Menindak lanjuti laporan masyarakat tentang proyek reklamasi pembangunan Majene Water Front City (WFC), Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi bersama Pemkab Majene, dan Pemprov Sulbar di Wisma Paulle Mamuju pada Senin, 16 Maret 2020.

WFC adalah penataan pantai sepanjang pesisir dari Pangaliali hingga pantai Dato’, termasuk didalamnya reklamasi pembangunan pengaman pantai sepanjang 380 meter di depan pemukiman warga Tanangan hingga Cilallang, Pangaliali, yang lebarnya hingga belasan meter.

Salah satu yang menyuarakan protes adalah Aliansi Selamatkan Nelayan dan Pesisir (ASNP). Diantara yang disoroti ASNP diantaranya Amdal yang tidak sesuai, dan dikhawatirkan proyek tersebut tidak pro nelayan dan akan menggusur masyarakat pesisir.

Wakil Bupati Majene, Lukman dan kepala OPD terkait mengikuti rakor

Dalam Rakor tersebut Ombudsman meminta penjelasan terkait semua hal yang berkaitan dengan proyek pembangunan Majene WFC termasuk perizinannya.

Menjawab permintaan tersebut, Wakil Bupati Majene, Lukman bersama Pimpinan OPD terkait diantaranya Bappeda, PUPR, DLHK, dan Inspektorat telah memberikan klarifikasi yang diperlukan untuk menjelaskan duduk persoalan tersebut.

Dikutip dari mamujupos.com, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar menyampaikan bahwa terdapat 3  maladministrasi dalam proyek WFC, sementara Wabup Lukman menyatakan akan melakukan penyesuaian dilapangan terkait maladministrasi yang disebutkan Ombudsman.

Catatan : Sumber featured image dari tribunnews.com