Sabtu, 2 Februari 2019, monumen korban 40.000 jiwa yang biasanya lengang, berubah ramai. Puluhan mobil berjajar terparkir sepanjang jalan di depan monumen. Hari itu, berlangsung peringatan peristiwa kelam dalam sejarah yang dikenal masyarakat sekitar dengan istilah “panyapuang”.

72 tahun silam, tepatnya 1 Februari 1947, horor dan kengerian tak terbayangkan masih membekas dalam ingatan saksi sejarah. Ratusan orang dijagal oleh tentara Belanda anak buah Westerling. Belanda awalnya ‘hanya’ akan mengeksekusi 32 orang pejuang yang didatangkan dari penjara KNIL Majene. Belanda sengaja mengumpulkan penduduk yang disinyalir akan berpotensi melakukan perlawanan terhadap Belanda untuk menyaksikan eksekusi dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera, agar mereka tidak berani melakukan perlawanan. Setelah eksekusi dilaksanakan dengan disaksikan ratusan orang penduduk, entah bagaimana awalnya, tiba-tiba orang-orang pribumi yang pro Belanda mulai mengidentifikasi dan memilah penduduk yang dicurigai sebagai pejuang atau pro pejuang, orang-orang yang terpilih akhirnya turut dijagal. Namun, disaat yang sama, datang kabar tentang tewasnya 3 serdadu Belanda setelah bentrok dengan pejuang di tempat terpisah. Menurut cerita yang beredar, ‘alat vital’ serdadu Belanda itu dipotong dan disumpalkan ke dalam mulutnya, hal ini membuat komandan lapangan Belanda, Vermulen, kalap dan membabi buta yang akhirnya memerintahkan anak buahnya menghujani penduduk dengan peluru senapan mesin. Tindakan pembantaian yang tidak lagi memilah mana pejuang mana sipil inilah yang kini dikenal dengan istilah “panyapuang”.

Peringatan tahunan ini disponsori Pemkab Majene bekerjasama dengan Pemkab Polewali Mandar. Dari Majene tampak hadir Bupati Majene, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala OPD se-Kabupaten Majene dan undangan yang lain.

Dalam sambutannya, Fahmi Massiara menegaskan bahwa peristiwa pembantaian adalah kejahatan perang internasional yang melanggar HAM, dan Pemkab Majene berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan menuntut keadilan sampai ke mahkamah internasional, sampai adanya pengakuan dan kompensasi yang berkeadilan, mengingat warga Majene adalah korban terbesar dari pembantaian itu, bersama korban lain dari daerah sekitarnya.

Fahmi Massiara juga berharap kepada Pemprov Sulawesi Barat agar dapat menetapkan 1 Februari sebagai hari berkabung daerah, dan agar status kepemilikan monumen peringatan dapat beralih status menjadi aset pemprov sehingga dapat lebih mudah untuk dijadikan situs sejarah nasional.

WhatsApp
Facebook