Susunan  organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

  1. Kepala
  2. Sekretaris, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Pengkajian, Pengembanganan  dan  Evaluasi, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pengkajian dan Perundang-Undangan;
    2. Sub Bidang Pengembangan Potensi;
    3. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi.
  4. Bidang Informasi Pendataan dan penetapan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pengolahan data dan Informasi;
    2. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
    3. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan.
  5. Bidang Penangihan pengawasan dan keberatan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Penagihan;
    2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
    3. Sub Bidang Keberatan.
  6. Bidang Pendapatan NON  PAD dan Pelaporan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pendapatan NON PAD;
    2. Sub Bidang Verifikasi dan Benda Berharga;
    3. Sub Bidang Pelaporan.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Badan

Badan Perencanaan Daerah,  dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan bidang penyusunan dan pelaksaanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsure manajemen satuan perangkat daerah bidang pendaapatan daerah yang meliputi :

  1. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah
  2. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerjaa (Renja) pada bidang penerimaan dan pendapatan daerah.
  3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pengelola Pendapatan Daerah.
  4. Pelaksanaan Pendataan,penilaian,penetapan,penagihan dan Pengawasan Pajak dan retribusi daerah.
  5. Penyusunan rencana penerimaan dan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil.
  6. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah.
  7. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensfikasi sumber – sumber pendapatan.
  8. Pelaksanaan Penyelesaiaan keberatan pajak dan retribusi daerah.
  9. Pembinaan,pengendalian benda-benda berharga dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah.
  10. Pembinaan dan Pengendalian sisstem pajak daerah dan retribusi daerah.
  11. Pengelolaan Administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, katatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan.
  12. Penyelenggara Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Jabatan Fungsional.
  13. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi.
  14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan daerah

 

Sekretariat

Sekretariat sebagaimana  dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kewenagan bidang pendapatan dan penerimaan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah khususnya urusan dalam, meliputi :

  1. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah.
  2. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerjaa (Renja) pada bidang penerimaan dan pendapatan daerah.
  3. Pelaksanaan Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian kebijakan yang meliputi : bidang umum dan administrasi kepegawaian, penatausahaan keuangan, pelayanan teknis.
  4. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan restra, program kerja tahunan, program kerja jangka menengah dan jangka panjang kewenangan bidang pendapatan dan penerimaan.
  5. Palaksaan tugas lain yang diberkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Sekertariat Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Pernyusunan Program
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian  ini masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekertaris.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas pokok membantu sekertaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan organisasi khususnya pentausaahaan penyusunan Program kerja Satuan kerja.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala sub Bagian Penyusunan program mempunyai fungsi membantu sekeratris malaksanakan tatalaksana urusan penyusnan program meliputi :

  1. Penyiapan dokumen dan perumusan dokumen perencanaan Bdan Pendapatan terdiri atas dokumen rencana jangka panjang, renstra dan rencana kerja badan.
  2. Penghimpunan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas implementasi rencana jangka panjang, renstra dan rencana kerja SKPD.
  4. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
  5. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja badan;
  6. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program selanjutnya;
  7. Mempelajari data dan informasi dan hasil kegiatan program- program yang telah dianalisa/diolah;
  8. membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan;
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian,  mempunyai tugas pokok membantu sekertaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksankaan urusan organisasi khususnya penatausahaan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi membantu sekertaris melaksanakan tatalaksana urusan rumah tangga dan kepegawaian meliputi :

  1. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
  2. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
  3. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan menyelenggarakan rapat-rapat badan;
  4. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
  5. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang- barang badan;
  6. Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
  7. Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian;
  8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Keuangan,  mempunyai tugas pokok membantu sekertaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksankaan urusan organisasi khususnya penatausahaan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala sub bagian keuangan mempunyai fungsi membantu sekertaris melaksanakan Penatausahaan keuangan meliputi :

  1. Penyelenggaraan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara badan
  2. Penelitian surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan bendahara badan
  3. Penyelenggaraan dan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
  4. Penatausahaan atas pelaksanaan anggaran badan
  5. Penyelenggaraan akuntansi atas transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas dinas yang terjadi kedalam buku jurnal dan buku besar
  6. Penyusunan laporan keuangan badan yang terdiri atas : laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan
  7. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bendahara dan pembantu bendahara serta pengelolah keuangan lainnya
  8. Penyelenggaraan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah terkait kinerja badan
  9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengkajian Pengembangan dan Evaluasi

