Struktur organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari:

  1. Kepala;
  2. Sekretaris, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawain
    3. Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
    2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
    3. Sub Bidang SIPKD.
  4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran
    2. Sub Bidang Pengelolaan Gaji
    3. Sub Bidang Kas Daerah
  5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan;
    2. Sub Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi;
    3. Sub Bidang Pelaporan.
  6. Bidang Aset, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
    2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan;
    3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Badan

Badan Keuangan dan Aset Daerah  dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina, dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang pengelolaan keuangandan aset daerah, yang meliputi :

  1. Menetapkan rumusan program kerja Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan yang berkaitan penyelenggaraan program kegiatan badan;
  3. Membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
  4. Memberi arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  5. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangandan aset daerah;
  6. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan rancangan Anggaran dan Belanja Daerah;
  7. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah;
  8. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan pinjaman, jaminan, utang dan piutang daerah;
  9. Pelaksanaan tugas sebagai pejabat pengelola keuangan daerah;
  10. Pelaksanaan tugas Bendahara Umum Daerah (BUD);
  11. Menyelenggarakan penyajian informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
  13. Menyelenggarakan kebijakan perencanaan evaluasi dan pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  14. Menyelenggarakan kebijakan pengelolaan anggaran, akuntansi, dan penatausahaan dan aset;
  15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian dan prestasi kerja;
  16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran

 

Sekretariat

Sekretariat  dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan melakukan koodinasi dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi, dan pengelolaan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan daerah khususnya urusan dalam, meliputi :

  1. Merencanakan operasional kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas ke bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
  4. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  5. Mengadakan koordinasi kepada seluruh bidang sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
  6. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis setiap kegiatan sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
  7. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun dilingkup BPKAD;
  8. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA), Penetapan Kinerja (TAPKIN) pada setiap bidang agar sesuai dengan pelaksanaan kinerja masing-masing bidang;
  9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat;
  10. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal;
  11. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi program untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal;
  12. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas sehingga pembinaan dan ketatalaksanaan dapat berjalan dengan lancar;
  13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
  14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawain;
  3. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan,  mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan tatalaksana urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

  1. Penyiapan dokumen dan perumusan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas dokumen rencana jangka panjang, renstra dan rencana kerja dinas;
  2. Penghimpunan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas implementasi rencana jangka, renstra dan rencana kerja SKPD;
  4. Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA), Penetapan Kinerja (TAPKIN) Badan sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
  5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian,  mempunyai tugas membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penatausahaan surat menyurat, kegiatan pengadaan dan kebutuhan barang, perlengkapan dan tugas umum lainnya;
  2. Administrasi kepegawaian, kearsipan dan protokol, perjalanan dinas;
  3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan,  mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyelenggaraan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara Dinas;
  2. Penelitian surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan bendahara Dinas;
  3. Penyelenggaraan dan penertiban Surat Permintaan Pembayaran (SPM);
  4. Penatausahaan atas pelaksanaan anggaran Dinas;
  5. Penyelenggaraan akuntansi atas transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas dinas yang terjadi kedalam buku jurnal dan buku besar;
  6. Penyusunan laporan keuangan dinas yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
  7. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bendahara dan pembantu bendahara serta pengelola keuangan lainnya;
  8. Penyelenggaraan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah terkait kinerja dinas;
  9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Anggaran

Bidang Anggaran  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan dibidang anggaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang anggaran, meliputi :

  1. Pengkajian kebijakan pengalokasian anggaran daerah dan penyusunan APBD;
  2. Pengkoordinasian bahan perumusan pedoman penyusunan APBD dan PAPBD;
  3. Pelaksanaan rekapitulasi dokumen anggaran dan perubahan anggaran SKPD;
  4. Penyusunan alokasi dan perubahan anggaran daerah dan menyusun analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
  5. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran PAPBD;
  6. Penyusunan alokasi dan perubahan anggaran daerah dan penyusunan analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
  7. Penyiapan anggaran kas daerah;
  8. Penyiapan dan penertiban SPD;
  9. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;
  10. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Bidang Anggaran, terdiri dari:

  1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
  3. Sub Bidang SIPKD.

