikanan, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
  2. Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana penyusunan program pembangunan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kelautan& Perikanan, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
  3. Pelaksanaan koordinasi rencana program bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kelautan& Perikanan, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
  4. Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan rencana program bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kelautan &Perikanan, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Rakyat mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidangPenanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan rencana dan program pembangunan di bidangPenanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM.
  2. Pelaksanaan koordinasi program perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat
  3. Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana penyusunan program pembangunan di bidangPenanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM
  4. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi permasalahan bidang Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM dan penyusunan bahan kebijakan sebagai langkah-langkah pemecahan
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

 

Bidang Pengembangan Sosial Budaya

 

Bidang Pengembangan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan sosial budaya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengembangan Sosial Budaya mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Pelaksanaan kegiatanaan perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Sosial, Pariwisata, Kebudayaan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk &Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan& Perlindungan Anak, Kepemudaan & Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
  2. Pengkoordinasiaan perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Sosial, Pariwisata, Kebudayaan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Kepemudaan & Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun oleh unit pemerintah daerah (PD) serta kecamatan dalam lingkup kabupaten;
  3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidangPendidikan, Sosial, Pariwisata, Kebudayaan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Kepemudaan & Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
  4. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang Pendidikan, Sosial, Pariwisata, Kebudayaan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Kepemudaan & Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan yang diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam program tahunan;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Bidang Pengembangan Sosial Budaya, terdiri dari:

  1. Sub Bidang Dikbud PK;
  2. Sub Bidang Kesehatan Masyarakat;
  3. Sub Bidang Sosporapar.

Sub Bidang sebagaimana  dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Dikbud PK mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Dikbud PK mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan;
  2. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi rencana program bidang Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan;
  3. Penyusunan bahan pembinaan, kerja sama dan petunjuk serta monitoring penyelenggaraan rencana program bidang Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan;
  4. Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana penyusunan program pembangunan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Sub Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  2. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi rencana program bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk &Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  3. Penyusunan bahan pembinaan, kerja sama dan pentunjuk serta monitoring penyelenggaraan rencana program bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  4. Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana penyusunan program pembangunan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bidang Sosial, Kepemudaan & Olahraga, Pariwisata  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Sosial, Kepemudaan & Olahraga, Pariwisata.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Sosial, Kepemudaan & Olahraga, Pariwisata mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang Sosial, Kepemudaan & Olahraga, Pariwisata;
  2. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi rencana program bidang bidang Sosial, Kepemudaan & Olahraga, Pariwisata;
  3. Penyusunan bahan pembinaan, kerja sama dan pentunjuk serta monitoring penyelenggaraan rencana program bidang Sosial, Kepemudaan & Olahraga, Pariwisata;
  4. Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana penyusunan program pembangunan bidang Sosial, Kepemudaan & Olahraga, Pariwisata;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Bidang Pengembangan Fisik dan Prasarana

 

Bidang Pengembangan Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan fisik dan prasarana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengembangan Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Perencanaan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum& Penataan Ruang, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan;
  2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan yang disusun oleh unit pemerintah daerah (PD) serta kecamatan dalam lingkungan kabupaten
  3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidangPekerjaan Umum & Penataan Ruang, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya
  4. Perkoordinasian penyusunan program tahunan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan yang usulkan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam program tahunan
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Fisik dan Prasarana, terdiri dari:

  1. Sub Bidang Pekerjaan Umum& Penataan Ruang (PUPR);
  2. Sub Bidang Pemukiman & Pengembangan Wilayah (Kimbangwil);
  3. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang PURP  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang PURP mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang;
  2. Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana penyusunan program pembangunan bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan minitoring pelaksanaan dan penyelenggaraan rencana program dan kegiatan bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang;
  4. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  5. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bidang Kimbangwil  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun danmengelolah serta melaksanakan kegiatan di bidang.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Sub Bidang Kimbangwil mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang Penataan Ruang dan Perhubungan;
  2. Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana penyusunan program pembangunan bidang Penataan Ruang dan Perhubungan;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan minitoring pelaksanaan dan penyelenggaraan rencana program dan kegiatan bidang Penataan Ruang dan Perhubungan;
  4. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  5. Pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan megelolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan rencana dan program pembangunan di lingkungan hidup dan Kehutanan;
  2. Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana penyusunan program pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi rencana program bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  4. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Bidang Pemerintahan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Makro

Bidang Pemerintahan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Makrodipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan bidang Perencanaan Pemerintahan & Otonomi Daerah, Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Makro dan Pengolahan Data.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemerintahan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Makro mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Pelaksanaan kegiatanaan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan Pemerintahan & Otonomi Daerah, Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Makro dan Pengolahan Data;
  2. Pengkoordinasiaan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan Pemerintahan & Otonomi Daerah, Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Makro dan Pengolahan Data yang disusun oleh unit pemerintah daerah (PD) serta kecamatan dalam lingkup kabupaten;
  3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang Perencanaan Pemerintahan & Otonomi Daerah, Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Makro dan Pengolahan Data serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
  4. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang Perencanaan Pemerintahan & Otonomi Daerah, Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Makro dan Pengolahan Data yang diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam program tahunan;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Makro, terdiri dari:

  1. Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Baru;
  2. Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pengolahan Data;
  3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Makro.

Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Baru mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan bidang Perencanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Baru mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan otonomi daerah;
  2. Penilaian usulan rencana program/kegiatan, perencanaan makro dan perencanaan pemerintahan;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan;
  4. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan menghimpun dan mengelola serta melaksanakan kegiatan bidang Perencanaan Pemerintahan,  dan Pengolahan Data Makro.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pengolahan Data mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  2. Penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RKPD-P, KUA, KUPA, & TAPKIN Kabupaten Majene;
  3. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  4. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan pembinaan pengolahan data-data daerah;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Makro mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan kegiatan bidang Pengendalian dan Evaluasi Makro.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Makro mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyelenggaraan Koordinasi kegiatan Monitoring dan evaluasi sebagai bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  2. Pengkajian hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah;
  3. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  4. Penyusunan dokumen LKPJ, LKPJ AMJ dan LAKIP Kabupaten Majene;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.