Bidang Pengkajian Pengembangan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan menyelenggarakan kewenangan bidang Pengkajian Pengembangan dan Evaluasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  kepala bidang Pengkajian Pengembangan dan Evaluasi mmepunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan Penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan, pemberian pelayanan teknis di bidang pengkajian , pengembangan dan evaluasi dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang di arahkan oleh kepala badan yang searah dengan kebijakan umum daerah.
  2. Pelaksanaan Perumusan perencanaan program kebijakan teknis dan metode penyelengggaraan dalam upaya peelaayanan umum dan teknis dibidang adminstrasi keuangan daerah dengan melaksanakan kegiatan pengkajian, pengembangan dan evaluasi serta pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pendanaan urusan pemerintaah yang menjadi tanggungjawab bersama dan menfasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah
  3. Pengkoordinasian, singkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pendoman standarisasi dan prosedur manajemen pengelolaan keuangan daerah baik antar unsur linkup badan mau pun dengan instansi lain.
  4. Pelaksanaan pengkajian atas perundang-undangan pendukung pemungutan pajak dan retribusi daerah
  5. Pelaksanaan pengevaluasian atas penerimaan pengelolaan pendapatan asli daerah
  6. Pelaksanaan identifikasi dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang baru yang masih berada dalam lingkup pajak dan retribusi daerah.
  7. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategi keuangan daerah
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengakajian Pengembangan dan Evaluasi terdiri dari :

  1. Sub bidang Pengkajian dan Perundang-undangan
  2. Sub bidang Pengembangan Potensi
  3. Sub bidang perencanaan dan evaluasi

Sub bidang masing – masing dipimpin oleh seoarang kepala sub bidang yang berada dibawaah daan bertanggungjawab kepada kepala bidang Pengakjian Pengembangan dan Evaluasi.

Kepala sub bidang Pengkajian dan Perundang-undangan,  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengakjian Pengembangan dan Evaluasi dalam bidang pengkajian dan perundang-undangan.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok,  kepala sub bidang Pengakjian dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan Seksi Peraturan Perundang-undangan dan memantau pelaksanaanya;
  2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan;
  3. enyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian atas penerimaan pendapatan dana perimbangan, dan lain-lain yang sah;
  4. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di pendapatan daerah;
  5. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala sub bidang Pengembangan potensi,  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengakjian Pengembangan dan Evaluasi dalam bidang Pengembangan potensi Pendapatan.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok,  kepala sub bidang Pengembangan Potensi mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan pendapatan daerah
  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah
  3. Penyusunan bahan sosialisasi dan pembinaan di bidang pendapatan daerah;
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala sub bidang Perencanaan dan Evaluasi  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengakjian Pengembangan dan Evaluasi dalam bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok,  kepala sub bidang Perncanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

  1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan perencanaan pendapatan;
  2. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan target penerimaan pendapatan Daerah dan evaluasi;
  3. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi;
  4. Penyiapan dokumen dan perumusan dokumen perencanaan pendapatan asli daerah;
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi Pendataan dan Penetapan

Bidang Informasi Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan menyelenggarakan kewenangan bidang Informasi Pendataan dan Penetapan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  kepala bidang Informasi Pendataan dan Penetapan memepunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan Penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan, pemberian pelayanan teknis di bidang Informasi Pendataan dan Penetapan dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang di arahkan oleh kepala badan yang searah dengan kebijakan umum daerah.
  2. Pelaksanaan Perumusan perencanaan program kebijakan teknis dan metode penyelengggaraan dalam upaya peelaayanan umum dan teknis dibidang adminstrasi keuangan daerah dengan melaksanakan kegiatan Informasi Pendataan dan Penetapan serta pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pendanaan urusan pemerintaah yang menjadi tanggungjawab bersama dan menfasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah
  3. Pengkoordinasian, singkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pendoman standarisasi dan prosedur manajemen pengelolaan keuangan daerah baik antar unsur linkup badan mau pun dengan instansi lain.
  4. Pengumpulan dan pengolahan data objek pajak dan retribusi daerah.
  5. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategi keuangan daerah
  6. Palaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Informasi Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

  1. Sub bidang Pengolahan data dan Infirmasi;
  2. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan;
  3. Sub bidang Penilaian dan Pentapan.