Sub Bidang  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran,  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang penyusunan anggaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan pengalokasian anggaran daerah;
  2. Penyiapan bahan perumusan pedoman Penyusunan Anggaran;
  3. Pelaksanaan rekapitulasi dokumen anggaran dan perubahan anggaran;
  4. Persiapan bahan dalam rangka perubahan anggaran daerah;
  5. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun rancangan perubahan APBD;
  6. Penyelenggaraan evaluasi atas RKA yang disampaikan oleh SKPD;
  7. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pembahasan APBD maupun RAPBD;
  8. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran,  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan dibidang pengendalian anggaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyelenggaraan dan penyiapan DPA-SKPD/DPPA-SKPD maupun DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  2. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan anggaran kas SKPD dan anggaran kas Pemda;
  3. Penyelenggaraan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  4. Penelitian dan mengoreksi pergeseran anggaran pada DPA-SKPD;
  5. Penyiapan bahan telaahan atau pertimbangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan APBD;
  6. Penghimpunan dan pengolahan bahan evaluasi program dan kegiatan penyusunan dan penelaahan kebijakan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan daerah;
  7. Pelaksanaan verifikasi, pengkajian, analisis dan pengendalian serta penyiapan bahan kebijakan kepala daerah terkait pengeluaran belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga;
  8. Penyiapan bahan penetapan pedoman evaluasi APBDes, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
  9. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja pengelolaan keuangan daerah pertriwulan pada SKPD dan Desa dalam lingkungan kabupaten;
  10. Penyiapan bahan penetapan kebijakan fiskal antar desa;
  11. Pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengendalian anggaran daerah;
  12. Penyusunan dan pengumpulan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  13. Menyiapkan bahan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten;
  14. Penyusunan Laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan atasan sesuai bidang tugasnya;
  15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bidang SIPKD,  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang SIPKD mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Pelaksanaan penyusunan rancangan strategis teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah;
  2. Pelaksanaan pembinaan pengembangan arsitektur teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah;
  3. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah;
  4. Pelaksanaan pertukaran data dan pengelolaan basis data;
  5. Pengelolaan operasional layanan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah;
  6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise dibidang pengimplemntasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
  7. Pelaksanaan Konsolidasi data elektronik dan support data;
  8. Pelaksanaan kustomisasi aplikasi terkait format laporan;
  9. Pelaksanaan administrasi pusat pengelolaan keuangan daerah;
  10. Pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan bawahan untuk menegtahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
  11. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang informasi Pengelolaan Keuanga Daerah memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Bidang Perbendaharaan

 

Bidang Perbendaharaan  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi perbendaharaan, belanja pegawai dan non pegawai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi merumuskan kebijakan dibidang perbendaharaan, pelaksanaan kedinasan lain sesuai bidang tugasnya, meliputi :

  1. Perencanaan operasional kegiatan perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Perumusan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekertaris setiap akhir tahun anggaran;
  3. Pelaksanaan Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
  4. Pelaksanaan Penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), menetapkan penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  5. Penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan APBD;
  6. Penyelenggaraan fungsi Kuasa BUD;
  7. Pelaksanaan penelitian penginputan data perubahan gaji, menertibkan dan penatausahaan daftar gaji SKPD, melaksanakan rekonsiliasi data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  8. Pengkoordinasian system penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, pencocokan data (Rekonsiliasi) atas pengelolaan dan pemantauan suku bunga bank;
  9. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis di Bidang Perbendaharaan;
  10. Pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta member penilaian prestasi kerja;
  11. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Bidang Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

  1. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran;
  2. Sub Bidang Pengelolaan Gaji;
  3. Sub Bidang Kas Daerah.

Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelolah kegiatan dibidang penerimaan dan pengeluaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyelenggaraan pencatatan atas transaksi penerimaan maupun pengeluaran PPKD;
  2. Pelaksanaan pencatatan atas transaksi penerimaan kas berupa penerimaan dana perimbangan, pendapatan lain-lain maupun penerimaan pembiayaan kedalam jurnal penerimaan kas maupun buku besar masing-masing rincian objek pendapatan dan pembiayaan;
  3. Penyelenggaraan pencatatan atas transaksi pengeluaran kas berupa pengeluaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga maupun pengeluaran pembiayaan kedalam jurnal pengeluaran kas maupun buku besar masing-masing rincian objek belanja dan pembiayaan;
  4. Pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  5. Penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan arus kas masuk dan kas keluar secara periodik;
  6. Penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  7. Penyelenggaraan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  8. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Perbendaharaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Gaji,  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelolah kegiatan dibidang Pengelolaan Gaji.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Gaji mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyelenggaraan verifikasi data gaji PNS;
  2. Pelaksanaan penelitian perubahan atau penyesuaian Gaji PNS;
  3. Pelaksanaan penginputan data pegawai, gaji pegawai serta tunjangan lainnya;
  4. Penyelenggaraan pencatatan transaksi Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tunjangan lainnya;
  5. Penyelenggaraan penerbitan dan penatausahaan daftar gaji pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  6. Pelaksanaan pencocokan (Rekonsiliasi) data Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  7. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bidang Kas Daerah,  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelola kegiatan di bidang kas daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bidang Kas Daerah mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penncairan, pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi secara sistematis yang berhubungan dengan Kas Daerah;
  2. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kas daerah;
  3. Penyelenggaraan pembayaran atas penerbitan SP2D;
  4. Penyelenggaraan pelaporan atas penertiban SP2D;
  5. Penyelenggaraan administrasi penyimpanan uang daerah;
  6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan,  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan PKPAD dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan dibidang akuntansi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan akuntansi manajemen, keuangan, Sistem Informasi Keuangan;
  2. Pelaksanaan analisis terhadap laporan keuangan dan laporan akuntansi manajemen pengelolaan keuangan daerah;
  3. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan target yang ditentukan;
  4. Fasilitasi dan/ atau pengkoordinasian penyusunan sistem dan prosedur akuntansi, kebijakan akuntansi serta pedoman pelaksanaan APBD dan memadai dalam rangka akuntabilitas pelaporan keuangan;
  5. Penyelenggaraan pengembangan sistem informasi akuntansi dan keuangan serta bentuk-bentuk pelaporan;
  6. Pengevaluasian dan penyampaian laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran dan arus kas serta catatan atas laporan keuangan yang auditable secara berkala baik semesteran maupun tahunan sesuai dengan kebijakan akuntansi;
  7. Penyelenggaraan verifikasi laporan pertanggungjawaban SKPD;
  8. Penyelenggaraan stock opname dan pemeriksaan Kas setiap tiga bulan;
  9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:

  1. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan;
  2. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi;
  3. Sub Bidang Pelaporan.

