Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

    1. Kepala
    2. Sekretaris, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Perencanaan;
      2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      3. Sub Bagian Keuangan.
    3. Bidang Pendapatan Non PAD dan Pengolahan Data, terdiri dari:
      1. Sub Bidang Pengkajian dan Perundang-Undangan;
      2. Sub Bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporan;
      3. Sub Bidang Pengolahan Data Dan Informasi.
    4. Bidang Pendapatan I, terdiri dari:
      1. Sub Bidang Pajak Restoran;
      2. Sub Bidang Pajak Hotel dan Retribusi Mess PEMDA;
      3. Sub Bidang Pajak Hiburan dan Retribusi Pertokoan.
    5. Bidang Pendapatan II, terdiri dari:
      1. Sub Bidang PBB P2;
      2. Sub Bidang Pajak BPHTB;
      3. Sub Bidang Pajak sarang Burung Walet dan Retribusi Rumah Dinas.
    6. Bidang Pendapatan III, terdiri dari:
      1. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan;
      2. Sub Bidang Pajak Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan;
      3. Sub Bidang Retribusi Pasar.
    7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Kepala Badan

Badan Perencanaan Daerahdipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan bidang penyusunan dan pelaksaanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasd pokok  Kepala Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsure manajemen satuan perangkat daerah bidang pendaapatan daerah yang meliputi :

  1. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah
  2. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerjaa (Renja) pada bidang penerimaan dan pendapatan daerah.
  3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pengelola Pendapatan Daerah.
  4. Pelaksanaan Pendataan,penilaian,penetapan,penagihan dan Pengawasan Pajak dan retribusi daerah.
  5. Penyusunan rencana penerimaan dan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil.
  6. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah.
  7. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensfikasi sumber – sumber pendapatan.
  8. Pelaksanaan Penyelesaiaan keberatan pajak dan retribusi daerah.
  9. Pembinaan,pengendalian benda-benda berharga dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah.
  10. Pembinaan dan Pengendalian sisstem pajak daerah dan retribusi daerah.
  11. Pengelolaan Administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, katatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan.
  12. Penyelenggara Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Jabatan Fungsional.
  13. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi.
  14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan daerah

 

Sekretariat

 

 

Sekretariat  dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kewenagan bidang pendapatan dan penerimaan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah khususnya urusan dalam, meliputi :

  1. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah.
  2. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerjaa (Renja) pada bidang penerimaan dan pendapatan daerah.
  3. Pelaksanaan Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian kebijakan yang meliputi : bidang umum dan administrasi kepegawaian, penatausahaan keuangan, pelayanan teknis.
  4. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan restra, program kerja tahunan, program kerja jangka menengah dan jangka panjang kewenangan bidang pendapatan dan penerimaan.
  5. Palaksaan tugas lain yang diberkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sekertariat Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekertaris.

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu sekertaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan organisasi khususnya pentausaahaan penyusunan Program kerja Satuan kerja.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi membantu sekeratris malaksanakan tatalaksana urusan penyusnan program meliputi:

  1. Penyiapan dokumen dan perumusan dokumen perencanaan Badan Pendapatan terdiri atas dokumen rencana jangka panjang, renstra dan rencana kerja badan.
  2. Penghimpunan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas implementasi rencana jangka panjang, renstra dan rencana kerja SKPD.
  4. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
  5. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja badan;
  6. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program selanjutnya;
  7. Mempelajari data dan informasi dan hasil kegiatan program- program yang telah dianalisa/diolah;
  8. membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan;
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekertaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksankaan urusan organisasi khususnya penatausahaan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokokKepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi membantu sekertaris melaksanakan tatalaksana urusan rumah tangga dan kepegawaian meliputi :

  1. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
  2. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
  3. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan menyelenggarakan rapat-rapat badan;
  4. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
  5. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang- barang badan;
  6. Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
  7. Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian;
  8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Keuangan  mempunyai tugas pokok membantu sekertaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksankaan urusan organisasi khususnya penatausahaan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokokKepala sub bagian keuangan mempunyai fungsi membantu sekertaris melaksanakan Penatausahaan keuangan meliputi :

  1. Penyelenggaraan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara badan
  2. Penelitian surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan bendahara badan
  3. Penyelenggaraan dan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
  4. Penatausahaan atas pelaksanaan anggaran badan
  5. Penyelenggaraan akuntansi atas transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas dinas yang terjadi kedalam buku jurnal dan buku besar
  6. Penyusunan laporan keuangan badan yang terdiri atas : laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan
  7. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bendahara dan pembantu bendahara serta pengelolah keuangan lainnya
  8. Penyelenggaraan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah terkait kinerja badan
  9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan Non PAD dan Pengolahan Data

Bidang Pendapatan Non PAD dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyelenggarakan kewenangan bidang Pendapatan Non PAD dan Pengolahan Data.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Pendapatan Non PAD dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan Penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan, pemberian pelayanan teknis di bidang Pendapatan Non PAD dan Pengolahan Data dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang di arahkan oleh Kepala Badan yang searah dengan kebijakan umum daerah.
  2. Pelaksanaan Perumusan perencanaan program kebijakan teknis dan metode penyelengggaraan dalam upaya pelayanan umum dan teknis dibidang adminstrasi keuangan daerah dengan melaksanakan kegiatan Pendapatan Non PAD dan Pengolahan Data serta pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pendanaan urusan pemerintaah yang menjadi tanggungjawab bersama dan menfasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah
  3. Pengkoordinasian, singkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pendoman standarisasi dan prosedur manajemen pengelolaan keuangan daerah baik antar unsur linkup badan mau pun dengan instansi lain.
  4. Pelaksanaan pengkajian atas perundang-undangan pendukung pemungutan Pajak dan retribusi daerah
  5. Pelaksanaan pengevaluasian atas penerimaan pengelolaan pendapatan asli daerah
  6. Pelaksanaan identifikasi dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang baru yang masih berada dalam lingkup Pajak dan retribusi daerah.
  7. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategi keuangan daerah
  8. Palaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pendapatan Non PAD dan Pengolahan Data terdiri dari:

  1. Sub Bidang Pengkajian dan Perundang-Undangan;
  2. Sub Bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporan;
  3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Non PAD dan Pengolahan Data.

Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Perundang-undangan  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan Non PAD dan Pengolahan Data dalam bidang pengkajian dan perundang-undangan.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan dan memantau pelaksanaanya;
  2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup peraturan perundang-undangan dan pengkajian regulasi pendapatan;
  3. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian atas penerimaan pendapatan dana bagi hasil propinsi, dan lain-lain yang sah;
  4. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di pendapatan daerah;
  5. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Sub Bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporanmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan Non PAD dan Pengolahan Data dalam bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporan.

Dalam menyelenggrakan tugas pokokKepala Sub Bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporan mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang dana bagi hasil Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah
  2. Pelaksanaan kegiatan persiapan data realisasi penerimaan dana bagi hasil Pajak dan bukan Pajak;
  3. pelaksanaan penghitungan pengalokasian dan pendistribusian atas hasil penerimaan dana bagi hasil propinsi;
  4. pelaksanaan penyusunan rencana teknis penerimaan dana bagi hasil propinsi;
  5. Pelaksanaan laporan secara periodik mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah;
  6. Melaksanakan rekonsiliasi atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan pendapatan;
  7. Pelaporan penerimaan dan perkembangan PAD
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan Non PAD dan Pengolahan Data dalam bidang Pengolahan Data dan Informasi.

Dalam menyelenggrakan tugas pokokKepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan pengolahan data dan informasi;
  2. Menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi;
  3. Melakukan perekaman data objek dan subjek Pajak dan retribusi sebagai data base Pajak dan retribusi
  4. Pembuatan data secara periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan retribusi;
  5. Pengembangan dan maintenance aplikasi pendapatan secara periodik.
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan I

Bidang Pendapatan I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyelenggarakan kewenangan bidang Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan serta Retribusi Mess PEMDA dan Retribusi Pertokoan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Bidang Pendapatan I memepunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan Penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan, pemberian pelayanan teknis di bidang Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan serta Retribusi Mess PEMDA dan Retribusi Pertokoan dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang di arahkan oleh Kepala Badan yang searah dengan kebijakan umum daerah.
  2. Pelaksanaan Perumusan perencanaan program kebijakan teknis dan metode penyelengggaraan dalam upaya pelayanan umum dan teknis di bidang adminstrasi keuangan daerah dengan melaksanakan kegiatan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan serta Retribusi Mess PEMDA dan Retribusi Pertokoan. serta pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pendanaan urusan pemerintaah yang menjadi tanggungjawab bersama dan menfasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah
  3. Pengkoordinasian, singkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pendoman standarisasi dan prosedur manajemen pengelolaan keuangan daerah baik antar unsur linkup badan mau pun dengan instansi lain.
  4. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategi keuangan daerah
  5. Palaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Bidang Pendapatan I terdiri dari:

  1. Sub Bidang Pajak Restoran;
  2. Sub Bidang Pajak Hotel dan Retribusi Mess PEMDA;
  3. Sub Bidang Pajak Hiburan dan Retribusi Pertokoan.

Sub Bidang  masing – masing dipimpin oleh seoarang Kepala Sub Bidang yang berada dibawaah daan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan I.

Kepala Sub Bidang Pajak Restoran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan I dalam bidang Pajak Restoran.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Pajak Restoran mempunyai fungsi:

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan Pajak Restoran;
  2. Pembuatan Laporan Potensi dan Target Pajak Restoran;
  3. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek Pajak restoran;
  4. Pelaksanaan penilaian dan penetapan Pajak Restoran
  5. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib Pajak restoran;
  6. Penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip/surat yang berkaitan dengan Pajak restoran;
  7. Pengawasan objek dan subjek Pajak restoran;
  8. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Sub Bidang Pajak Hotel dan Retribusi Mess PEMDA  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan I dalam bidang Pajak Hotel dan Retribusi Mess PEMDA.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Pajak Hotel dan Retribusi Mess PEMDA mempunyai fungsi:

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan bidang Pajak Hotel dan Retribusi Mess PEMDA;
  2. Pembuatan Laporan Potensi dan Target Pajak Hotel dan Retribusi Mess PEMDA;
  3. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Hotel dan Retribusi Mess PEMDA;
  4. Pelaksanaan penilaian dan penetapan Pajak Hotel dan Retribusi Mess PEMDA;
  5. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib Pajak Hotel dan Retribusi Mess PEMDA;
  6. Pengawasan objek dan subjek Pajak Hotel dan Retribusi Mess PEMDA;
  7. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  8. Ketentuan Pasal 628 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 628 berbunyi sebagai berikut:

 

Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan dan Retribusi Pertokoan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan I dalam bidang Pajak Hiburan dan Retribusi Pertokoan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan dan Retribusi Pertokoan mempunyai fungsi:

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan Pajak Hiburan dan Retribusi Pertokoan.
  2. Pembuatan Laporan Potensi dan Target Pajak Hiburan dan Retribusi Pertokoan.
  3. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Hiburan dan Retribusi Pertokoan.
  4. Pelaksanaan penilaian dan penetapan Pajak Hiburan dan Retribusi Pertokoan.
  5. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib Pajak Hiburan dan Retribusi Pertokoan.
  6. Pengawasan objek dan subjek Pajak Hiburan dan Retribusi Pertokoan.
  7. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan II

 

Bidang Pendapatan II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyelenggarakan kewenangan bidang Pendapatan II.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Pendapatan II mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan Penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan, pemberian pelayanan teknis di bidang PBB P2, Pajak BPHTB, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi Rumah Dinas dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang di arahkan oleh Kepala Badan yang searah dengan kebijakan umum daerah.
  2. Pelaksanaan Perumusan perencanaan program kebijakan teknis dan metode penyelengggaraan dalam upaya pelayanan umum dan teknis dibidang adminstrasi keuangan daerah dengan melaksanakan kegiatan PBB P2, Pajak BPHTB, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi Rumah Dinas serta pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pendanaan urusan pemerintaah yang menjadi tanggungjawab bersama dan menfasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah;
  3. Pengkoordinasian, singkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pedoman standarisasi dan prosedur manajemen pengelolaan keuangan daerah baik antar unsur lingkup badan mau pun dengan instansi lain;
  4. Pelayanaan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas dan kewenagan;
  5. Pelaksanaan Penyetoran hasil pemungutan Pajak dan retribusi daerah;
  6. Palaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pendapatan II terdiri dari:

  1. Sub Bidang PBB P2;
  2. Sub Bidang Pajak BPHTB;
  3. Sub Bidang Pajak sarang Burung Walet dan Retribusi Rumah Dinas.

Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seoarang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah daan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

 

Kepala Sub Bidang PBB P mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan II dalam bidang PBB P2.

Dalam menyelenggrakan tugas pokokKepala Sub Bidang PBB P2 mempunyai fungsi;

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan PBB P2.
  2. Pembuatan Laporan Potensi dan Target PBB P2
  3. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek PBB P2.
  4. Pelaksanaan penilaian dan penetapan PBB P2.
  5. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib PBB P2.
  6. Pengawasan objek dan subjek PBB P2.
  7. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

 

Kepala Sub Bidang Pajak BPHTB  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan II dalam bidang Pajak BPHTB.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok  Kepala Sub Bidang Pajak BPHTB mempunyai fungsi:

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan Pajak BPHTB;
  2. Pembuatan Laporan Potensi dan Target Pajak BPHTB.
  3. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek Pajak BPHTB.
  4. Pelaksanaan penilaian dan penetapan Pajak BPHTB.
  5. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib Pajak BPHTB.
  6. Pengawasan objek dan subjek Pajak BPHTB.
  7. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi Rumah Dinas  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan II dalam bidang Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi Rumah Dinas.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi Rumah Dinas mempunyai fungsi:

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi Rumah Dinas.
  2. Pembuatan Laporan Potensi dan Target Pajak BPHTB.
  3. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek Pajak BPHTB.
  4. Pelaksanaan penilaian dan penetapan Pajak BPHTB.
  5. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib Pajak BPHTB.
  6. Pengawasan objek dan subjek Pajak BPHTB.
  7. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan III

Bidang Pendapatan III dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyelenggarakan kewenangan bidang Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Tambang Mineral bukan logam dan batuan, dan Retribusi Pasar.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Pendapatan III mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan Penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan, pemberian pelayanan teknis di bidang Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Tambang Mineral bukan logam dan batuan, dan Retribusi Pasar dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang di arahkan oleh Kepala Badan yang searah dengan kebijakan umum daerah.
  2. Pelaksanaan Perumusan perencanaan program kebijakan teknis dan metode penyelengggaraan dalam upaya peelayanan umum dan teknis dibidang adminstrasi keuangan daerah dengan melaksanakan kegiatan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Tambang Mineral bukan logam dan batuan, dan Retribusi Pasar serta pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pendanaan urusan pemerintaah yang menjadi tanggungjawab bersama dan menfasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah
  3. Pengkoordinasian, singkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pendoman standarisasi dan prosedur manajemen pengelolaan keuangan daerah baik antar unsur lingkup badan mau pun dengan instansi lain.
  4. Pelayanaan Keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas dan kewenagan.
  5. Pelaksanaan Penyetoran hasil pemungutan Pajak dan retribusi daerah.
  6. Palaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

Bidang Pendapatan III terdiri dari:

  1. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan;
  2. Sub Bidang Pajak Tambang Mineral bukan Logam dan Batuan;
  3. Sub Bidang Retribusi Pasar.

Sub Bidang  pasal ini masing-masing dipimpin oleh seoarang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan III.

 

Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan III dalam bidang Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok  Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.
  2. Pembuatan Laporan Potensi dan Target Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.
  3. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.
  4. Pelaksanaan penilaian dan penetapan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.
  5. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.
  6. Pengawasan objek dan subjek Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.
  7. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Pajak Tambang Mineral bukan Logam dan Batuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan III dalam bidang Pajak Tambang Mineral bukan Logam dan Batuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Pajak Tambang Mineral bukan Logam dan Batuan mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang Pajak Tambang Mineral bukan Logam dan Batuan.
  2. Pembuatan Laporan Potensi dan Target Pajak Tambang Mineral bukan Logam dan Batuan.
  3. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Tambang Mineral bukan Logam dan Batuan.
  4. Pelaksanaan penilaian dan penetapan Pajak Tambang Mineral bukan Logam dan Batuan.
  5. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib Pajak Tambang Mineral bukan Logam dan Batuan.
  6. Pengawasan objek dan subjek Pajak Tambang Mineral bukan Logam dan Batuan.
  7. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Sub Bidang Retribusi Pasarmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan III dalam bidang Retribusi Pasar.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Retribusi Pasar mempunyai fungsi:

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan Retribusi Pasar.
  2. Pembuatan Laporan Potensi dan Target Retribusi Pasar.
  3. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek Retribusi Pasar.
  4. Pelaksanaan penilaian dan penetapan Retribusi Pasar.
  5. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib Retribusi Pasar.
  6. Pengawasan objek dan subjek Retribusi Pasar.
  7. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.