Majene – Wabup Aris Munandar mengajak seluruh stakeholder penanggulangan stunting untuk mewujudkan aksi konvergensi secara nyata dengan membangun program yang betul-betul terintegrasi dan terfokus, hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan aksi III rembuk stunting tingkat kabupaten di Ruang Pola, Jumat, 25 Maret 2022.

Di kesempatan itu, sekaligus dilakukan penandatanganan penyepakatan rencana kerja program kegiatan perangkat daerah dalam penanganan stunting, sesuai SK Bupati terkait penetapan lokus prioritas penanganan stunting Tahun 2023.

Senada dengan Aris, Sekda Majene Ardiansyah menekankan perlunya inovasi dalam program penanggulangan stunting yang inspiratif dan aplikatif sehingga menjadi kolaborasi yang efektif, terutama program yang terkait perbaikan gizi.

Rembuk stunting tersebut merupakan aksi ke-3 dari 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Kegiatan tersebut diikuti 135 peserta baik secara luring maupun daring, termasuk diantaranya ketua DPW Dharmawanita, Lurah dan Kades lokus stunting, Pimpinan OPD, Ketua organisasi profesi, dan para Fasilitator program pemberdayaan.

Aksi III Rembuk stunting dibagi dalam tiga sesi. Dalam sesi pertama dibahas tentang rencana aksi nasional penurunan angka stunting (RAN Pasti) di Sulawesi Barat oleh Nuryamin, S.TP, MM, lalu di sesi kedua di isi dengan materi intervensi gizi spesifik pada rumah tangga beresiko stunting oleh Prof. DR. Dr. H. Abd Razak Thaha, MSc (Pakar Perguruan Tinggi), dan sesi terakhir dibawakan oleh Andi Erfanji, SKM, M.Kes (Co-Team Leader Iney Region 5 Sulawesi Ditjen Bangda Kemendagri) membahas esensi pelaksanaan rembuk stunting kabupaten hingga desa.

Menurut Sekertaris tim percepatan penurunan stunting kabupaten, dr. Hj. Wahida, hasil dari kegiatan rembuk stunting ini menjadi dasar gerakan penurunan stunting melalui integrasi program dan kegiatan yang dilakukan antar OPD penanggung jawab layanan dan partisipasi masyarakat.

“Outputnya, selain komitmen penurunan stunting yang ditandatangani bersama, juga akan di rumuskan rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi yang telah disepakati oleh lintas sektor untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya,” kata Wahida. “Kita berharap, OPD yang menjadi penanggung jawab di setiap rencana aksi, berkomitmen menjalankan tugasnya sehingga upaya penurunan stunting bisa signifikan.”