Sub bidang  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelola kegiatan dibidang penyusunan laporan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyelenggaraan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
  2. Penyelenggaraan konsolidasi, pengumpulan data, menganalisis dan menyusun laporan semesteran dan prognosis APBD Tahun Anggaran berkenaan;
  3. Pengumpulan data, menganalisis dan menyusun laporan-laporan keuangan tahun anggaran berkenaan;
  4. Pelaksanaan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca daerah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan daerah tahun anggaran berkenaan;
  5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kinerja SKPD dan ikhtisar laporan keuangan BUMD tahun anggaran berkenaan;
  6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan;
  7. Pelaksanaan penyusunan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran;
  8. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi,  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam menyiapkan dan melaksanakan kebijakan, standarisasi, administrasi serta kegiatan dibidang Akuntansi dan Pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyelenggaraan verifikasi atas laporan keuangan SKPD, penyesuaian terhadap transaksi non APBD;
  2. Penyiapan penyusunan dan penggabungan laporan pertanggungjawaban keuangan;
  3. Meminta kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyampaikan realisasi keuangan setiap triwulan;
  4. Pelaksanaan pembukuan atas pendapatan dan penerimaan daerah;
  5. Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran pada setiap SKPD;
  6. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  7. Penyiapan surat peringatan/teguran atas keterlambatan penyampain Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
  8. Pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan;
  9. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta diberikan penilaian prestasi kerja;
  10. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Kepala Sub Bidang Pelaporan,  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam menyiapkan dan melaksanakan kebijakan, standarisasi, administrasi serta kegiatan dibidang pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pelaporan;
  2. Pengevaluasian dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pencairan dana dan penerimaan;
  3. Penyelenggaraan verifikasi laporan pertanggungjawaban SKPD dalam rangka penerbitan SP2D;
  4. Penyelenggaraan pencatatan transaksi non APBD dan non-kas;
  5. Persiapan penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban;
  6. Penyusunan laporan tentang realisasi penerimaan dana perimbangan, bagi hasil dan penerimaan lainnya;
  7. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Aset

 

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam merencanakan teknis Operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah melalui koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Aset mempunyai fungsi, meliputi:

  1. Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
  2. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi tekhnis analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
  3. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
  4. Pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
  5. Penyelenggaraan pembinaan administratif koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
  6. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
  7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  8. Penetapan pelaksanaan koordinasi tekhnis dengan perangkat daerah, DPRD, Pemerintah, pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah.

Bidang Aset, terdiri dari:

  1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
  2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan;
  3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian.

Sub Bidang  masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan,  mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan tekhnis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah Bidang Pengelolaan Analisa Kebutuhan Aset.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan perencanaan tekhnis operasional pengelolaan analisa kebutuhan aset;
  2. Penyusunan perencanaan tekhnis analisa kebutuhan dan depresiasi barang pemerintah;
  3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi analisa kebutuhan depresiasi;
  4. Pelaksanaan analisa kebutuhan dan depresiasi barang pemerintah daerah;
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  6. Pembuatan analisa standar belanja dan standar satuan harga;
  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  8. Pelaksanaan koordinasi tekhnis dengan perangkat daerah, DPRD, Pemerintah, pemerintah Provinsi dan instansi terkait dalam pengelolaan analisa kebutuhan aset.

Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan,  mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan tekhnis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah Bidang Pengelolaan inventarisasi dan penghapusan aset.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan perencanaan tekhnis operasional pengelolaan inventarisasi dan penghapusan aset;
  2. Penyusunan perencanaan tekhnis inventarisasi dan penghapusan aset;
  3. Pelaksanaan penilaian penghapusan aset pemerintah daerah;
  4. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian penghapusan aset;
  5. Pelaksanaan administrasi inventarisasi dan penghapusan aset;
  6. Pengawasan pengelolaan inventarisasi dan aset daerah;
  7. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan dokumentasi;
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  9. Pelaksanaan koordinasi tekhnis dengan perangkat daerah, DPRD, Pemerintah, pemerintah Provinsi dan instansi terkait dalam pengelolaan inventarisasi dan penghapusan aset.

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan tekhnis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah diBidang pelayanan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok,  Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai fungsi, meliputi :

  1. Penyusunan pelaksanaan tekhnis operasional pelayanan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset;
  2. Penyusunan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah;
  3. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah;
  4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran;
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  7. Pelaksanaan koordinasi tekhnis dengan perangkat daerah, DPRD, Pemerintah, pemerintah Provinsi dan instansi terkait dalam pelayanan pemanfaatan pengawasan dan pengendalian aset.