Sub bidang  masing – masing dipimpin oleh seoarang kepala sub bidang yang berada dibawaah daan bertanggungjawab kepada kepala bidang Informasi Pendataan dan Penetapan.

Kepala sub bidang Pengolahan data dan Infirmasi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Informasi Pendataan dan Penetapan dalam bidang Pengolahan data dan Infirmasi.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok,  kepala sub bidang Pengolahan data dan Infirmasi mempunyai fungsi:

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan pengelolaan data dan informasi
  2. Menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolahan data dan informasi
  3. Melaksanakan perekaman hasil pendaftaran objek pajak dan subjek pajak
  4. Melaksanakan pengolahan data dan informasi sebagai bahan kebijakan teknis pajak dan retribusi
  5. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala sub bidang Pendaftaran dan Pendataan,  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Informasi Pendataan dan Penetapan dalam bidang Pendaftaran dan Pendataaan objek pajak dan retribusi daerah.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok, kepala sub bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Retribusi daerah
  2. Pengumpulan, penginventarisasian sumber-sumber penerimaan dan Pendapatan Daerah
  3. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah dan retribusi daerah
  4. Pengelolaan dan pencatatan data objek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah
  5. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
  6. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala sub bidang Penilaian dan Penetapan  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Informasi Pendataan dan Penetapan dalam bidang Penilaian dan Penetapan pajak dan retribusi daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok  kepala sub bidang Penilaian dan Pentapan mempunyai fungsi :

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan Penilaian dan Penetapan pajak dan retribusi daerah.
  2. Pelaksanaan penilaian penetapan pajak daerah dan retribusi daerah
  3. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi
  4. Penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat pajak dan retribusi yang berkaitan dengan penetapan
  5. Penetapan Piutang Pajak dan retribusi daerah
  6. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
  7. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Penagihan Pengawasan dan Keberatan

Bidang Penagihan Pengawasan dan Keberatan dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan menyelenggarakan kewenangan bidang Penagihan Pengawasan dan Keberatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  kepala bidang Penagihan Pengawasan dan Keberatan memepunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan Penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan, pemberian pelayanan teknis di bidang Penagihan Pengawasan dan Keberatan dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang di arahkan oleh kepala badan yang searah dengan kebijakan umum daerah.
  2. Pelaksanaan Perumusan perencanaan program kebijakan teknis dan metode penyelengggaraan dalam upaya peelayanan umum dan teknis dibidang adminstrasi keuangan daerah dengan melaksanakan kegiatan Penagihan Pengawasan dan Keberatan serta pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pendanaan urusan pemerintaah yang menjadi tanggungjawab bersama dan menfasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah
  3. Pengkoordinasian, singkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pendoman standarisasi dan prosedur manajemen pengelolaan keuangan daerah baik antar unsur linkup badan mau pun dengan instansi lain.
  4. Pelaksanaan kegiatan Penagihan pajak dan retribusi daerah
  5. Pelayanaan Keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas dan kewenagan.
  6. Pelaksaan Penyetoran hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah
  7. Palaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Penagihan Pengawasan dan Keberatan terdiri dari :

  1. Sub bidang Penagihan;
  2. Sub bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  3. Sub bidang Keberatan.

Sub bidang dipimpin oleh seoarang kepala sub bidang yang berada dibawah daan bertanggungjawab kepada kepala bidang Penagihan Pengawasan dan Keberatan.

Kepala sub bidang Penagihan  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Penagihan Pengawasan dan Keberatan dalam bidang Penagihan pajak dan retribusi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, kepala sub bidang Penagihan mempunyai fungsi :

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan penagihan pajak dan retribusi
  2. Menyusun dan merumuskan pedoman kebijakan penagihan pajak dan retribusi Daerah
  3. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah
  4. Melaksanakan penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi
  5. Melaksanakan Penagihan piutang pajak dan retribusi.
  6. Pelaksanaan penyetoran hasil penagihan pajak dan retribusi
  7. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala sub bidang Pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Penagihan Pengawasan dan Keberatan dalam bidang Pengawasan objek pajak dan retribusi daerah.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok,  kepala sub bidang Pengawasan mempunyai fungsi :

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan Pengawasan Objek Pajak dan Retribusi daerah;
  2. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
  3. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
  4. pengawasan objek-objek pajak dan retribusi daerah;
  5. pengendalian pemungutan pendapatan daerah;
  6. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala sub bidang Keberatan  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Penagihan Pengawasan dan Keberatan dalam bidang Keberatan atas Penetapan pajak dan retribusi daerah.

Dalam menyelenggrakan kepala sub bidang Keberatan mempunyai fungsi :

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan Keberatan atas Penetapan pajak dan retribusi daerah.
  2. Menyusun dan merumuskan pedoman kebijakan keberatan pajak dan retribusi Daerah
  3. menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah
  4. Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah
  5. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporan

Bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan menyelenggarakan kewenangan bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, kepala bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporan mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan Penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan, pemberian pelayanan teknis di bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporan dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang di arahkan oleh kepala badan yang searah dengan kebijakan umum daerah.
  2. Pelaksanaan Perumusan perencanaan program kebijakan teknis dan metode penyelengggaraan dalam upaya peelayanan umum dan teknis dibidang adminstrasi keuangan daerah dengan melaksanakan kegiatan Pendapatan Non PAD dan Pelaporan serta pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pendanaan urusan pemerintaah yang menjadi tanggungjawab bersama dan menfasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah
  3. Pengkoordinasian, singkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pendoman standarisasi dan prosedur manajemen pengelolaan keuangan daerah baik antar unsur lingkup badan mau pun dengan instansi lain.
  4. Pelaksanaan Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan Pendapatan Non PAD dan Pelaporan
  5. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah dan lembaga terkait dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan Non Pendapatan asli Daerah.
  6. Pelaksaan Pengelolaaan benda-benda berharga dan Pelaporannya.
  7. Pelaksanaan Pengregistrasian benda-benda berharga.
  8. Palaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

Bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporaan terdiri dari :

  1. Sub bidang Pendapatan Non PAD
  2. Sub bidang Verifikasi Benda Berharga
  3. Sub bidang Pelaporan

Sub bidang  masing – masing dipimpin oleh seoarang kepala sub bidang yang berada dibawah daan bertanggungjawab kepada kepala bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporan.

Kepala sub bidang Pendapatan Non PAD  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporan dalam bidang dana bagi hasil dan dana perimbangan.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok kepala sub bidang Pendapatan Non PAD mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang dana bagi hasil
  2. Pelaksanaan kegiatan persiapan data realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak
  3. Pelaksanaan penghitungan pengalokasian dan pendistribusian atas hasil penerimaan bagi hasil dan dana perimbangan
  4. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis penerimaan dana bagi hasil dan dana perimbangan
  5. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan
  6. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
  7. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala sub bidang Verifikasi benda Berharga  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporan dalam bidang pengelolaa benda berharga.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok,  kepala sub bidang Verifikasi benda Berharga mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang Pengelolaan benda berharga
  2. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pengelolaan Benda Berharga
  3. Pelaksanaan verifikasi, registrasi, dan pembukuan benda berharga
  4. Pelaksanaan penyimpanan benda berharga.
  5. Pelaksanaan pendistribusian benda berharga
  6. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
  7. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala sub bidang Pelaporan  mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporan dalam bidang Penyusunan laporan penerimaan pendapatan daerah.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok,  kepala sub bidang Pelaporan mempunyai fungsi :

  1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan Pelaporan penerimaan Pendapatan.
  2. Penyusunan Data Pendapatan daerah  sebagai bahan laporan dan pertanggung jawaban kepada  atasan
  3. Pelaksanaan laporan secara periodik mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah
  4. Pelaporan penerimaan dan perkembangan PAD
  5. Penyimpanan  arsip-arsip surat yang berkaitan dengan  pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain
  6. Melaksanakan rekonsilisai atas pengelolaan sumber – sumber penerimaan pendapatan
  7. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya